KPA Luwa Nanggroe Menuduh Perusahaan Sawit dan Tambang sebagai Penyebab Banjir Bandang di Aceh dan Sumatra
Banjir bandang yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa hari terakhir menimbulkan kecaman terhadap perusahaan-perusahaan sawit dan tambang. Ketua Komite Pengawasan Alam (KPA) Luwa Nanggroe, Teuku Emi Syamsyumi atau dikenal dengan nama Abu Salam, menuding bahwa bencana ini bukan hanya akibat cuaca ekstrem, tetapi juga hasil dari eksploitasi alam yang tidak terkendali.
Abu Salam mengeluarkan ultimatum keras kepada seluruh perusahaan sawit dan tambang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, meminta mereka bertanggung jawab penuh atas kerusakan ekologis yang telah terjadi. Ia menegaskan bahwa era impunitas ekologis harus berakhir.
Perusahaan Sawit dan Tambang Disalahkan
Dalam pernyataannya, Abu Salam menyebutkan beberapa perusahaan yang dinilai memiliki kontribusi fatal dalam kerentanan ekologis Aceh. Di Aceh Singkil, perusahaan seperti PT Delima Makmur, PT Global Sawit Semesta, dan PT Nafasindo disebut telah memperluas konsesi hingga menekan kawasan rawa gambut Tripa. Daerah ini kini menjadi kubangan banjir.
Di Nagan Raya dan Aceh Barat, perusahaan-perusahaan besar seperti PT Fajar Baizury dan PT Kalista Alam dinilai mengubah bentang alam secara masif, memicu kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS). Sementara di Aceh Tamiang, yang kini menjadi salah satu titik banjir terparah, perusahaan seperti PT Bumi Flora dan PT Padang Palma Permai dinilai memiliki rekam jejak panjang konflik lahan dan perusakan hutan.
“Ketika ratusan ribu hektare hutan berubah menjadi blok-blok monokultur, banjir bukan kejadian alam. Ini adalah konsekuensi bisnis yang tidak etis,” ujar Abu Salam.
Selain sawit, sektor tambang juga mendapat kecaman. Dengan 450 titik tambang ilegal dan lebih dari 1.000 ekskavator yang beroperasi tanpa kendali di Aceh, kerusakan DAS menjadi bencana yang hanya menunggu waktu. Abu Salam menuding aktivitas PETI di beberapa daerah seperti Aceh Jaya dan Pidie sebagai pemicu sedimentasi ekstrem yang membuat sungai-sungai kehilangan kedalaman alaminya.
Perusahaan-perusahaan tambang legal besar seperti PT Mifa Bersaudara dan PT Prima Bara Mahadana juga disebut ikut bertanggung jawab karena operasi skala industri di wilayah gambut dan hutan perbukitan memperburuk aliran air permukaan setiap musim hujan.
Ultimatum untuk Gubernur Aceh
Abu Salam secara khusus meminta Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk bersikap tegas. Ia meminta Mualem mencabut izin perusahaan sawit dan tambang yang bermasalah, menindak perusahaan yang mendapat penilaian Proper Merah, serta menutup operasi kebun sawit yang tidak jelas izinnya.
“Banjir ini bukan hanya bencana alam, ini adalah ujian kepemimpinan. Jika Mualem ingin memulihkan marwah Aceh, langkah pertama adalah membersihkan Aceh dari perusahaan yang hanya mengeruk tanpa mengabdi,” jelas Abu Salam.
Bantuan Darurat dari KPA Luwa Nanggroe
Di tengah kecaman yang keras, Abu Salam menunjukkan bahwa ultimatum ini bukan sekadar retorika. Pada 29 November 2025, satu hari setelah banjir melanda, ia mengirimkan bantuan darurat dari tim KPA Luwa Nanggroe di Jakarta untuk korban banjir di Aceh Utara. Bantuan tersebut berupa 5 ton beras, 1 ton minyak makan, 1.000 dus mie instan, dan ratusan paket pembalut serta pampers.
“Kami bergerak sebelum negara sempat menoleh. Karena bagi kami, rakyat adalah amanah pertama. Tapi tidak mungkin kerusakan sebesar ini ditanggung rakyat sendirian. Hari ini, giliran perusahaan yang selama ini menikmati tanah Aceh menunjukkan apakah mereka punya hati atau tidak,” ujarnya.
Era Impunitas Ekologis Harus Berakhir
Dengan pernyataan yang tajam dan langsung menyasar inti persoalan, Abu Salam menegaskan bahwa era impunitas ekologis harus berakhir. Banjir boleh surut, tetapi krisis kepercayaan publik tidak akan hilang sampai perusahaan-perusahaan besar menunjukkan tanggung jawab mereka.
“Jika mereka tetap diam, maka rakyat akan ingat. Dan sejarah tidak pernah memaafkan mereka yang hanya hadir saat panen, tetapi pergi ketika bencana datang,” demikian Abu Salam.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
