Program Penyediaan Rumah di Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki target yang cukup besar dalam penyediaan rumah layak huni. Pada tahun 2026, program ini akan menyediakan sebanyak 10.231 unit rumah dengan nilai anggaran mencapai Rp210 miliar. Target ini diterapkan karena jumlah kebutuhan rumah (Backlog) di Jateng masih sangat tinggi, yaitu sebanyak 1.058.454 unit.
Bantuan berupa ratusan miliar rupiah digunakan untuk meningkatkan kualitas rumah, pembangunan rumah sederhana, dan juga pembangunan rumah bagi korban bencana. Gubernur Ahmad Luthfi menekankan bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh pihak terkait.
Luthfi mengingatkan bahwa penyelesaian backlog rumah menjadi salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Untuk itu, Pemprov Jateng juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Ia berharap asosiasi perumahan dan pengembang perumahan dapat ikut serta dalam menyediakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Namun, ia juga mengingatkan agar pengembangan perumahan memperhatikan lahan yang tersedia. Penggunaan lahan sawah dilindungi (LSD) untuk dijadikan permukiman tidak diperbolehkan. Setiap pengembangan perumahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan terkait tata ruang di masing-masing wilayah.
Selain bekerja sama dengan pihak swasta, Pemprov Jawa Tengah juga memiliki program “Ngopeni Omah Ngelakoni Sesarengan” sebagai upaya strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Peluncuran program ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas pada Sabtu, 14 Februari 2026.
Makna dari nama program tersebut adalah “Ngopeni Omah” yang berarti merawat rumah sebagai simbol pelayanan publik, sedangkan “Nglakoni Sesarengan” menekankan pada kerja kolaboratif. Taj Yasin menjelaskan bahwa program ini merupakan pendekatan kolaboratif untuk menjawab beragam persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat Jawa Tengah.
Program ini mencakup berbagai bantuan seperti perbaikan RTLH, masyarakat yang belum memiliki rumah, hingga program rumah subsidi untuk penanganan backlog yang dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun Jawa Tengah. Meski Jawa Tengah telah melakukan kerja baik dalam menekan angka kekurangan rumah, ia mengakui bahwa tantangan penyediaan rumah di Jawa Tengah masih cukup besar. Ia pun mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tetap konsisten dalam bekerja sama demi masyarakat yang belum memiliki hunian tetap.
Realisasi Penyediaan Rumah Tahun 2025
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan penyediaan rumah layak huni sebanyak 17.513 unit dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau mencapai 100 persen dari target. Rinciannya meliputi peningkatan kualitas rumah sebanyak 17.150 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat sebanyak 240 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah sebanyak 120 unit, serta pembangunan rumah apung CSR Bank Jateng sebanyak 3 unit.
Sementara pada tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan program penyediaan rumah mencakup 10.231 unit dengan nilai anggaran Rp210 miliar. Program tersebut terdiri atas peningkatan kualitas rumah sebanyak 10.074 unit, pembangunan rumah sederhana sehat sebanyak 100 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi sebanyak 40 unit, serta pembangunan rumah apung sebanyak 17 unit.
Solusi Perumahan untuk Masyarakat
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menjelaskan bahwa bagi warga yang memiliki penghasilan rendah tetapi belum memiliki rumah, pemerintah menyediakan solusi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, pemerintah bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Omah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak.
Bagi masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya rusak dan tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah menyediakan bantuan melalui program RTLH. Pemerintah juga menyiapkan solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.
Boedyo berharap program ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jawa Tengah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menyosialisasikan program tersebut serta tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi permasalahan perumahan.
