Tiga Lembaga Pemeringkat Global Soroti Kredibilitas Fiskal Indonesia
Tiga lembaga pemeringkat global, yaitu Fitch Ratings, Moody’s, dan S&P, telah menyoroti kredibilitas fiskal pemerintah Indonesia untuk tahun 2026. Risiko pelebaran defisit APBN menjadi perhatian utama, sementara tata kelola atau governance serta sentralisasi kebijakan juga berpotensi memengaruhi stabilitas anggaran.
Pada publikasi terbaru, Fitch tidak menampik bahwa defisit APBN 2026 masih terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Namun, angka tersebut akan melebar sedikit, mencapai 2,9% dari target pemerintah yang sebesar 2,68%. “Kami memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,9% terhadap PDB di 2026, tidak berubah dari 2025 dan di atas target pemerintah 2,7%,” demikian dikutip dari pengumuman di situs resmi Fitch.
Prakiraan Fitch ini didasarkan pada asumsi konservatif mengenai penerimaan negara dengan prospek pertumbuhan yang lebih lambat, serta dampak jangka pendek yang rendah dari upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Di sisi lain, belanja negara untuk masyarakat diperkirakan lebih tinggi akibat upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi serta masih adanya dampak tensi sosial dari demo besar akhir Agustus lalu. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut mencapai 1,3% dari PDB untuk periode 2025-2029.
“Rencana untuk front-load belanja pada semester I/2026 bisa menambah risiko fiskal,” ujar Fitch. Meski demikian, Fitch mempertahankan rating kredit Indonesia pada BBB karena rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, pertumbuhan jangka menengah yang baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah, serta kecukupan cadangan devisa. Namun, kekuatan-kekuatan tersebut terbatas akibat setoran penerimaan negara yang lemah.
Kinerja APBN Januari 2026
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa APBN membukukan defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara dengan 0,21% dari PDB pada Januari 2026. Realisasi defisit itu disebabkan oleh pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5% dari target pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara sudah mencapai Rp227,3 triliun per Januari 2026. Realisasi itu setara 5,9% dari target belanja negara sepanjang tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.
Artinya, belanja negara masih lebih banyak dari pendapatan negara. Oleh sebab itu, defisit APBN mencapai Rp54,6 triliun atau setara 0,21% dari PDB. Lebih lanjut, Kemenkeu menyatakan bahwa defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp4,2 triliun. Sementara itu, target keseimbangan primer didesain defisit sebesar Rp89,7 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, tampak ada kenaikan dalam defisit APBN. Pada akhir Januari 2024, defisit APBN mencapai Rp23 triliun atau setara 0,09% dari PDB (lebih rendah Rp31,6 triliun dibandingkan realisasi akhir Januari 2026).
Sebagai informasi, pemerintah mendesain defisit APBN 2026 setahun penuh sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.
Tanggapan Purbaya
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pengumuman terbaru Fitch dengan menjelaskan bahwa Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan penerimaan pajak yang positif. Pemerintah pun berkomitmen menjaga stabilitas makro dan fiskal.
Hal tersebut disampaikan Purbaya usai Fitch Ratings merevisi prospek atau outlook atas Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) Indonesia menjadi Negatif, dari sebelumnya Stabil. Namun, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang Indonesia di level ‘BBB’.
Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas makroekonomi, melanjutkan disiplin fiskal, serta memperbaiki iklim usaha.
Kementerian Keuangan pun memaparkan sejumlah perbaikan indikator ekonomi: setelah mencatatkan pertumbuhan 5,39% pada triwulan IV 2025, berbagai indikator awal 2026, seperti indeks kepercayaan konsumen, Purchasing Manager’s Index (PMI), konsumsi listrik bisnis dan industri, hingga penjualan kendaraan, terus menunjukkan momentum perbaikan. Kinerja APBN juga diklaim mencatatkan perbaikan signifikan.
“Pendapatan negara di awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik, Januari tumbuh 9,5% YoY [year on year] dan Februari tumbuh 12,8% YoY,” jelas Purbaya, Rabu (4/3/2026).
Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh penerimaan pajak yang naik 30,7% (YoY) pada bulan Januari dan 30,4% (YoY) pada Februari. Di sisi lain, akselerasi belanja negara juga tumbuh signifikan, yaitu mencapai 25,7% (YoY) pada Januari 2026 dan melompat 41,9% (YoY) pada Februari 2026.
Percepatan belanja dan pemberian stimulus ekonomi ini diklaim dilakukan secara terukur demi mempertahankan momentum pertumbuhan yang tengah menanjak, dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan disiplin fiskal.
