Aktivis HAM Pandji Pargiwaksono Tak Bisa Dituntut Karena Niat Tidak Jelas

Kontroversi Materi Komedi Pandji Pragiwaksono

Kontroversi yang melibatkan materi komedi Pandji Pragiwaksono dalam acara Mens Rea terus berlanjut. Namun, di tengah perdebatan dan potongan video yang beredar, sejumlah pegiat HAM dan pakar hukum pidana mulai menyampaikan pandangan yang jelas tentang batasan negara dalam menyikapi ekspresi warganya.

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai bahwa materi yang dibawakan oleh Pandji tidak memenuhi unsur tindak pidana. Menurutnya, penilaian ini tidak bisa dilepaskan dari konteks dan peran Pandji sebagai seorang komedian. Ia memetakan pernyataan di ruang publik ke dalam tiga kategori besar: pertama, kritik terhadap pemerintah; kedua, ujaran kebencian termasuk penghasutan berbasis rasisme; ketiga, pernyataan yang dinilai tidak pantas karena melanggar norma kesopanan atau agama.

Dalam kerangka tersebut, materi Mens Rea ditempatkan Usman pada wilayah kritik, bukan kebencian. “Jadi sama sekali tidak bisa dipidana. Kalau mau dicari-cari alasannya ya bisa saja. Paling jauh ia bisa masuk ke golongan ketiga. Tapi dari sisi konteksnya pun jelas dia sedang memerankan diri sebagai komedian. Jadi dari sisi konteks pun tidak bisa dipidana,” jelas Usman saat dihubungi, Jumat (9/1/2026).

Pernyataan ini menegaskan satu prinsip kunci dalam hukum pidana modern, yaitu makna tidak bisa dipisahkan dari konteks. Lelucon yang dipentaskan di panggung komedi tidak bisa dibaca dengan kacamata yang sama seperti pidato politik atau hasutan massa.

Lelucon Diseret ke Ruang Sidang

Lebih jauh, Usman mengingatkan bahwa pemaksaan proses hukum terhadap Pandji justru membuka pintu preseden berbahaya. “Jika dipaksakan maka jelas ini adalah bagian dari pembungkaman dan pengekangan berekspresi,” kata dia.

Dalam pandangan Amnesty, kriminalisasi ekspresi seni bukan hanya soal satu komedian, melainkan tentang iklim kebebasan berekspresi secara keseluruhan. Hari ini Pandji, besok bisa siapa saja, pelawak, seniman, bahkan warga biasa yang bersuara kritis.

Usman juga menyinggung langkah pelapor yang membawa nama dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut justru tidak mencerminkan nilai kebijaksanaan yang diajarkan Islam. “Maka dia harusnya belajar dari teladan Nabi Muhammad yang ketika benar-benar dihina saja beliau tidak membalas, malah sebaliknya mendoakan dan merespon dengan ungkapan yang adil dan bijaksana,” tuturnya.

Pelaporan Terlalu Jauh, Dialog Lebih Masuk Akal

Nada serupa disampaikan oleh pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Ia menilai pelaporan terhadap Pandji oleh angkatan muda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai langkah yang terlalu berlebihan. Menurut Fickar, jalur pidana bukan instrumen yang tepat untuk merespons ekspresi seni yang menimbulkan ketersinggungan.

“Saya kira ini tindakan berlebihan ya. Mestinya pendekatannya lebih dialogis, dengan mengundang Pandji ke kantor organisasi itu untuk menjelaskan kiprah seninya yang menimbulkan kekecewaan mereka,” kata Fickar saat dihubungi terpisah.

Pandangan ini menempatkan persoalan pada rel yang berbeda: konflik makna seharusnya diselesaikan dengan dialog, bukan kriminalisasi.

Dari Panggung Komedi ke Meja Laporan Polisi

Pandji diketahui dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Rizki Abdul Rahman Wahid, Koordinator Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/166/I/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Dalam laporannya, pelapor menyoroti potongan video Mens Rea yang dianggap menyiratkan bahwa NU dan Muhammadiyah ikut terlibat dalam praktik politik balas budi terkait pengelolaan tambang. “Dalam potongan video yang kami lihat, Pandji menyampaikan pernyataan yang menyebut NU dan Muhammadiyah seolah ikut serta dalam praktik politik balas budi sehingga memperoleh pengelolaan tambang,” kata Rizki, dikutip dari surat laporannya, Kamis (8/1/2026).

Atas dasar itu, Pandji dilaporkan dengan sangkaan Pasal 300 dan 301 KUHP baru terkait penghasutan dan penistaan agama, dengan ancaman pidana tiga hingga empat tahun penjara.

Kasus ini menempatkan publik pada persimpangan penting, apakah negara akan menjadi wasit yang adil bagi kebebasan berekspresi, atau justru menjadi alat untuk mengadili tafsir?

Di antara tawa, kritik, dan ketersinggungan, garis batas itu kini sedang diuji. Dan seperti diingatkan para pegiat HAM, ketika hukum mulai masuk ke panggung komedi, yang terancam bukan hanya satu pelawak, melainkan ruang bernapas demokrasi itu sendiri.