Penangkapan Pejabat PN Depok dalam OTT KPK
Hery Supriyono, Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, mengungkap informasi terkait pejabat Pengadilan Negeri (PN) Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa selain Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, Ketua dan juru sita juga turut diamankan dalam OTT tersebut.
OTT KPK dilakukan pada hari yang sama ketika Hery memberikan pengarahan kepada jajaran pengadilan. Meski demikian, ia belum mengetahui pasti lokasi penangkapan atau perkara yang terkait dengan kasus ini. Saat ini, kehadiran Hery di PN Depok bertujuan untuk mengingatkan seluruh jajaran agar tidak tergoda oleh pelayanan yang bersifat transaksional.
Menurut Hery, PT Bandung dan Mahkamah Agung prihatin atas peristiwa yang terjadi. Ia menegaskan bahwa semua proses hukum harus diserahkan kepada aparat yang berwenang. Hal ini dilakukan guna memastikan keadilan dan keterbukaan dalam sistem peradilan.
Kehadiran Hery di PN Depok
Kedatangan Hery di PN Depok, yang berada di Komplek Perkantoran Kota Kembang No 7, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, sempat menjadi sorotan. Mobil sedan Toyota Camry berplat merah dengan nomor polisi D 5 masuk ke halaman PN Depok pada pukul 10.33 WIB. Mobil yang dinaiki Hery juga dikawal oleh mobil Pajero Sport dengan nomor polisi B 2670 UJA berwarna hitam.
Usai turun dari mobil, rombongan langsung masuk ke Kantor PN Depok dengan langkah cepat. Petugas PN Depok yang berada di lokasi membenarkan bahwa mobil tersebut milik Ketua PT Bandung.
Profil Hery Supriyono
Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung pada 3 Februari 2026 oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Pria dengan pangkat Pembina Utama (IV/e) ini menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya. Program magister diraih dari Universitas Narotama Surabaya dan program doktoral dari Unair Surabaya.
Sebelum menjadi Ketua PT Bandung, dia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB). Usai dilantik, Hery memberikan pembinaan kepada seluruh satuan kerja di bawah Pengadilan Tinggi Bandung melalui media Zoom Meeting pada Kamis (05/02/2026).
Pesan Penting dari Ketua PT Bandung
Dalam arahannya, Hery menekankan pentingnya penyelenggaraan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pelayanan tersebut harus berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelayanan peradilan harus menjauhkan diri dari sifat transaksional.
Aparatur peradilan diharapkan mampu menjaga marwah lembaga peradilan dengan tidak membuka ruang terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai integritas dan etika. Menurutnya, profesionalitas dan proporsionalitas dalam menjalankan tugas harus selalu diiringi dengan integritas dan etika yang kuat. Kombinasi nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam mewujudkan peradilan yang agung sebagaimana dicita-citakan Mahkamah Agung.
Namun, di hari yang sama, KPK justru menggelar OTT hingga menjerat para pejabat PN Depok.
Duduk Perkara OTT di PN Depok
Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan transaksi suap untuk memuluskan perkara sengketa lahan yang sedang bergulir di wilayah tersebut. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa tim KPK memergoki adanya proses transaksi atau “delivery” uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum (APH).
“Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Ada delivery, ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum,” ujar Asep di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026) malam.
Ketika dikonfirmasi lebih jauh mengenai motif suap tersebut, Asep membenarkan secara tersirat bahwa transaksi haram itu terkait dengan pengurusan sengketa lahan di Depok. Diduga, pihak swasta yang merasa dirugikan dalam sengketa tersebut memberikan sejumlah uang kepada Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.
“Rincinya besok, tapi secara garis besar seperti itu (terkait sengketa lahan dan melibatkan Saudara BS),” ungkap Asep menjawab pertanyaan awak media.
Terkait barang bukti, Asep mengamini bahwa jumlah uang yang diamankan dalam operasi tersebut berada di kisaran ratusan juta rupiah. “Apa yang disampaikan (ratusan juta), kira-kira seperti itu,” tambahnya.
KPK saat ini tengah mendalami apakah kasus ini berdiri sendiri atau memiliki keterkaitan dengan penyelidikan lain yang juga sedang berjalan di Depok, yang kebetulan juga menyangkut persoalan lahan. “Kalau ada keterkaitannya, tentunya akan disatukan penanganannya. Tetapi kalau berbeda, ya ada penyesuaian nanti. Kita akan segera tangani agar tidak seseorang dihukum dua kali untuk hal yang sama,” jelas Asep.
