Oleh Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI
Tahun 2025 telah berlalu dengan penuh tantangan ekologis. Di akhir tahun tersebut, Indonesia menghadapi bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera dan Aceh. Bencana-bencana ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap fiskal negara. Untuk proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar.
Dalam rangka mendanai kebutuhan tersebut, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp59 triliun untuk penanggulangan bencana. Dana ini diambil dari efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Namun, secara realistis, pemerintah belum memiliki cadangan fiskal yang bersifat kontingensi untuk menghadapi siklus bencana yang sering terjadi setiap tahun. Hal ini memperlihatkan kerentanan fiskal yang semakin jelas pada 2025.
Kerentanan fiskal Indonesia menjadi sangat transparan ketika memasuki 2026. Fenomena shortfall penerimaan pajak pada 2025 yang mencapai selisih signifikan dari target awal menunjukkan bahwa rasio pajak (tax ratio) Indonesia masih stagnan di level 10 persen, jauh di bawah rata-rata negara berkembang lainnya. Hilangnya windfall komoditas dan penurunan elastisitas pajak terhadap pertumbuhan ekonomi menyebabkan negara kehilangan bantalan fiskal utama saat ekses likuiditas global mulai mengetat.
Secara teoritis, kondisi ini menciptakan “Fiscal Gap” yang berbahaya. Kapasitas pendapatan menurun, sementara beban bunga utang terus meningkat hingga mendekati 20 persen dari total penerimaan perpajakan. Shortfall ini memaksa pemerintah melakukan pembiayaan defisit melalui utang baru di tengah tren suku bunga tinggi (high-for-longer). Akibatnya, APBN terjebak dalam siklus pro-siklikal yang rapuh terhadap penguatan Indeks Dollar (DXY).
Sense of crisis menuntut pergeseran radikal dari ketergantungan pada pajak sektor ekstraktif ke penguatan basis pajak domestik yang stabil. Jika kegagalan penerimaan di 2025 tidak dimitigasi dengan reformasi pajak berbasis digitalisasi dan audit kepatuhan AI yang agresif, maka defisit 2026 akan melampaui batas aman, mengancam kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor global serta memperlemah posisi Rupiah secara fundamental.
Dalam press release tentang APBN kita 2025, Menteri Keuangan Purbaya pun mencemaskan hal demikian, bahwa defisit APBN di 2026 bisa jauh lebih besar. Tentu hal ini tidak lepas dari dinamika ekonomi global (global spillover effect).
Dampak ekses likuiditas global
Pada 2026, ekonomi Indonesia diprediksi akan menghadapi tantangan besar dari normalisasi kebijakan moneter negara maju. Fenomena ekses likuiditas global yang melimpah selama periode sebelumnya kini bertransformasi menjadi ancaman volatilitas bagi asumsi makro Indonesia. Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep Mundell-Fleming, yang menyatakan bahwa dalam sistem modal terbuka, kebijakan moneter global akan berdampak langsung pada nilai tukar dan neraca fiskal domestik.
Dampak negatif utama terletak pada tekanan terhadap Rupiah dan Indeks Dollar (DXY). Berdasarkan teori Paritas Suku Bunga (Interest Rate Parity), jika likuiditas di negara maju diserap kembali melalui kenaikan suku bunga atau pengetatan moneter, maka akan terjadi capital outflow dari pasar keuangan Indonesia. Data historis dari Bank Indonesia dan IMF menunjukkan bahwa setiap penguatan DXY sebesar 1 persen cenderung menekan nilai tukar Rupiah secara signifikan. Pada 2026, risiko ini dapat mendorong Rupiah melemah ke kisaran Rp16.400-Rp16.800, yang memicu kenaikan biaya impor bahan baku industri dan menekan pertumbuhan ekonomi di bawah target 5,2 persen.
Tekanan ini merambat langsung ke Defisit APBN 2026
Pelebaran defisit terjadi melalui dua jalur utama: beban bunga utang dan subsidi energi. Berdasarkan teori Efek Pass-through Nilai Tukar, depresiasi Rupiah akan langsung membengkakkan biaya impor minyak mentah. Mengingat Indonesia adalah net-importir minyak, setiap pelemahan kurs menuntut tambahan belanja subsidi dan kompensasi energi agar harga domestik tetap stabil. Di sisi lain, sesuai teori Portofolio Balance, pemerintah harus menawarkan yield SBN yang lebih tinggi untuk menarik investor asing di tengah ketatnya likuiditas global. Kenaikan yield ini akan meningkatkan beban bunga utang, yang pada gilirannya mempersempit ruang fiskal.
Strategi out of the box
Menghadapi ancaman ekses likuiditas global di 2026, Indonesia memerlukan transformasi tata kelola fiskal dengan sense of crisis yang melampaui kebijakan konvensional. Strategi pertama yang bersifat out of the box adalah mematahkan ketergantungan pada Dollar AS melalui Mandatory Local Currency Settlement (LCS) Progresif.
Selanjutnya, pemerintah harus menerapkan Dynamic Windfall Profit Tax (WPT) yang terintegrasi dengan Danantara atau Sovereign Wealth Fund (INA). Berdasarkan teori Automatic Stabilizers, mekanisme ini akan bekerja secara otomatis: saat ekses likuiditas global mendorong harga komoditas melambung, kelebihan laba sektor ekstraktif langsung ditarik sebagai dana cadangan stabilisasi.
Ketiga, dalam mengelola utang, pemerintah perlu beralih ke strategi Securitization of Future Assets sebagai pengganti penerbitan SBN konvensional. Di tengah kondisi High-for-Longer pada suku bunga global, menerbitkan obligasi berbasis bunga hanya akan menambah beban tetap (fixed cost) yang menjepit fiskal.
Terakhir, diperlukan penerapan Zero-Base Budgeting berbasis Mitigasi Krisis. Pemerintah harus berani menghentikan sementara proyek non-strategis yang memiliki import content tinggi untuk menyelamatkan cadangan devisa. Strategi ini mengirimkan sinyal kuat kepada pasar global mengenai disiplin fiskal Indonesia.
Gabungan antara kedaulatan mata uang, pajak komoditas otomatis, dan sekuritisasi aset akan menciptakan benteng fiskal yang mampu menjaga defisit 2026 tetap di bawah 3 persen, sekaligus melindungi daya beli masyarakat dari guncangan likuiditas global.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
