Ketersediaan BBM di Nunukan Dinyatakan Aman
Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dipastikan dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Ekonomi Setda Nunukan, Rohadiansyah, yang menegaskan bahwa pasokan BBM untuk wilayah tersebut masih mencukupi.
Namun demikian, Nunukan tidak memiliki depo penyimpanan BBM sendiri. Seluruh suplai bahan bakar didatangkan dari Kota Tarakan, sehingga pemantauan stok dilakukan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). “Kalau di Tarakan mereka punya depo, jadi lebih mudah mengukur stok. Sementara di Nunukan kita harus melihat langsung ke SPBU,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Distribusi Jadi Tantangan Utama
Meski stok BBM dinyatakan aman, tantangan utama yang dihadapi wilayah Nunukan berada pada aspek distribusi dan transportasi. Rohadiansyah menjelaskan bahwa kondisi geografis serta ketergantungan terhadap jalur pengiriman dari Tarakan membuat distribusi menjadi faktor krusial dalam menjaga ketersediaan BBM.
“Kalau dari sisi stok sebenarnya aman. Hanya saja, di Nunukan ini tantangannya ada di transportasi,” jelasnya. Kendati demikian, sejak sebelum Lebaran hingga saat ini, distribusi BBM berjalan relatif lancar. Antrean di SPBU pun tidak terjadi.
“Alhamdulillah sejak sebelum Lebaran tidak ada kendala. Sampai sekarang SPBU juga tidak antre,” tambahnya.
Harga Stabil, Kuota Subsidi Terbatas
Pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi. Bahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan menjamin harga BBM non-subsidi tetap stabil hingga Desember 2026.
Untuk tahun 2026, Nunukan mendapatkan alokasi BBM subsidi berupa elpiji 6.581 metrik ton, solar 12.781 kiloliter, pertalite 22.599 kiloliter, serta minyak tanah 708 kiloliter. Meski demikian, terjadi penurunan kuota yang juga dialami daerah lain di Indonesia. Penetapan kuota tersebut merupakan kewenangan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Usulan Penambahan Kuota Masih Menunggu
Pemerintah daerah telah mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Usulan tersebut juga didorong melalui masing-masing SPBU.
“Sudah ada enam SPBU yang mengusulkan, termasuk di Sebatik dan Nunukan,” ungkap Rohadiansyah. Namun hingga kini, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak terkait, baik BPH Migas maupun Pertamina.
Konsumsi Tinggi Jadi Faktor Tekanan
Rohadiansyah juga menyoroti tingginya konsumsi BBM subsidi, khususnya pertalite, yang digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk yang sebenarnya mampu menggunakan BBM non-subsidi.
“Kalau semua masyarakat berharap ke pertalite, pasti akan terasa kurang. Tapi kalau sebagian beralih ke pertamax, sebenarnya kebutuhan bisa terpenuhi,” katanya. Di balik stabilnya pasokan BBM, masyarakat Nunukan hidup dengan ketergantungan penuh terhadap distribusi dari luar daerah.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi wilayah perbatasan yang mobilitasnya tinggi. Pemerintah daerah pun terus berupaya menjaga kelancaran distribusi, termasuk memberikan rekomendasi khusus bagi pemilik speedboat agar tetap dapat mengakses BBM untuk mendukung aktivitas transportasi.
