Pansus Zona Merah DPRD Kota Jambi Berupaya Menyelesaikan Polemik Aset Masyarakat
Panitia Khusus (Pansus) Zona Merah DPRD Kota Jambi terus bergerak untuk menuntaskan masalah yang dialami masyarakat Kota Jambi yang terdampak oleh status Zona Merah Pertamina. Bukti keseriusan pansus ini terlihat dari kunjungan Ketua Pansus Polemik Zona Merah, Muhilli Amin bersama anggota Pansus lainnya serta didampingi Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, pihak Pertamina Jambi dan dari KPKNL ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan pada Rabu (4/3/2026) siang.
Pansus DPRD Kota Jambi diterima oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dr Purnama Tioria Sianturi dan perwakilan dari PT Pertamina (Persero) Teddy Kurniawan Gusti. Audiensi ini digelar di ruang rapat Lantai 4 Selatan, Gedung Syafrudin Prawiranegara Lt 4 Selatan, Jl. Lapangan Banteng No 2-4 Jakarta.
Konsultasi ini merupakan tindak lanjut dari polemik penetapan Zona Merah Pertamina di Kawasan Kenali Asam Kota Jambi. Masalah ini muncul akibat tumpang tindih aset antara lahan masyarakat dan PT Pertamina. Hal ini menyebabkan keresahan bagi masyarakat yang memiliki lebih kurang 5.506 bidang tanah bersertifikat yang tercatat berada di atas lahan yang diklaim sebagai Barang Milik Negara (BMN). Akibatnya, status kepemilikan tanah menjadi tidak jelas dan berdampak pada pemblokiran seluruh aktivitas administrasi pertanahan mereka.
Untuk membahas dan mengkaji terkait masalah tumpang tindih aset tersebut, DPRD Kota Jambi telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) pembahasan polemik zona merah berdasarkan Keputusan DPRD Kota Jambi Nomor : 100.3.3/88/Kep.DPRD/Pansus/2025 Tanggal 31 Desember 2025.
Dalam pembahasan tersebut, pihak DJKN yang diwakili Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Dr Purnama Tioria Sianturi menyepakati bahwa jika dalam tanah peta merah tersebut tidak termasuk dalam data spasial tanah eks Pertamina yang terdiri dari 78 SHGB, peta pembelian niam serta verponding dan jalur persil akan dikeluarkan dari blokir zona merah.
“Selanjutnya juga disepakati DJKN akan segera membentuk tim teknis yang akan melibatkan berbagai pihak seperti Pertamina termasuk didalamnya Forkompimda setempat dan BPN. Itulah nantinya yang akan bekerja,” kata Purnama dalam diskusi tersebut.
Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly menjelaskan bahwa kehadiran pansus ke DJKN ini adalah bagian dari tindaklanjut pembahasan rapat dengar pendapat (RDP) di Jambi yang sudah mendengarkan beberapa pihak dari warga terdampak pemblokiran terhadap aset yang diklaim merupakan bagian kekayaan negara.
“Kami memastikan kepada DJKN serta Pertamina bahwa tidak ada eksekusi terhadap lahan yang diklaim sebagai kekayaan Negara. Itu ditegaskan tidak ada oleh ibu Purnama selalu Direktur Kekayaan Negara dan Bapak Tedi selalu perwakilan Pertamina Holding dalam diskusi,” ujarnya.
DPRD, kata Kemas Faried, juga mendorong percepatan pembentukan tim validasi dan verifikasi guna memastikan hak masyarakat yang terdampak polemik zona merah.
“Hasil diskusi kami tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan tertinggi guna diambil kebijakan sesuai aturan yang berlaku dan diharapkan bisa dikembalikan kepada masyarakat kedepannya,” katanya.
Ketua Pansus Zona Merah Muhili Amin mengatakan bahwa dari pertemuan tersebut sudah dapat mengerucut dengan beberapa rekomendasi. Seperti, nanti setelah ada verifikasi jika ada kelebihan dimiliki DKJN (barang milik Negara) siap untuk dilepaskan. Nanti sepakat untuk membentuk tim teknis yang dibentuk DJKN sendiri.
“Bagi warga yang terdampak, mudah-mudahan dalam waktu akan ada progress dari masalah ini,” pungkasnya.
