Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto tolak undangan istana ketemu Prabowo, ajak debat terbuka

Ringkasan Berita:

• Tiyo Ardianto mengaku sempat mendapat undangan resmi untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Agustus 2025 silam.
• Bukannya menyambut tawaran tersebut, Tiyo justru memilih untuk melayangkan penolakan.
• Langkah ini diambil demi menjaga konsistensinya dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya terkait program MBG yang terus ia kritisi.

Istana pernah mengundang Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus 2025 silam.

Namun undangan resmi dari Istana tersebut ditolak oleh Tiyo.

Kini Ketua BEM UGM tersebut mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk debat terbuka di kampusnya.

Tiyo Ardianto ingin mahasiswa diberi ruang untuk berdiskusi dan berdebat langsung dengan presiden mengenai data serta kebijakan yang diyakini pemerintah.

Ketua BEM UGM ini menolak berbicara dengan presiden lewat perantara.

Menurutnya, ada jarak antara laporan administratif dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Karena itu, ia menyatakan tidak tertarik pada pertemuan tertutup dengan kepala negara.

“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa,” ujar Tiyo.

Baru-baru ini Tiyo Ardianto membeberkan sebuah fakta mengejutkan. Ia mengaku sempat mendapat undangan resmi untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Agustus 2025 silam.

Bukannya menyambut tawaran tersebut, Tiyo justru memilih untuk melayangkan penolakan.

Langkah ini diambil demi menjaga konsistensinya dalam mengawal kebijakan pemerintah, khususnya terkait program MBG yang terus ia kritisi.

Pengakuan tersebut diungkapkan Tiyo saat hadir dalam sebuah sesi podcast di kanal YouTube Terus Terang Media, pada Rabu malam (25/1/2026).

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa sikap kritis yang ia tunjukkan selama ini bukanlah sekadar reaksi spontan, melainkan prinsip yang telah dipikirkan secara matang.

“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” kata Tiyo.

Sikap kritis tersebut nyatanya telah disuarakan sejak lama. Tiyo menyoroti sejumlah isu strategis, termasuk revisi UU TNI dan mekanisme mandatory spending yang erat kaitannya dengan MBG.

“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” paparanya.

Di Balik Penolakan Undangan Istana 

Meski kesempatan untuk bertemu langsung dengan kepala negara terbuka lebar, Tiyo justru memilih jalan berbeda.

Ia secara gamblang menyatakan telah menolak undangan resmi dari Istana tersebut demi konsistensi perjuangan yang ia usung.

“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu.”

Ia menilai seluruh kritiknya sudah dapat diakses publik tanpa harus bertemu langsung.

“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” kata dia.

Tiyo Soroti Risiko Pergeseran Dana Pendidikan

Dugaan mengenai pemangkasan atau pergeseran pos anggaran pendidikan demi mendanai MBG menjadi sorotan utama Tiyo.

Menurutnya, langkah ini berisiko mengganggu keberlangsungan sektor pendidikan nasional jika skema pendanaannya tidak dikelola secara transparan dan tepat sasaran.

“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” kata dia.

Tiyo mengungkap angka yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp223 triliun, sebagai estimasi nilai anggaran yang terdampak akibat kebijakan tersebut. 

“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa.”

Meski melayangkan kritik keras, Tiyo memberikan catatan penting. Ia menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak upaya pemerintah dalam pengentasan stunting di Indonesia.

“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo.

Ia bahkan menyebut program tersebut berpotensi membuka ruang penyimpangan.

“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” kata Tiyo.

Menilik Respons Pejabat: Antara Kritik dan Isu Tekanan 

Tiyo turut memberikan pandangannya terkait sikap para pemangku kebijakan dalam menanggapi suara kritis mahasiswa.

“Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo.

Ia menyebut kritik kerasnya lahir dari keprihatinan mendalam.

“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya.

Tiyo menilai adanya teror sebagai indikator kemunduran demokrasi.

“Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo.

Serukan Reformasi Jilid Dua

Di akhir pernyataannya, Tiyo menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi.

“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.

Meski keras, ia menyatakan tetap membuka ruang perubahan.

“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo.

Baginya, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya.

“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan.”

(/Wartakotalive.com/TribunStyle.com)