Kondisi Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Saat WFH
Penerapan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat sejak April 2026 berdampak signifikan pada aktivitas di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta. Suasana yang biasanya ramai dengan kehadiran pegawai, tamu, dan jurnalis kini terlihat lebih sepi. Hal ini terjadi karena pemerintah mengimbau pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari rumah setiap Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi kerja dan penghematan energi nasional.
Area parkir yang biasanya dipenuhi kendaraan pegawai dan tamu terlihat kosong. Hanya beberapa kendaraan yang terparkir, sementara sebagian besar area parkir tampak tidak digunakan. Di dalam gedung, kondisi serupa juga terlihat. Lobi yang biasanya digunakan untuk pendaftaran permohonan perkara tampak gelap karena lampu tidak dinyalakan. Area tersebut hanya dijaga oleh petugas keamanan yang tetap berjaga di posnya.
Ruang press room yang biasanya digunakan jurnalis untuk bekerja dan memantau kegiatan persidangan juga terlihat tidak beroperasi. Lampu di ruangan itu dimatikan, menandakan tidak adanya aktivitas peliputan seperti pada hari-hari kerja normal. Pendingin ruangan (AC) juga hanya dihidupkan seperlunya, terutama di ruangan yang masih digunakan oleh pegawai yang tetap bekerja di kantor.
Layanan Pendaftaran Perkara Dialihkan ke Online
Biasanya, layanan pendaftaran permohonan perkara di MK dibuka dari Senin hingga hari Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Namun, dengan penerapan WFH, pemohon yang datang diarahkan untuk melakukan pendaftaran secara daring. Petugas keamanan juga menyarankan pemohon untuk datang kembali pada Senin, ketika layanan kantor kembali berjalan normal.
Jadwal Sidang Dipadatkan
Hakim sekaligus Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pengosongan jadwal sidang pada Jumat merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan WFH ASN sekaligus upaya penghematan energi. “Betul, karena ada imbauan untuk WFH dengan beberapa pembatasan untuk penghematan sehingga sidang dipadatkan dari senin sampai dengan Kamis,” kata Enny saat dihubungi, Senin (6/4/2026).
Meski demikian, Enny memastikan layanan pendaftaran perkara tetap dapat dilakukan kapan saja secara daring. “Kalau pendaftaran perkara kapan pun bisa jika online,” imbuhnya.
Kebijakan WFH untuk ASN
Sebelumnya, pemerintah menetapkan kebijakan WFH bagi ASN selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Kebijakan tersebut diumumkan dalam konferensi pers virtual pada Selasa (31/3/2026) dan direncanakan mulai berlaku pada 1 April 2026. “Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis akan dituangkan dalam surat edaran Menteri PAN-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers virtual.
Airlangga juga menyebut pengaturan serupa untuk sektor swasta akan diatur melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sektor usaha. “Dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja,” kata Airlangga.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
