Kabinet Djuanda yang Hancur oleh Ambisi Bung Karno dan Demokrasi Terpimpin

Kabinet Djuanda, yang juga dikenal sebagai Kabinet Karya, menjadi salah satu kabinet yang unik dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Nama “Zaken Kabinet” digunakan karena anggota jajarannya terdiri dari para ahli di bidang masing-masing, bukan tokoh partai politik. Kabinet ini berada di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja dan beroperasi dari 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Kabinet ini dibubarkan setelah Bung Karno mengumumkan kebijakan Demokrasi Terpimpin.

Latar Belakang Pembentukan Kabinet Djuanda

Pembentukan Kabinet Djuanda terjadi pada masa yang penuh ketegangan politik. Pada 28 Oktober 1956, Bung Karno mengumumkan rencana untuk membubarkan partai politik antara 1955-1957. Hal ini dilakukan karena situasi politik yang terpolarisasi, di mana partai-partai saling berebut kekuasaan dan memicu konflik. Rencana ini kemudian diikuti dengan pengumuman tentang pembentukan Demokrasi Terpimpin, yang menimbulkan ketidakpuasan dari militer dan partai politik tertentu.

Akibatnya, militer di beberapa daerah seperti Sumatera Utara dan Sumatera Selatan mengambil alih kekuasaan sipil. Hal ini menyebabkan penangkapan banyak anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), serta hilangnya sumber perekonomian mereka. Setelah peristiwa ini, Bung Karno mengumumkan darurat perang dan kabinet lama, yaitu Ali Sastroamijoyo II, mundur. Sebagai penggantinya, Kabinet Djuanda dibentuk.

Struktur Kabinet Djuanda

Susunan Kabinet Djuanda sangat lengkap dan mencakup berbagai bidang pemerintahan. Berikut adalah susunan lengkapnya:

• Perdana Menteri: Djuanda Kartawidjaja
• Wakil Perdana Menteri: 1. Mr. Hardi; 2. Idham Chalid; 3. dr. Leimena
• Menteri Luar Negeri: Soebandrio
• Menteri Dalam Negeri: Sanusi Hardjadinata
• Menteri Pertahanan: Djuanda
• Menteri Kehakiman: G.A. Maengkom
• Menteri Penerangan: Soedibjo
• Menteri Keuangan: Sutikno Slamet
• Menteri Pertanian: Sadjarwo
• Menteri Perdagangan: Prof. Mr. Soenario dan Rachmad Muljomiseno
• Menteri Perindustrian: F.J. Inkiriwang
• Menteri Perhubungan: Sukardan
• Menteri Perhubungan Laut: Nazir
• Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga: Pangeran Mohammad Nur
• Menteri Perburuhan: Samijono
• Menteri Sosial: J. Leimena dan Muljadi Djojomartono
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Prijono
• Menteri Kesehatan: Aziz Saleh
• Menteri Agama: Mohammad Iljas
• Menteri Agraria: R. Sunarjo
• Menteri Negara Urusan Pengerahan Tenaga Kerja: A.M. Hanafi
• Menteri Negara Urusan Veteran: Chaerul Saleh
• Menteri Negara Hubungan Antar Daerah: F.L. Tobing
• Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi: Suprajogi
• Menteri Negara Urusan Kerjasama Sipil Militer: Wahid Wahab
• Menteri Negara Urusan Transmigrasi: F.L. Tobing
• Menteri Negara: A.M Hanafi
• Menteri Negara: Mohammad Yamin

Program Panca Karya

Salah satu ciri khas Kabinet Djuanda adalah adanya lima program utama yang dikenal sebagai Panca Karya. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada masa itu. Isi dari Panca Karya meliputi:

• Membentuk Dewan Nasional
• Normalisasi keadaan Republik Indonesia
• Melanjutkan Pembatalan KMB
• Memperjuangkan Irian Barat untuk kembali ke RI
• Mempercepat proses pembangunan

Dewan Nasional memiliki tugas untuk menampung aspirasi masyarakat dan memberikan saran kepada pemerintah guna menjaga stabilitas politik dan memfasilitasi pembangunan negara. Dewan ini dikepalai oleh Presiden Soekarno sendiri dan terdiri dari 45 anggota. Meskipun demikian, masalah daerah tetap menjadi tantangan besar bagi pemerintah pusat.

Untuk meredakan ketegangan antara pusat dan daerah, Musyawarah Nasional (Munas) diadakan pada 10–14 September 1957. Di dalam Munas, isu-isu penting seperti pemerintahan, masalah daerah, ekonomi, dan Angkatan Perang dibahas. Setelah itu, Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) diadakan pada 24 November–4 Desember 1957, yang bertujuan merumuskan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Deklarasi Djuanda dan Akhir Kabinet

Salah satu kebijakan penting yang dihasilkan oleh Kabinet Djuanda adalah Deklarasi Djuanda, yang menjelaskan batas wilayah laut Indonesia sebesar 12 mil dari batas pulau terluar. Deklarasi ini memperluas wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk menegaskan kedaulatan maritim negara.

Namun, Kabinet Djuanda tidak dapat bertahan lama. Penyebab utama jatuhnya kabinet ini adalah terbentuknya sistem Demokrasi Terpimpin, yang mengubah struktur pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial. Bung Karno menjadi Perdana Menteri, sedangkan Djuanda menjadi menteri utama. Kabinet ini akhirnya dibubarkan setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang menetapkan kembali UUD 1945. Kabinet baru yang muncul adalah Kabinet Kerja I.

Penyebab Kegagalan Kabinet Djuanda

Beberapa faktor menyebabkan Kabinet Djuanda gagal mempertahankan keberlangsungan pemerintahannya. Salah satunya adalah Tragedi Cikini 1957, yaitu percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno yang dilakukan oleh anggota DI/TII, Jusuf Ismail. Tragedi ini memicu ketidakstabilan politik dan meningkatkan penentangan terhadap pemerintah pusat.

Selain itu, pergolakan di daerah seperti PRRI/Permesta semakin melemahkan kabinet. Akhirnya, dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Kabinet Djuanda resmi dibubarkan dan diganti oleh Kabinet Kerja I.