Pemerintah, OJK, dan BEI Gelar Konferensi Pers Terkait Situasi Pasar Modal Indonesia
Jakarta – Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar konferensi pers terkait situasi pasar modal Indonesia yang sedang menghadapi berbagai tantangan. Acara ini digelar di Wisma Danantara, Jakarta pada malam Sabtu (31/1/2026). Dalam konferensi pers tersebut, berbagai pejabat penting hadir untuk menyampaikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi situasi saat ini.
Peserta Konferensi Pers
Dari kalangan pemerintah, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Selain itu, CEO Danantara Rosan P. Roeslani juga turut hadir dalam acara ini. Tidak ketinggalan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa serta Anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, yang telah ditunjuk sebagai pengganti Ketua dan Wakil Ketua OJK, turut hadir dalam konferensi pers ini.
Di sisi lain, Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto juga hadir. Ia juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon. Sementara itu, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat tampak hadir di lokasi acara. Bursa Efek Indonesia (BEI) diwakili oleh Direktur Pengembangan Jeffry Hendrik.
Empat Poin Penting Instruksi Presiden
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan empat poin penting instruksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait situasi bursa dan pasar modal Indonesia yang sedang bergejolak. Hal ini dipicu oleh penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal RI, yang berujung pada mundurnya sejumlah pimpinan OJK dan BEI.
Poin pertama adalah tentang penataan dan penguatan pasar modal. Presiden memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar melalui demutualisasi bursa dan peningkatan likuiditas. Demutualisasi bursa dimaksudkan agar BEI dapat sejajar dengan bursa modern internasional. Selain itu, minimum free float ditingkatkan menjadi 15% sesuai standar global, sehingga semakin banyak saham yang dilepaskan ke publik.
Selanjutnya, peningkatan transparansi juga mencakup pengetatan aturan beneficial ownership atau pemilik akhir. Aturan ini harus bersifat transparan dan jelas terkait afiliasi pemegang saham.
Poin ketiga berkaitan dengan penelitian praktik spekulatif yang merusak pasar. Pemerintah tidak mentolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan yang merugikan investor dan merusak kredibilitas pasar modal di Indonesia.
Terakhir, poin keempat menyentuh stabilitas dan keberlanjutan. Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran pengurus OJK dan BEI untuk memastikan operasional bursa tetap berjalan normal dengan kepemimpinan transisi. Tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal.
Peran PJS dan Standar Good Governance
Pejabat pelaksana tugas (PJS) akan memastikan seluruh fungsi regulasi aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Menurut Airlangga, institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar good governance dan best practices.
Pesan Presiden kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia adalah bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
