Prediksi Ketersediaan Minyak Indonesia dalam Tiga Bulan ke Depan
Ekonom memprediksi bahwa ketahanan minyak Indonesia masih cukup untuk tiga bulan ke depan, meskipun situasi krisis pasokan sedang terjadi akibat konflik di Timur Tengah. Fahmy Radhi, seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa angka lifting minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 600.000 barel per hari (bph). Produksi ini dapat diolah oleh Pertamina dan menghasilkan produk sebesar 400.000 bph.
Dengan asumsi tersebut dan jumlah cadangan ketahanan minyak sekitar 21 hari, maka ketersediaan minyak bisa mencukupi kebutuhan selama tiga bulan. Berbeda dengan negara-negara seperti Filipina, India, atau Pakistan yang tidak memiliki cadangan minyak sama sekali, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik dalam menghadapi krisis energi.
Namun, jumlah kebutuhan BBM dalam sehari mencapai 1,2 juta bph. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki cadangan yang cukup, tetap diperlukan pengelolaan yang tepat agar tidak terjadi kelangkaan.
Pemindahan Sumber Impor Minyak
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut bahwa Indonesia mengimpor sekitar 25% kebutuhan minyak dari Timur Tengah. Saat ini, pemerintah berencana untuk mengalihkan porsi impor tersebut ke negara-negara lain yang tidak terdampak oleh konflik di kawasan tersebut, seperti Amerika Serikat (AS).
Namun, menurut Fahmy, opsi impor dari AS masih memerlukan beberapa pertimbangan. Pemerintah perlu memastikan kesesuaian karakteristik minyak AS dengan kilang yang dikelola oleh Pertamina. Jika tidak cocok, maka diperlukan biaya tambahan untuk menyesuaikan spesifikasi minyak, sehingga akan terhitung mahal.
Selain itu, ada faktor biaya transportasi antara AS dan Indonesia yang membutuhkan waktu sekitar 45 hari perjalanan. Semakin panjang durasi pengiriman, maka biaya yang dikeluarkan semakin besar. Hal ini berpotensi menambah beban APBN untuk membayar subsidi serta makin melemahkan kurs rupiah atas dolar.
Jika kondisi ini berkelanjutan, maka krisis energi bisa saja datang juga. Apalagi jika inflasi tinggi dan daya beli rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga situasi ini dengan baik.
Perspektif dari Ahli Teknik Perminyakan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, mengatakan bahwa Indonesia masih mampu bertahan dan menjalankan aktivitas selama enam bulan ke depan, meskipun berada di tengah ancaman krisis energi dan kelangkaan pasokan minyak.
Perkiraan pertahanan selama enam bulan ke depan menggunakan asumsi harga minyak US$ 90/barel, yang naik sebesar 28% dari asumsi sebelumnya sebesar US$ 70 per barel. Senada dengan Fahmy, Hadi juga mengatakan bahwa posisi Indonesia memang sudah mengarah ke kelangkaan pasokan.
Ini bukan sengaja mengarah ke sana, tetapi karena pilihannya sulit dan tidak banyak. Antara menaikkan harga BBM atau menaikkan pagu subsidi. Keputusan itu harus dibuat walau pahit.
Hadi menyampaikan bahwa kondisi Indonesia dalam enam bulan ke depan masih harus melihat bagaimana perkembangan kondisi geopolitik dunia. Dia menyebut Iran saat ini kuat untuk berperang bersama AS dan Israel selama enam bulan. Enam bulan ini cukup membuat ekonomi dunia morat marit. Secara politik, AS dan Israel akan ditekan dari segala penjuru untuk berunding, sehingga perkiraan harga akan melandai lagi.
Dampak Krisis Energi di Negara Lain
Hadi menyampaikan jika krisis energi terjadi, maka beberapa dampak langsung akan terasa. Mulai dari melebarnya defisit anggaran, pertumbuhan ekonomi terganggu, hingga penderitaan masyarakat ekonomi bawah.
Filipina adalah salah satu negara yang mulai merasakan dampak pasokan BBM. Di Australia, sekitar 100 stasiun pengisian bahan bakar tidak memiliki stok bensin. Adapun di Filipina, Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. mengumumkan keadaan darurat nasional di negaranya akibat gangguan pasokan imbas perang Amerika Serikat-Israel versus Iran.
Marcos mengeluarkan perintah eksekutif (Executive Order/EO) 110 untuk mengatasi kondisi darurat energi nasional. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Filipina menyebut peningkatan ketegangan di Timur Tengah sebagai faktor utama yang mengancam produksi dan transportasi minyak global. Kondisi ini bisa berdampak pada Filipina yang mengimpor bersih produk minyak bumi.
Dalam perintah tersebut tertulis bahwa gangguan pada rute pasokan kritis, termasuk Selat Hormuz dapat membatasi pasokan bahan bakar global dan memicu volatilitas harga. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keamanan energi negara. Selanjutnya, Kementerian Energi (DOE) Filipina dan lembaga terkait lainnya akan menerapkan langkah-langkah terkoordinasi untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan memadai sekaligus memitigasi dampaknya terhadap perekonomian.
“Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global,” bunyi perintah tersebut, dikutip dari media resmi Filipina, Philippines News Agency, Rabu (25/3). Ketergantungan ini dapat memengaruhi ketersediaan dan pengiriman tepat waktu produk minyak bumi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. “
Menteri Energi telah menetapkan kondisi ini bisa menimbulkan bahaya yang mendesak berupa pasokan energi rendah. Langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara,” ujarnya.
