Penerapan Work from Home (WFH) di Lingkungan Pemkab Gresik
Penerapan Work from Home (WFH) bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah berlangsung sebanyak dua kali dalam dua pekan terakhir. Hingga saat ini, anggaran yang dapat dihemat mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH tidak hanya efektif dalam menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap penghematan anggaran.
Sejauh ini, hanya sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tetap bekerja seperti biasa. Mereka meliputi Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan beserta rumah sakit dan puskesmas, Satpol PP, Pemadam Kebakaran, BPBD, Kesbangpol, dan Mall Pelayanan Publik (MPP). Selain itu, pimpinan semua OPD juga tetap masuk meski anak buahnya melakukan WFH.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Gresik Agung Endro Utomo mengaku, telah melakukan dua kali evaluasi, yaitu evaluasi mingguan dan bulanan. Sejauh ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai pegawai yang tidak disiplin.
”Karena kita tambah absennya tidak hanya pagi dan sore, tetapi juga siang hari,” ujar Agung Endro Utomo.
Bagi OPD yang melaksanakan WFH, kepala OPD akan memonitor masing-masing bidang untuk melakukan absensi secara daring. Setiap pukul 13.00, kepala bidang akan menggelar zoom meeting dengan para anak buahnya.
”Meski tidak ada rapat atau tidak ada yang dibahas, tetap wajib zoom,” jelas Agung Endro Utomo.
Hal ini juga terlihat dari laporan kinerja yang diunggah di akun Sipantas. Mantan Camat Gresik tersebut menyebut bahwa belum ditemukan pegawai yang tidak menyelesaikan targetnya.
”Kan pemerintahan harus tetap berjalan meski WFH. Jadi pegawai tetap harus bekerja dari rumah seperti bekerja biasanya,” ungkap Agung Endro Utomo.
Agung menyebut penghematan energi dari pelaksanaan WFH selama dua pekan terakhir sudah cukup terasa. Namun, perhitungan lebih lanjut baru akan muncul saat evaluasi bulanan.
Efisiensi Anggaran Akibat Pelaksanaan WFH
Penghematan energi ini tidak hanya mencakup anggaran BBM kendaraan dinas yang berkurang hingga 50 persen, tetapi juga kendaraan pribadi yang digunakan pegawai untuk bekerja.
”Untuk kendaraan dinas saja bisa efisiensi per bulan Rp 67 juta, belum pegawai yang menggunakan kendaraan pribadi,” imbuh Agung Endro Utomo.
Total ASN yang bekerja di 33 OPD tercatat sebanyak 1.554 orang. Dalam keadaan normal, konsumsi BBM per bulan mencapai Rp 523 juta atau 127 ribu liter.
”Kalau listrik bisa hemat Rp 129 juta. Ini adalah upaya untuk penghematan konsumsi energi di lingkungan Pemkab Gresik. Nanti setelah satu bulan, akan dievaluasi,” ucap Agung Endro Utomo.
Rincian Konsumsi dan Efisiensi BBM serta Energi
Berikut adalah rincian konsumsi dan efisiensi BBM serta energi yang terjadi:
- Konsumsi rata-rata BBM ASN per bulan
- Liter: 127 ribu liter
-
Nominal: Rp 523 juta
-
Efisiensi per bulan
- Listrik: Rp 129 juta
- Air: Rp 8,5 juta
-
BBM: Rp 67 juta
-
Total efisiensi per bulan: Rp 205,6 juta
Dengan adanya penerapan WFH, Pemkab Gresik berhasil mencatatkan penghematan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan WFH tidak hanya menjadi solusi dalam situasi darurat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis yang nyata.
