marosdaily.com – JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan dana sebesar Rp265,6 triliun untuk program insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk melindungi daya beli masyarakat dan perekonomian dari dampak kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun depan.
“Pemerintah meluncurkan berbagai stimulus seperti bantuan sosial untuk masyarakat menengah ke bawah, seperti bantuan pangan dan diskon listrik 50 persen. Selain itu, juga diberikan insentif perpajakan seperti perpanjangan masa berlaku PPh Final 0,5 persen untuk UMKM, insentif PPh 21 DTP untuk industri, dan berbagai insentif PPN yang totalnya mencapai Rp265,6 triliun untuk tahun 2025,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya pada Senin (16/12/2024).
Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah didampingi oleh beberapa menteri dan pimpinan lembaga untuk menyampaikan paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Menkeu juga menekankan bahwa pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan dan pemungutannya harus mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong. Prinsip ini juga menjadi dasar penerapan kebijakan PPN 12 persen yang selektif namun tetap memperhatikan keberpihakan terhadap masyarakat.
Barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat seperti bahan makanan, pendidikan, dan kesehatan tetap akan dibebaskan dari PPN. Namun, barang mewah seperti makanan premium, layanan rumah sakit kelas VIP, dan pendidikan internasional yang mahal akan dikenakan tarif PPN yang lebih tinggi.
“Pemerintah akan terus mendengar masukan dari berbagai pihak. Semoga dengan berbagai upaya ini, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga, masyarakat dilindungi, dan kesehatan serta keberlanjutan APBN tetap terjaga,” tutup Sri Mulyani.
