Marosdaily.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan mengupayakan langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang digunakan menggalakkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait konstruksi juga pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan yang dimaksud juga lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, juga pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, menghasilkan target swasembada pangan pada 2027 optimistis bisa jadi terwujud.
“Kita mengawasi pemerintah pusat melakukan berbagai terobosan yang digunakan luar biasa demi ketahanan, dan juga swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu konstruksi irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan bisa jadi terwujud,” papar Yohan, Hari Minggu (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini berbagai irigasi yang tersebut rusak, bahkan sawah yang bukan memiliki irigasi, sebab keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan semata-mata meringankan bupati kemudian gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan juga swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang disebutkan sanggup terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik lalu keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan juga swasembada pangan menjadi tiada berjalan dikarenakan pelaksanaannya yang dimaksud bukan maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, dan juga menegaskan konstruksi lalu pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal juga tiada ada yang tersebut diselewengkan. Komunitas juga silakan bergabung mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan ungkapkan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan melakukan konfirmasi Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres pada mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk merancang serta memelihara irigasi dalam beberapa jumlah daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat bisa saja bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres telah selesai, sudah ada rapi, telah di area Mensesneg, mungkin saja 1-2 minggu ini dapat ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, telah lama menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah dalam daerah.
