Seaplane Batujai, Pintu Masuk Baru Arsitektur Konektivitas Kepulauan NTB

Membuka Konektivitas Kepulauan NTB dengan Seaplane

Pada 28 Februari 2026, penandatanganan Nota Kesepahaman pengembangan layanan seaplane antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Fathul Bahri, dan PT Abadi Mega Angkutan menjadi momen penting dalam perjalanan pembangunan daerah. Acara ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, menandai awal dari sebuah inisiatif yang berpotensi mengubah wajah pariwisata dan konektivitas kepulauan NTB.

Kebijakan ini tidak hanya tentang pembukaan rute wisata baru, tetapi juga bagian dari strategi besar penguatan konektivitas, pariwisata berkualitas, dan ekonomi biru. Bagi provinsi kepulauan seperti NTB, konektivitas adalah prasyarat utama untuk mencapai pemerataan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal menyadari bahwa NTB memiliki ratusan pulau kecil di perairan Lombok dan Sumbawa. Potensi yang besar ini sering kali terhambat oleh keterbatasan aksesibilitas. Transportasi laut masih menjadi tulang punggung, tetapi memerlukan waktu tempuh yang panjang dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Dalam banyak kasus, perjalanan antarpulau bisa memakan waktu beberapa jam, sedangkan seaplane mampu memangkasnya menjadi puluhan menit, memberikan efisiensi yang signifikan.

Transportasi udara berbasis air bukan sekadar simbol kemewahan, melainkan konsekuensi logis dari karakter kepulauan NTB. Pemilihan Bendungan Batujai dilakukan melalui kalkulasi teknis yang ketat. Kedekatannya dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) memberikan keunggulan yang tidak dimiliki lokasi lain:

• Integrasi ATC (Air Traffic Control) memungkinkan koordinasi komunikasi dan pengawasan ruang udara berada dalam satu klaster kendali, meminimalkan fragmentasi pengawasan.
• Radius navigasi menjadi lebih efisien karena proksimitas dengan infrastruktur utama menekan kebutuhan pembangunan sistem terpisah yang mahal.
• Integrasi fasilitas juga mengurangi duplikasi perangkat dan biaya, meningkatkan kelayakan fiskal proyek.
• Dari sisi keselamatan, respons darurat menjadi lebih cepat karena berada dalam ekosistem pengendalian bandara internasional.

Dengan pendekatan ini, Batujai dipilih berdasarkan aviation logic dan standar keselamatan, bukan pertimbangan estetika.

Roadmap Implementasi dan Tata Kelola

Roadmap pengembangan seaplane dilakukan secara bertahap dan terukur, mulai dari:

• Penataan waterbase sesuai standar keselamatan penerbangan dan regulasi Kementerian Perhubungan,
• Sinkronisasi perizinan dan SOP operasional termasuk prosedur water aerodrome,
• Pembangunan fasilitas berkonsep ramah lingkungan,
• Hingga uji coba operasional sebelum ekspansi rute.

Koordinasi dengan pengelola bendungan memastikan fungsi utama pengairan tetap terlindungi. Operasional seaplane dirancang tidak mengganggu tata kelola air maupun keselamatan kawasan, sehingga pembangunan berjalan berdampingan dengan fungsi infrastruktur yang telah ada.

Dampak Ekonomi dan Sektor Lainnya

Dari sisi ekonomi, seaplane memperkuat strategi low volume–high value tourism: jumlah wisatawan yang terkontrol dengan kontribusi ekonomi lebih tinggi. Dampaknya tidak berhenti pada operator penerbangan, tetapi menjalar pada:

• Pemerataan kunjungan ke pulau-pulau kecil,
• Kenaikan okupansi homestay dan eco-resort,
• Pertumbuhan UMKM pesisir, serta
• Peningkatan PAD sektor pariwisata.

Dalam horizon 5–10 tahun, konektivitas cepat ini berpotensi mendorong investasi resort pulau kecil, memperluas pasar wisata konservasi, serta membuka akses logistik yang lebih efisien bagi komoditas perikanan premium bernilai tinggi.

Konektivitas udara – air ini juga memiliki implikasi lintas sektor. Ia juga:

• Mendukung ekonomi biru dengan mempercepat mobilitas pelaku usaha dan investor,
• Memungkinkan akses medis darurat dari pulau terpencil,
• Memperkuat jejaring regional Bali–NTB–NTT dalam arus wisata dan investasi.

Menjadi katalis kawasan berbasis keberlanjutan yang memadukan konservasi dan ekonomi lokal.

Jawaban atas Pertanyaan Publik

Sebagai bagian dari kebijakan baru, pasti akan muncul pertanyaan publik, yang wajar sebagai bentuk perhatian terhadap arah pembangunan. Beberapa pertanyaan yang muncul antara lain:

• Apakah ini elitis? Segmen premium memang menjadi sasaran awal untuk mengoptimalkan nilai ekonomi per kunjungan, tetapi manfaatnya menyebar melalui lapangan kerja, kemitraan UMKM, dan jasa lokal.
• Apakah ramah lingkungan? Fasilitas dirancang berkonsep hijau dan tunduk pada regulasi keselamatan serta lingkungan, dengan prinsip bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian harus berjalan seiring.
• Bagaimana dengan fungsi bendungan? Operasional mengikuti regulasi teknis dan tidak mengganggu fungsi utama pengairan, dengan koordinasi lintas instansi yang ketat.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi agar kebijakan ini memperoleh legitimasi publik.

Menjadi Simpul Integrasi Kebijakan

Dengan demikian, seaplane bukan proyek tunggal, melainkan simpul integrasi kebijakan yang mempertemukan pariwisata, perikanan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan dalam satu ekosistem.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan transformasi dari sekedar destinasi unggulan menuju ekosistem kepulauan yang terhubung dan berdaya saing.

Seaplane Batujai bukan akhir, melainkan awal dari reposisi strategis NTB sebagai provinsi kepulauan yang mampu mengelola geografinya secara cerdas dan terukur. Ia adalah wujud keberanian mengambil langkah berbasis kalkulasi teknis, perencanaan kebijakan, dan visi jangka panjang.

Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini bukan hanya membuka akses ke ratusan pulau, tetapi juga membuka babak baru pembangunan yang lebih merata, modern, dan berkelanjutan, di mana kepulauan bukan lagi batas, melainkan kekuatan utama yang mengantarkan NTB menuju keunggulan kompetitif nasional dan regional.