marosdaily.com – JAKARTA – Mengingat pelaksanaan Pilkada tahun serentak yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memprediksi akan ada sekitar 300 perkara sengketa hasil Pilkada pada tahun 2024. Namun, jumlah tersebut bisa saja lebih atau bahkan berkurang, tergantung dari kepercayaan publik terhadap lembaga MK itu sendiri.
“Proyeksi kita sekarang adalah sekitar 300 lebih. Namun, angka tersebut bisa saja lebih atau kurang, mengingat pasangan calon yang mencapai ribuan,” ungkap Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Namun, Suhartoyo menambahkan bahwa jumlah perkara tersebut juga bisa berkurang jika masyarakat memilih untuk tidak membawa sengketa Pilkada ke MK. Hal ini tergantung dari pilihan masing-masing pihak.
MK juga menyatakan kesiapannya dalam menangani sengketa Pilkada yang terjadi. Hal ini terlihat dari pelantikan 735 orang gugus tugas perselisihan hasil Pilkada 2024 yang telah dilakukan.
“Kami siap untuk menangani sengketa Pilkada. Pelantikan gugus tugas ini merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi. Dengan pelantikan ini, diharapkan tanggung jawab yang diemban oleh gugus tugas dapat lebih terpatri,” tambah Suhartoyo.
Gugus tugas tersebut akan bertugas mulai dari tahapan pendaftaran sengketa Pilkada hingga putusan akhir. Tugas mereka bersifat kolektif dan kolegial, yang mencakup penanganan perkara, hingga proses minutasi yang merupakan penyelesaian administratif perkara.
MK memiliki waktu selama 45 hari untuk memutuskan perkara sengketa Pilkada.
