Utang Pemerintah Indonesia Tembus Rp9,637 Triliun, Purbaya: Masih Aman

Posisi Utang Pemerintah Indonesia Masih dalam Batas Aman

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa posisi utang pemerintah Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas aman meskipun nominalnya mengalami peningkatan. Data terbaru menunjukkan bahwa total utang pemerintah mencapai Rp 9.637,90 triliun atau sekitar 40,46 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu (18/2/2026), Purbaya membandingkan rasio utang Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Rasio utang Malaysia tercatat sebesar 64 persen terhadap PDB pada tahun 2025, sedangkan Thailand mencatatkan rasio utang sekitar 63,5 persen terhadap PDB. Sementara itu, Singapura memiliki rasio utang yang jauh lebih tinggi, yaitu antara 165–170 persen terhadap PDB.

“Berlandaskan standar tersebut, kita masih dalam kondisi aman,” ujar Purbaya.

Ia juga menekankan bahwa defisit anggaran tetap dipertahankan di bawah 3 persen terhadap PDB. Pemerintah sengaja memanfaatkan ruang defisit yang tersedia untuk mendorong pemulihan ekonomi dan membalik arah pertumbuhan ekonomi.

“Strategi kami adalah memaksimalkan defisit yang ada untuk memastikan ekonomi kembali tumbuh. Itu merupakan langkah yang sangat cerdas. Kami tidak melebihi 3 persen, tetapi melakukan ekspansi fiskal dengan memberikan stimulus ke ekonomi, sehingga ekonomi bisa bergerak kembali,” tambahnya.

Purbaya menilai pendekatan ini tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan tanpa melampaui batas disiplin fiskal. Pemerintah tidak ingin mengambil kebijakan gegabah yang justru berisiko menekan daya beli dan membuat ekonomi kembali terpuruk.

Sepanjang tahun 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB.

Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal IV 2025 mencapai 431,7 miliar dolar AS. Angka ini lebih tinggi dibandingkan posisi ULN pada kuartal III 2025 yang sebesar 427,6 miliar dolar AS.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa perkembangan ULN pada kuartal IV 2025 terutama dipengaruhi oleh ULN sektor publik. ULN pemerintah diklaim tetap terjaga dengan posisi sebesar 214,3 miliar dolar AS pada kuartal IV 2025, meningkat dari 210,1 miliar dolar AS pada kuartal III 2025.

“Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global,” jelasnya.

Warga melintas didekat logo Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (1/7). – (/ Wihdan)

Denny menuturkan bahwa sebagai salah satu instrumen dalam pembiayaan APBN, ULN pemerintah dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas guna menjaga keberlanjutan fiskal serta memperkuat perekonomian nasional.

Penggunaan ULN pemerintah difokuskan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,8 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen). Sebagian besar ULN pemerintah didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Penurunan ULN Swasta

Sementara itu, ULN swasta tercatat menurun. Posisi ULN swasta sebesar 192,8 miliar dolar AS pada kuartal IV 2025, turun dibandingkan posisi kuartal III 2025 sebesar 194,5 miliar dolar AS.

“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penurunan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),” terangnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen terhadap total ULN swasta. ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,3 persen terhadap total ULN swasta.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,9 persen pada kuartal IV 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,7 persen dari total ULN,” kata Denny.

Ia menambahkan, sebagai upaya menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.