JAKARTA — Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa negara yang tidak memiliki disiplin dalam mengelola fiskal akan menghadapi tantangan serius. Menurutnya, pengelola keuangan negara harus mampu membangun kredibilitas dan memahami secara teknis berbagai aspek kebijakan ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam sebuah siaran yang disiarkan melalui YouTube dari Oxford Policy Pod di Blavatnik School of Government, Oxford University. Ia menjadi salah satu pengisi kuliah dalam program World Leaders Fellowship di universitas tersebut. Sebagai mantan Menkeu terlama di Indonesia, ia telah menjabat posisi penting di berbagai institusi internasional.
Sri Mulyani mengakui bahwa banyak negara telah meninggalkan prinsip disiplin fiskal yang diatur dalam Maastricht Treaty, yang menetapkan batas defisit fiskal sebesar 3% terhadap PDB dan rasio utang sebesar 60% terhadap PDB. Namun, ia menekankan bahwa sejarah membuktikan bahwa negara yang tidak memiliki disiplin fiskal cenderung mengalami kesulitan.
“Stabilitas dan keberlanjutan adalah fondasi dasar bagi perkembangan suatu negara. Kondisi ini diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, pengabaian terhadap disiplin fiskal bisa menimbulkan risiko bagi negara-negara dengan pendapatan rendah, menengah, maupun tinggi. Di Indonesia, sebagai negara berpendapatan menengah, pemerintah telah menerapkan disiplin fiskal yang kuat, yaitu defisit APBN tidak melebihi 3% dan rasio utang di bawah 60%.
“Apabila suatu negara tidak memiliki stabilitas dan keberlanjutan dari kebijakan makroekonomi atau pembiayaan, maka negara itu akan mengalami krisis. Ketika krisis terjadi, sulit untuk menciptakan kemajuan, baik itu dalam hal kesejahteraan atau pengurangan kemiskinan,” paparnya.
Selain disiplin fiskal, Sri Mulyani menilai bahwa reformasi struktural juga sangat penting. Reformasi tersebut harus menyasar daya saing, sistem hukum, ketenagakerjaan, perdagangan, serta investasi.
Sebagai pembuat kebijakan, setiap menteri keuangan selalu dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan antara disiplin fiskal dan kebutuhan untuk mencapai tujuan negara, baik itu dalam bidang SDM, pendidikan, infrastruktur, maupun keamanan.
Secara pribadi, Sri Mulyani menekankan bahwa kredibilitas dan pemahaman teknis merupakan modal penting dalam pengelolaan fiskal. “Teknokrasi dan kebijakan yang tepat secara teknis adalah platform yang kuat untuk berkomunikasi secara politik ke berbagai spektrum politik,” ujarnya.
Salah satu tantangan yang dihadapi selama menjabat Menkeu adalah kebijakan subsidi. Meski begitu, ia menilai ini bukan satu-satunya tantangan dalam memberikan keterjangkauan harga kebutuhan hidup masyarakat. Masalahnya, banyak subsidi yang tidak tepat sasaran, terutama untuk komoditas yang digunakan masyarakat seperti BBM, minyak goreng, dan listrik.
Di sisi lain, menghilangkan atau mengurangi belanja subsidi adalah kebijakan yang tidak populer secara politik. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Sri Mulyani mengaku mengalami hal ini dua kali selama menjabat Menkeu, yaitu pada 2005 saat harga minyak dunia naik tajam dan pada 2016.
“Itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Kami harus berempati memahami perasaan masyarakat, dan kami mencoba untuk menangani hal tersebut dengan lebih baik,” tambahnya.
Selama menjabat Menkeu, defisit APBN pada 2024 mencapai Rp507,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Rasio utang mencapai 39,36% terhadap PDB. Pada pertengahan 2025, outlook defisit APBN melebar menjadi 2,78% terhadap PDB. Pada akhir tahun lalu, defisit APBN melebar menjadi 2,92% terhadap PDB dengan rasio utang mencapai 40,46% terhadap PDB.
Sri Mulyani dicopot dari jabatan Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum genap setahun menjabat di Kabinet Merah Putih pada September 2025. Ia awalnya menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebelum diangkat menjadi Menkeu. Pada 2010, ia mengundurkan diri untuk bergabung dengan Bank Dunia. Pada 2016, ia kembali ke Tanah Air untuk menjabat Menkeu di era Presiden Joko Widodo.
