Peran Perusahaan dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat
Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melaporkan bahwa upaya percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) melalui skema kemitraan menunjukkan perkembangan signifikan. Pelaksana Tugas Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Dwi Nuswantara, menyatakan bahwa peran perusahaan sebagai pendamping semakin penting di tengah dorongan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
Dwi mengungkapkan bahwa PTPN IV PalmCo tercatat sebagai perusahaan paling aktif dalam pendampingan program tersebut secara nasional. Ia menjelaskan bahwa subholding PTPN III (Persero) ini memiliki luasan pendampingan terbesar dibandingkan perusahaan lain.
“Peringkat pertama adalah PTPN atau PalmCo seluas 6.672 hektare. Selanjutnya disusul Sinar Mas seluas 4.426 hektare dan Asian Agri seluas 3.204 hektare,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Dwi menilai capaian ini mencerminkan pergeseran pendekatan dalam pelaksanaan PSR yang tidak lagi semata bertumpu pada pembiayaan, tetapi juga penguatan aspek teknis di lapangan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pertanian mendorong pola kemitraan agar perusahaan dapat berperan sebagai pendamping yang mentransfer teknologi dan praktik budidaya yang baik kepada petani.
“Program PSR dengan dukungan dana BPDP sendiri telah berjalan sejak 2017,” kata Dwi.
Menurut Dwi, pemerintah setiap tahun mengalokasikan sekitar Rp 3 triliun untuk peremajaan sekitar 100 ribu hektare kebun sawit rakyat. Namun, serapan program ini sering kali menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan petani hingga aspek teknis budidaya.
“Dalam konteks itulah kehadiran korporasi dinilai strategis. Pendampingan tidak hanya memastikan penggunaan dana tepat sasaran, tetapi juga menjaga kualitas pelaksanaan sejak tahap penanaman ulang hingga pengelolaan kebun,” jelas Dwi.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam PSR merupakan bagian dari mandat sebagai badan usaha milik negara. Menurut dia, keberlanjutan industri sawit nasional sangat bergantung pada peningkatan kapasitas kebun rakyat.
“Sebagai BUMN, kami tidak hanya berorientasi pada kinerja korporasi, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan. Pendampingan ini adalah bentuk komitmen untuk tumbuh bersama petani,” ujar Jatmiko.
Jatmiko menambahkan bahwa melalui skema kemitraan, petani tidak hanya memperoleh bantuan dana, tetapi juga akses terhadap bibit unggul bersertifikat, pendampingan teknis, hingga kepastian pasar hasil panen. Ia berharap model pendampingan ini mampu menjawab persoalan klasik produktivitas kebun rakyat yang selama ini masih tertinggal dibandingkan kebun perusahaan.
“Dengan praktik agronomi yang lebih baik dan dukungan ekosistem yang terintegrasi, hasil panen petani diharapkan dapat meningkat secara signifikan,” kata Jatmiko.
Ke depan, Jatmiko menilai replikasi model yang telah berjalan penting untuk mempercepat capaian target PSR sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani sawit secara berkelanjutan.
Kebijakan Hilirisasi Sawit dan Energi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi mengimpor solar untuk kebutuhan bahan bakar. Ia menyebut capaian itu terjadi setelah kebijakan hilirisasi sawit dijalankan pemerintah.
Pernyataan ini muncul di tengah isu kenaikan harga bensin, saat pasokan energi nasional masih menjadi sorotan. Zulkifli mengatakan bahwa hilirisasi membuat Indonesia mampu memenuhi kebutuhan energi sendiri, khususnya solar.
“Kita sudah tidak impor lagi solar. Kita sudah masuk B40, B50, jadi solar sudah enggak impor lagi. Jadi kalau ribut kenaikan-kenaikan bensin, kalau solar kita sudah cukup, enggak ada impor lagi, sudah cukup ya,” kata pria yang akrab disapa Zulhas saat membuka Rakernas PAN 2026 di Kantor DPP PAN, Selasa (31/3/2026).
Menko Pangan mengatakan bahwa pemerintah akan memperluas perkebunan sawit untuk menopang kebijakan tersebut. Rencananya, pengembangan mencapai 2 juta hektare dalam waktu dekat.
Selain sawit, pemerintah juga menyiapkan pengembangan tebu seluas 1 juta hektare di Papua untuk produksi etanol sebagai campuran bensin. “Saudara-saudara nanti bensin kalau kita sudah banyak tebu di Papua, sudah dikembangkan tebu di Merauke, ya itu bagus sekali, maka kita akan bikin etanol, etanol itu campuran daripada BBM,” katanya.
Zulkifli mengatakan bahwa langkah ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong swasembada pangan dan energi. “Perintah Bapak Presiden kita harus, harus mandiri pangan, energi, wajib termasuk hilirisasi,” kata Zulkifli.
Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."
