Strategi Partai Golkar untuk Memperkuat Kursi di Daerah
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan strategi agar partai ini bisa menambah jumlah kursi eksekutif dan legislatif di berbagai daerah. Ia menekankan pentingnya persatuan antara seluruh kader Partai Golkar agar tidak terpecah menjadi beberapa kubu yang saling bertentangan.
Bahlil menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang digelar di Ballroom Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Sabtu (11/4/2026). Ia hadir bersama rombongan pengurus DPP Partai Golkar, termasuk Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji dan Bendahara Umum DPP Golkar Sari Yuliati.
“Tidak ada kekuatan politik yang bisa menjalankan misi dan targetnya tanpa persatuan. Karena itu saya selaku ketua umum memerintahkan, siapapun yang terpilih nanti harus menggandeng yang lain. Jangan ada kubu sana, kubu sini,” kata Bahlil dalam sambutannya.
Musda Bukan Sekadar Agenda Seremoni
Bahlil menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda seremoni, tetapi forum strategis yang melahirkan keputusan penting bagi keberlangsungan organisasi. Ia menjelaskan bahwa ada tiga keputusan penting yang lahir dari forum ini, yaitu evaluasi laporan pertanggungjawaban kepengurusan sebelumnya, penetapan pokok-pokok pikiran program kerja serta rekomendasi, dan pemilihan Ketua DPD I untuk periode selanjutnya.
Menurutnya, evaluasi terhadap kepengurusan sebelumnya sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan politik dan program strategis partai ke depan.
Bahlil Minta Menambah Perolehan Suara
Selain itu, Bahlil juga meminta pengurus baru DPD Golkar Sulut yang akan terpilih pada Musda XI, untuk meningkatkan perolehan kursi di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi pada Pemilu 2029. Meskipun demikian, ia tidak menuntut tambahan jumlah kursi kader beringin di DPR RI.
“Tugas DPD Partai Golkar Sulawesi Utara harus menambah kursi di DPRD kabupaten/kota dan provinsi,” ujarnya.
Selain memberi tugas untuk menambah kursi di DPRD, Bahlil juga meminta agar pengurus baru nantinya harus berusaha agar di setiap DPRD kabupaten/kota harus ada pimpinan dari Partai Golkar.
“Saat ini menurut laporan ketua saat ini, ibu Tety, dari 15 kabupaten/kota di Sulut, baru 11 yang ada pimpinan dari Partai Golkar. Jadi ini menjadi tugas ketua dan pengurus Partai Golkar Sulut yang baru supaya nantinya setiap kabupaten/kota ada pimpinan dari Partai Golkar,” ujar Bahlil.
Michaela Elsiana Paruntu Terpilih Sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut
Dalam kesempatan yang sama, eks Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketum Bahlil bersama rombongan, yang telah menyempatkan waktu untuk menghadiri Musda XI Partai Golkar Sulawesi Utara. Ia juga berterima kasih kepada Bahlil karena diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai Ketua Umum DPD I Partai Golkar hingga selesai.
“Saya sampaikan terima kasih yang tulus atas kepercayaan bapak ketua umum sehingga saya masih bisa memimpin sampai saat ini, sampai akhir masa jabatan dan tidak di-PLT-kan,” ujar Tetty, sapaan akrabnya.
Pada hari yang sama, forum Musda tersebut juga secara resmi menetapkan Michaela Elsiana Paruntu sebagai Ketua DPD I Golkar Sulut, untuk masa bakti 2025-2030. Dia terpilih secara aklamasi dengan mengunci dukungan 100 persen dari pemilik suara sah Musda XI Partai Golkar.
Dalam sambutannya usai penetapan, Michaela menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan seluruh kader. Ia menegaskan komitmennya untuk merangkul semua pihak dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput sesuai arahan Ketum Bahlil.
“Ini adalah amanah besar dari seluruh kader Golkar Sulut. Saya mengajak kita semua tetap bersatu, solid, dan bekerja bersama demi kemenangan Partai Golkar ke depan. Kita berkomitmen untuk menjalankan visi-misi sesuai dengan amanah yang diberikan, mari kita bekerja sama untuk melayani masyarakat,” tutur dia yang juga wakil ketua DPRD Sulut ini.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
