marosdaily.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer angkat bicara terkait maraknya perusahaan media yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, tindakan tersebut sangat disayangkan dan harus dihindari oleh industri media.
Dia menegaskan bahwa pers merupakan pilar keempat dari demokrasi dan dilindungi oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, langkah PHK yang dilakukan oleh perusahaan media dapat berdampak buruk terhadap demokrasi di Indonesia.
“Kami berharap industri media tidak lagi melakukan PHK karena pers merupakan instrumen demokrasi yang dilindungi oleh Undang-Undang. Jika kesejahteraan pekerja pers tidak dilindungi, maka demokrasi di negara ini akan hilang. Begitu sederhananya,” jelasnya.
Wamenaker juga mengimbau para jurnalis untuk berkomunikasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan jika mengalami gelombang PHK di tempat kerja. Menurutnya, pekerja jurnalistik memiliki peran penting dan berhak mendapat perlindungan dari negara.
“Jadi bagi kawan-kawan jurnalis, jika terjadi PHK atau pemutusan hubungan kerja di kantor tempat mereka bekerja, komunikasikan dengan kami. Kami akan berpihak dan tidak hanya memperhatikan buruh saja. Pekerjaan jurnalistik juga penting dan harus mendapat perhatian khusus,” tegasnya.
