JAKARTA,
Program Padat Karya Tunai dalam Pemulihan Infrastruktur Rusak Akibat Bencana
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) sebagai upaya penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana di sejumlah wilayah Pulau Sumatera. Program ini melibatkan masyarakat terdampak secara langsung dalam kegiatan pemulihan, dengan pemberian upah harian sebesar Rp 125.000 per orang.
Menurut Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, pembayaran saat ini masih dilakukan secara tunai. Namun, ke depan, pihaknya bekerja sama dengan perbankan untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat agar pembayaran dapat dilakukan secara non-tunai dengan nilai yang sama.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur, tetapi juga mendorong pemulihan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harian warga terdampak.
Pelibatan Masyarakat dalam Pemulihan Infrastruktur
Masyarakat terlibat dalam berbagai kegiatan pembersihan dan perbaikan infrastruktur permukiman, seperti yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penanganan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) berskala kecil, dengan melibatkan warga terdampak sebagai tenaga kerja harian.
Secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya menyalurkan program padat karya melalui berbagai kegiatan pemulihan dan pembangunan infrastruktur permukiman, antara lain:
Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
Sanitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK)
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
* Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R)
Hingga 31 Desember 2025, Kementerian PU mencatat kerusakan infrastruktur berbasis masyarakat di beberapa provinsi, antara lain:
Aceh: 31 unit PISEW di 13 kabupaten, 2 unit PAMSIMAS di 2 kabupaten, 44 unit SANIMAS di 9 kabupaten, 4 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.
Sumatera Utara: 4 unit PISEW yang sempat terhenti, 6 unit SANIMAS di 3 kabupaten, serta 3 unit SPAM IBM perdesaan di 2 kabupaten.
Sumatera Barat*: 6 unit PISEW di 5 kabupaten, 150 unit SPAM IBM perdesaan di 8 kabupaten, 90 unit SANIMAS, 2 unit SANIMAS IDB di 1 kabupaten, 10 unit Sanitasi LPK di 3 kabupaten, 3 unit TPA, serta 1 unit TPS3R di 1 kabupaten.
Pembersihan Ruas Jalan Nasional Terdampak Bencana
Selain sektor permukiman, skema padat karya juga diterapkan dalam kegiatan pembersihan ruas jalan nasional terdampak bencana. Di lokasi yang sulit dijangkau alat berat, Direktorat Jenderal Bina Marga mengoptimalkan tenaga padat karya dengan dukungan peralatan berukuran kecil agar proses pembersihan tetap berjalan efektif.
Berdasarkan data Kementerian PU hingga 31 Desember 2025, sebanyak 81 ruas jalan nasional terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut sebagian besar telah kembali fungsional, baik secara penuh maupun melalui penanganan darurat. Dari total 33 jembatan nasional yang terdampak, lebih dari 90 persen sudah dapat dilalui. Artinya, masih ada sekitar 3 hingga 4 jembatan yang belum bisa dilalui.
Di Provinsi Aceh, tercatat 38 ruas jalan nasional terdampak bencana. Seluruh ruas tersebut kini dilaporkan telah kembali berfungsi. Salah satu upaya pemulihan dilakukan melalui pemasangan Jembatan Bailey di Kabupaten Bireuen dengan bentang 180 meter.
Di Provinsi Sumatera Utara, dari 12 ruas jalan nasional terdampak, sebagian besar telah kembali dapat dilalui. Namun, satu segmen pada ruas Simpang Rampa-Batulobang-Sibolga sepanjang sekitar 17 kilometer, yang merupakan bagian dari ruas batas Kabupaten Tapanuli Utara/Tapanuli Tengah-Sibolga, masih mengalami gangguan dan terus ditangani secara intensif.
Di Provinsi Sumatera Barat, seluruh 31 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. Meski demikian, dua ruas di kawasan Lembah Anai masih diberlakukan kondisi fungsional terbatas dengan pengaturan lalu lintas demi keselamatan pengguna jalan.
Pendukung Percepatan Pemulihan Infrastruktur
Untuk mendukung percepatan pemulihan, Kementerian PU menurunkan total 1.452 unit alat berat dan alat pendukung, yang terdiri atas 382 unit milik Kementerian PU dan 1.071 unit dari mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Sebaran alat tersebut meliputi 821 unit di Aceh, 291 unit di Sumatera Utara, dan 341 unit di Sumatera Barat.
Kementerian PU memastikan pekerjaan penanganan sisa ruas jalan dan jembatan terdampak akan terus dilakukan secara bertahap, khususnya pada jalur utama dan strategis. Penanganan dilakukan selama 24 jam guna menjaga agar infrastruktur yang telah fungsional tetap aman dilalui.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
