Peran KRL Commuter Line dalam Kehidupan Urban Jabodetabek
Setiap hari, jutaan masyarakat urban Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bergantung pada transportasi umum. Salah satu moda yang paling diminati adalah kereta rel listrik (KRL) Commuter Line. Penggunaannya menjadi pilihan utama karena kecepatan, biaya terjangkau, serta kemampuannya untuk melewati kepadatan jalan raya. Dengan menggunakan KRL Commuter Line, waktu perjalanan lebih terukur, sehingga pengguna bisa lebih leluasa mengatur aktivitas produktif mereka.
Namun, di balik manfaat tersebut, ada tantangan nyata yang sering disuarakan oleh masyarakat. Jumlah penumpang yang semakin meningkat, sementara sebagian armada sudah memasuki masa pensiun teknis, menjadi isu krusial. Hal ini menyebabkan banyak penumpang merasa perjalanan semakin padat dan tidak nyaman.
Yunita (28), seorang komuter dari Parung Panjang, mengungkapkan bahwa meskipun KRL sangat nyaman, ia sering mengalami kesulitan karena harus berdesak-desakan. “Kadang pintu hampir tidak bisa menutup. Kalau memaksa masuk, ya harus berdiri berimpitan sampai kantor,” katanya. Meski begitu, Yunita tetap setia menggunakan KRL karena menjadi transportasi paling masuk akal bagi dirinya yang tinggal di kawasan penyangga. Ia hanya mengeluarkan biaya Rp 4.000 sekali jalan, lalu melanjutkan dengan ojek online hingga kantornya di Bendungan Hilir.
Rizka (34), pekerja lainnya, juga merasakan hal serupa. Untuk menjangkau kantornya, ia naik KRL dari Cisauk-Palmerah dengan ongkos Rp 3.000. Meski murah, ia mengeluh tentang kepadatan saat jam-jam tertentu. “Saya berangkat pagi sekali. Kalau telat, risikonya harus naik kereta selanjutnya dan biasanya lebih penuh sesak,” ujarnya. Keduanya berharap suatu hari nanti transportasi publik bisa dinikmati dengan nyaman tanpa harus berdesak-desakan.
Penumpang Kian Membludak
Data PT KAI Commuter Indonesia (KCI) mencatat volume pengguna KRL Commuter Line Jabodetabek pada Oktober 2025 mencapai 29.933.224 orang. Angka ini meningkat sebesar 6,1 persen atau lebih dari 1,84 juta orang dibandingkan periode Oktober 2024. Secara kumulatif, jumlah penumpang dari Januari hingga Oktober 2025 mencapai 287.297.882 orang, meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. KCI memproyeksikan pengguna Commuter Line Jabodetabek akan mencapai 334.34 juta orang hingga akhir 2025.
Peningkatan ini mencerminkan pentingnya peran Commuter Line bagi mobilitas warga Jabodetabek. Rata-rata penumpang pada weekday mencapai 1.038.471 orang, sedangkan pada weekend mencapai 755.718 orang. KCI menjelaskan bahwa Commuter Line menjadi transportasi pilihan utama karena terjangkau, aman, dan nyaman. Selain itu, layanan ini efektif dalam mengurangi kepadatan jalan raya dan mengurangi tingkat polusi.
Upaya KCI Menjawab Kebutuhan
Lonjakan jumlah pengguna menjadi alarm bagi operator dan pemerintah untuk segera memperkuat armada. Tanpa langkah konkret, kenyamanan penumpang bisa terus menurun dan keandalan layanan terancam. Untuk itu, KCI telah menyiapkan langkah antisipatif sejak 2023, yaitu rencana pengadaan trainset baru. Bahkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) diprioritaskan untuk penambahan armada KRL.
Kajian dari PwC memperkirakan pengguna KRL akan mengalami lonjakan okupansi pengguna pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari bisa mencapai 242 persen per perjalanan pada 2027 jika KCI tidak melakukan pengadaan sarana baru. Kekurangan armada bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga dapat memicu turunnya jumlah pengguna, meningkatnya keluhan, risiko keselamatan dan keamanan, hingga potensi kerugian finansial.
Proyeksi Kebutuhan ke Depan
KCI memperkirakan, pada 2029 layanan KRL Jabodetabek membutuhkan 127 trainset atau 1.444 unit kereta dengan mayoritas formasi 12 kereta (SF12). Selain meningkatkan efisiensi waktu dan produktivitas pekerja, keberadaan KRL terbukti menciptakan multiplier effect di sektor properti dan usaha mikro. Kawasan di sekitar Stasiun Bogor, misalnya, mengalami kenaikan nilai lahan hingga 15 persen per tahun.
Di sisi lain, aktivitas ekonomi warga sekitar stasiun meningkat—mulai dari tumbuhnya rumah kos, kafe, dan pusat kuliner, hingga munculnya hunian transit oriented development (TOD) yang terintegrasi langsung dengan jaringan KRL. Banyak pengembang memanfaatkan akses KRL sebagai nilai jual utama, sementara masyarakat menikmati kemudahan menjangkau pusat kota dengan biaya rendah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa investasi negara melalui PMN tidak hanya berdampak pada peningkatan pelayanan publik, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan mempercepat urbanisasi terencana di kawasan penyangga. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Prof Dr Nugroho SBM, menegaskan hubungan transportasi dan ekonomi bersifat timbal balik. “Pertama, transportasi memengaruhi perekonomian (transportation led growth). Kedua, perekonomian memengaruhi transportasi (growth led transportation).”
Bagi penumpang seperti Yunita dan Rizka, fenomena lonjakan penumpang seharusnya jadi alarm bagi pemerintah dan pemangku kebijakan transportasi untuk memprioritaskan penambahan sarana demi kenyamanan bermobilitas para pengguna. Terlebih, solusi untuk mengurai kemacetan yang diupayakan pemerintah juga mengerucut pada saran bagi masyarakat agar memakai transportasi umum. Hal ini pun sudah diikuti masyarakat, dibuktikan kesadaran menggunakan transportasi publik yang semakin meluas hingga berbagai kalangan profesi dan usia.
Penambahan armada, pembaruan fasilitas, dan integrasi antarmoda, utamanya di kawasan penyangga harusnya jadi prioritas. Sebab, kalau kapasitas dan konektivitasnya ditingkatkan, penumpang bisa lebih nyaman dan punya banyak opsi untuk beralih dari transportasi pribadi. Dengan begitu, kemacetan akan terurai dengan sendirinya.
Pada akhirnya, investasi pada sarana KRL bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Penambahan armada baru menjadi harapan besar masyarakat urban untuk bisa menikmati transportasi publik yang terjangkau sekaligus nyaman.
