Perdebatan Terkait Pemakzulan dan Kepemimpinan Nasional
Pernyataan yang disampaikan oleh Saiful Mujani, peneliti senior SMRC, mengenai kesulitan prosedur formal pemakzulan atau impeachment terhadap kepemimpinan saat ini memicu perdebatan di berbagai kalangan masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa prosedur formal tersebut tidak akan berjalan efektif, sehingga alternatif yang tersisa adalah upaya untuk menjatuhkan Prabowo.
Perlu diketahui bahwa pernyataan ini mendapat respons yang sangat keras dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah. Ia menegaskan bahwa dalam situasi geopolitik yang tidak stabil, tindakan inkonstitusional tidak boleh diberi ruang dalam sistem demokrasi Indonesia.
“Kita harus berbicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan memberi izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional karena itu bisa berbahaya,” ujar Fahri Hamzah saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional, terutama dalam kondisi krisis global seperti saat ini.
Benturan Narasi: “Jatuhkan” vs “Konstitusional”
Perdebatan ini dimulai dari unggahan video ceramah Saiful Mujani di akun Instagram @leveenia dan kanal YouTube Sociocorner. Dalam video tersebut, Saiful berargumen bahwa prosedur formal impeachment tidak akan berjalan efektif terhadap kepemimpinan saat ini. Ia menyarankan alternatif lain, yaitu dengan mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo.
Saiful mengklaim bahwa langkah ini diambil demi “menyelamatkan bangsa”. Namun, pandangan ini ditentang oleh Fahri Hamzah, yang menilai bahwa stabilitas nasional adalah hal yang sangat penting, terutama ketika konflik di kawasan Timur Tengah sedang berkembang.
“Dunia lagi kacau, kita memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.
Tanggung Jawab Kolektif Negara
Fahri juga menyoroti bahwa kritik terhadap jalannya pemerintahan tidak seharusnya hanya ditujukan kepada sosok Presiden semata. Menurutnya, sistem tata negara Indonesia memiliki pembagian kekuasaan yang jelas antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.
“Dalam sistem konstitusi kita, Presiden bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat,” jelas Fahri.
Ia khawatir jika narasi inkonstitusional terus digulirkan, hal ini justru akan merepotkan negara yang sedang berjuang membangun sistem demokrasi yang mapan.
Ajakan Persatuan di Tengah Krisis Global
Menutup pernyataannya, Fahri Hamzah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan kekompakan. Ia meyakini bahwa langkah-langkah yang diambil Presiden Prabowo sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan rakyat.
“Dunia lagi tidak mengizinkan kita untuk macam-macam lah ya. Dunia lagi memerlukan kita untuk kompak bersatu. Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat,” katanya.
Hingga saat ini, diskusi mengenai narasi yang dilemparkan Saiful Mujani masih terus bergulir di ruang publik. Berbagai tokoh akademisi dan aktivis turut hadir dalam diskusi tersebut, termasuk Feri Amsari hingga Ubedilah Badrun.
