Pentingnya Verifikasi Ijazah Luar Negeri di Era Digital
Kasus Rismon Hasiholan Sianipar mengungkap betapa pentingnya proses verifikasi ijazah luar negeri secara digital. Di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan akan transparansi akademik, ijazah fisik saja tidak cukup untuk membuktikan kredibilitas seseorang. Dalam kasus ini, gelar internasional yang diperoleh dari luar negeri belum tentu diakui di Indonesia tanpa adanya penyetaraan resmi.
Verifikasi sah melibatkan berbagai langkah, seperti akses ke database global, konfirmasi langsung dari universitas penerbit ijazah, serta pencatatan resmi negara. Bukti terkuat di mata hukum adalah respons institusi pendidikan, bukan sekadar ijazah fisik. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi setiap lulusan luar negeri dalam memastikan validitas gelar mereka.
Kasus Rismon Sianipar: Peringatan untuk Masa Depan Akademik
Kasus dilaporkannya Rismon Hasiholan Sianipar ke kepolisian terkait dugaan ijazah S2 dan S3 palsu menunjukkan bahwa di era digital 2026, validasi data menjadi segalanya. Ahli forensik digital itu dilaporkan oleh sejumlah elemen pendukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke Polda Metro Jaya pada Jumat (13/2/2026). Laporan tersebut menyoroti dugaan ketidaksahan ijazah magister dan doktoral atas nama Rismon yang disebut berasal dari Universitas Yamaguchi, Jepang.
“Kami melaporkan saudara Rismon Hasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu, ijazah S2 dan S3 Yamaguchi,” ucap Ketua Jokowi Mania, Andi Azwan, yang turut mendampingi.
Di tengah panasnya isu politik dan hukum, kasus ini menyimpan pelajaran administratif penting bagi setiap lulusan luar negeri, bagaimana cara memastikan dan membuktikan validitas gelar akademik secara sah dan global.
Mengapa Ijazah Luar Negeri Sering Jadi “Sasaran Empuk”?
Verifikasi ijazah lintas negara bukan perkara sederhana. Setiap negara memiliki sistem pencatatan akademik yang berbeda, sementara Indonesia mengandalkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai rujukan utama. Masalah muncul ketika gelar luar negeri belum melalui proses penyetaraan resmi. Tanpa penyetaraan, sebuah ijazah internasional belum tentu diakui secara administratif di Indonesia, meskipun sah di negara asalnya.
Celah inilah yang kerap memicu polemik hukum. Perbedaan sistem data antarnegara sering dimanfaatkan sebagai bahan tudingan, terutama saat menyangkut tokoh publik. Dalam kasus Rismon, pelapor mengklaim telah memperoleh konfirmasi langsung dari pihak kampus di Jepang.
“Kami mendapatkan informasi dari kampus Yamaguchi Jepang, yang bersangkutan identitas ijazahnya tidak pernah diterbitkan oleh kampus tersebut,” tutur Taufik Bilhaki.
Langkah-Langkah Verifikasi Ijazah Global yang Sah
Agar tidak terjebak polemik serupa, berikut panduan praktis verifikasi ijazah luar negeri yang bisa dilakukan secara mandiri:
-
Cek Penyetaraan di Kemendikbudristek (SIVIL/Dikti)
Pastikan ijazah luar negeri telah melalui Penyetaraan Ijazah Luar Negeri dan tercatat resmi di sistem Kemendikbudristek. Tanpa ini, status akademik di Indonesia masih lemah secara administratif. -
Gunakan Database Internasional
Beberapa negara dan kawasan memiliki pangkalan data global, seperti World Higher Education Database (WHED) untuk institusi internasional atau National Student Clearinghouse bagi lulusan Amerika Serikat. -
Verifikasi Langsung ke Universitas Asal
Langkah paling kuat adalah menghubungi Registrar Office atau biro akademik kampus penerbit ijazah untuk meminta konfirmasi resmi tertulis terkait keabsahan gelar dan identitas lulusan.
Dalam laporan terhadap Rismon, pelapor menyebut langkah ini telah dilakukan berulang kali hingga akhirnya laporan diterima dan teregistrasi dengan nomor LP/B/1210/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 Februari 2026.
Memahami Risiko Hukum “Ijazah Palsu” di Indonesia
Dugaan penggunaan ijazah palsu bukan sekadar isu reputasi. Dalam laporan terbaru, Rismon dijerat dengan Pasal 391 dan 392 juncto 272 KUHP Baru, serta Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kuasa hukum pelapor, Lechumanan, menegaskan bahwa laporan terhadap Rismon kini berjumlah tiga, dua di antaranya telah terdaftar di Polres Jakarta Selatan. “Ya, saya minta secara subjektif, objektif, lakukan hukum!” tegas Lechumanan.
Artinya, klaim akademik yang tidak dapat diverifikasi secara sistemik berpotensi berujung pada konsekuensi pidana serius.
Mengapa Rismon Sianipar Harus Segera Buka Suara dengan Data?
Rismon telah menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. “Saya menghargai hak hukum mereka. Saya akan ladeni. Tapi ada konsekuensi, akan saya laporkan balik kalau tidak terbukti,” ucap Rismon.
Namun, dalam konteks pembuktian hukum, pernyataan sikap saja tidak cukup. Penyidik membutuhkan bukti digital dan administratif, seperti:
- Konfirmasi resmi tertulis dari universitas asal
- Nomor registrasi lulusan
- Rekam jejak akademik di sistem internal kampus
- Foto ijazah fisik tanpa dukungan pangkalan data tidak memiliki kekuatan pembuktian maksimal di mata hukum.
Kejujuran akademik adalah pondasi integritas personal dan profesional. Kasus Rismon Sianipar menjadi pengingat bahwa setiap klaim gelar akademik harus siap diuji secara transparan melalui mekanisme verifikasi nasional dan global. Bagi lulusan luar negeri, memastikan ijazah telah terverifikasi dan disetarakan secara resmi bukan sekadar formalitas, melainkan perlindungan hukum jangka panjang.
