Pengadilan AS Memerintahkan Pentagon untuk Membuka Kembali Akses Jurnalis
Pengadilan di Amerika Serikat (AS) telah memerintahkan Departemen Pertahanan AS, atau Pentagon, untuk kembali memberikan akses bagi jurnalis yang sebelumnya dibatasi. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim federal masih memperhatikan isu penting terkait kebebasan pers dan transparansi informasi pemerintah.
Alasan Akses Jurnalis Dibatasi
Pada Oktober 2025, Pentagon di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengumumkan bahwa jurnalis dapat dianggap sebagai risiko keamanan nasional. Jurnalis yang tidak berwenang bisa kehilangan kartu pers jika mereka mencoba meminta informasi rahasia dari personel militer. Kebijakan ini juga berlaku untuk informasi yang tidak bersifat rahasia dalam beberapa kasus.
Dari 56 media yang tergabung dalam Pentagon Press Association, hanya satu yang setuju dengan kebijakan baru tersebut. Sisanya memilih untuk menyerahkan kartu pers dan meliput dari luar gedung. The New York Times kemudian memimpin gugatan terhadap kebijakan ini.
Putusan Pengadilan dan Perubahan Kebijakan
Pada 20 Maret 2026, Hakim Distrik AS Paul Friedman menyatakan bahwa kebijakan Pentagon melanggar perlindungan terhadap kerja jurnalistik dan prinsip proses hukum yang adil dalam Konstitusi AS. Ia memerintahkan agar akses jurnalis segera dipulihkan.
Pentagon kemudian mengeluarkan kebijakan “sementara” baru yang melarang jurnalis yang memiliki kartu pers memasuki gedung tanpa didampingi. Kebijakan ini juga mengatur kapan jurnalis dapat menjamin anonimitas sumber, serta mempertahankan aturan-aturan lain yang telah ditolak oleh pengadilan.
Penilaian Hakim Terhadap Kebijakan Pentagon
Meskipun Pentagon membantah melanggar perintah hakim, mereka menyatakan telah “berupaya memperbaiki semua kekurangan hukum yang dinilai pengadilan dalam kebijakan sebelumnya.” Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, juga menyatakan bahwa pemerintah akan mengajukan banding atas putusan 20 Maret tersebut. Ia menambahkan bahwa Pentagon telah mematuhi perintah hakim dengan mengembalikan kredensial jurnalis dan menerapkan “kebijakan yang telah direvisi secara signifikan.”
Namun, pada Kamis (09/04), hakim Paul Friedman menilai akses yang diberikan Pentagon masih jauh dari memadai. Ia menyebut akses tersebut “sama sekali tidak mendekati akses luas yang sebelumnya dimiliki jurnalis.” Dalam putusannya, Friedman juga menegaskan bahwa Departemen Pertahanan tidak bisa memberlakukan kembali kebijakan yang melanggar hukum dengan dalih mengambil langkah “baru”, lalu berharap pengadilan akan menutup mata.
Ia bahkan menyebut langkah Pentagon sebagai “upaya terang-terangan untuk mengakali perintah pengadilan yang sah.”
Pentingnya Akses Informasi Publik
Friedman juga menilai operasi militer AS di Venezuela dan Iran membuat kebutuhan akan akses publik terhadap informasi pemerintah menjadi semakin mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers dan transparansi informasi pemerintah sangat penting, terutama dalam situasi kritis seperti konflik militer.
Kesimpulan
Putusan pengadilan ini menunjukkan bahwa kebebasan pers adalah aspek penting dalam demokrasi, dan pemerintah harus memastikan bahwa jurnalis memiliki akses yang layak untuk melaksanakan tugasnya. Meski Pentagon telah mencoba memperbaiki kebijakan, hakim tetap menilai bahwa langkah mereka belum cukup untuk memenuhi standar hukum dan etika jurnalistik.
