Peran Kolaborasi dalam Pengendalian Pencemaran Udara
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan secara terukur dan berbasis data. Ia juga menyoroti perlu adanya kolaborasi antar daerah dalam menghadapi ancaman krisis pencemaran udara.
Menurut Yusharto, pengalaman krisis pencemaran udara pada 2023 menjadi pelajaran berharga. Saat itu, konsentrasi partikel halus berukuran 2,5 mikron (PM2.5) meningkat signifikan dan memberikan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Ia memperingatkan bahwa jika tidak dikendalikan dengan baik, potensi krisis pencemaran udara seperti tahun sebelumnya bisa terulang, terutama menjelang musim kemarau.
“Kegiatan kita kali ini sifatnya responsif untuk menghadapi situasi yang mungkin saja terjadi kembali setelah memasuki musim kemarau,” ujar Yusharto saat membuka kegiatan Forum Diskusi Aktual (FDA) bertema “Rencana Strategis Kebijakan dan Koordinasi Antar Daerah dalam Pengendalian Krisis Pencemaran Udara: Studi Kasus Krisis Pencemaran Udara Jabodetabek 2023” di Aone Hotel, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026).
Kepala BKSDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo – (Ist)
Dalam sambutannya, Yusharto menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah responsif untuk mengantisipasi potensi terulangnya krisis pencemaran udara. Ia menjelaskan bahwa berbagai studi menunjukkan bahwa konsentrasi polutan seperti PM10 di sejumlah wilayah masih berada di atas baku mutu yang ditetapkan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang besar, terutama dalam bentuk peningkatan biaya kesehatan serta beban anggaran pemerintah dalam penyediaan layanan dasar.
Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan bahwa pencemaran udara di wilayah aglomerasi Jakarta dan sekitarnya berkontribusi terhadap tingginya prevalensi penyakit pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta berbagai dampak kesehatan lainnya. Bahkan, paparan polusi udara disebut berkaitan dengan ribuan kasus kematian dini setiap tahun.
“Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa persoalan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan semata tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kesehatan publik, produktivitas ekonomi serta kualitas hidup masyarakat yang ada di perkotaan,” kata dia.
Suasana Monas yang tertutup polusi di Jakarta, Jumat (21/6/2024). Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 15.53 WIB, Indeks Kualitas Udara (Air QualityA Index/AQI) di Jakarta berada pada angka 155 yang menempatkannya sebagai kota besar dengan kualitas udara terburuk kedua di dunia di bawah Kinshasa, Kongo. – (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Menurut Yusharto, salah satu tantangan utama dalam pengendalian pencemaran udara adalah karakteristiknya yang bersifat lintas batas wilayah. Sumber emisi dapat berasal dari berbagai sektor seperti transportasi, pembangkit listrik, industri, hingga kegiatan domestik masyarakat. Selain itu, faktor meteorologis juga turut memengaruhi penyebaran polutan ke berbagai wilayah administrasi.
Karena itu, Yusharto menilai upaya pengendalian pencemaran udara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi antar daerah. Dalam konteks tersebut, BSKDN memandang pentingnya menghadirkan forum diskusi yang dapat menjadi ruang dialog kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), sekaligus wadah awal koordinasi dalam merumuskan strategi pengendalian krisis pencemaran udara di wilayah aglomerasi.
“Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, penanganan krisis pencemaran udara perlu dilakukan secara lebih terukur, sistematis, dan berbasis data, termasuk melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah,” kata dia.
Melalui forum ini, Yusharto berharap para pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi kualitas udara di berbagai wilayah, termasuk identifikasi sumber-sumber emisi yang berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Selain itu, forum ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi peluang penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama antar daerah dalam pengendalian emisi yang bersifat lintas batas.
“Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan informasi yang komprehensif sekaligus rumusan rekomendasi kebijakan yang konkret dan responsif terhadap kondisi yang kita hadapi saat ini, khususnya dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya,” jelas dia.
Yusharto juga menyampaikan optimisme bahwa dengan komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, upaya pengendalian pencemaran udara di kawasan aglomerasi terbesar di Indonesia, yaitu Jabodetabek, dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan demikian, kualitas udara yang lebih sehat serta lingkungan yang berkelanjutan dapat diwujudkan bagi masyarakat.
“Dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak, kita optimistis pengendalian pencemaran udara di kawasan aglomerasi Jabodetabek dapat dilakukan secara efektif sehingga kualitas udara yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih berkelanjutan dapat kita wujudkan bersama,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menekankan, salah satu langkah strategis untuk mengurangi pencemaran udara di kawasan aglomerasi Jabodetabek adalah memperkuat sistem transportasi publik. Menurutnya, percepatan pengembangan dan optimalisasi LRT Jabodebek menjadi penting untuk menekan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
“Nah, jadi usulannya apa? usulannya sudah banyak salah satunya kalau untuk aglomerasi Jabodetabek, selesaikan yang namanya LRT Jabodebek. Jadi ketergantungan kita terkait pemakaian kendaraan roda dua, roda empat akan berkurang,” ujar dia.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
