Aksi Massa di Gedung DPR Minta Pemerintah Evaluasi Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
Puluhan organisasi masyarakat sipil dan mahasiswa menggelar aksi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026), untuk menuntut Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta DPR melakukan evaluasi terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perdamaian dunia.
Perwakilan dari aksi tersebut, Wira Dika Orizha Piliang, yang juga seorang peneliti Imparsial, menyampaikan bahwa BoP yang seharusnya menjadi dewan yang membawa perdamaian justru berubah menjadi dewan yang memicu peperangan. Menurutnya, AS yang menjadi inisiator BoP telah melanggar hukum internasional dengan menyerang Iran, sehingga BoP kini lebih tepat disebut sebagai “Board of War”.
“Serangan Amerika Serikat-Israel terhadap Iran telah melanggar Piagam PBB dan merusak perdamaian dunia. Dengan demikian, Board of Peace sudah berubah menjadi Board of War karena BoP yang diketuai dan didominasi oleh Donald Trump telah melakukan serangan militer ke Iran,” ujar Wira di lokasi aksi.
Ia menambahkan bahwa pemimpin BoP, Donald Trump, seharusnya menjaga perdamaian seperti yang tertuang dalam piagam BoP, namun justru bertindak melawan perdamaian itu sendiri. Oleh karena itu, Indonesia sebaiknya segera menarik diri dari BoP dan menyatakan sikap tegas untuk keluar dari dewan tersebut.
Kritik terhadap Penandatanganan Piagam BoP
Wira juga mengkritik bagaimana pemerintah Indonesia masuk ke dalam langgam politik Presiden AS, Donald Trump, dalam penandatanganan Piagam BoP. Ia menyatakan bahwa BoP yang dibentuk di Davos dan diketuai oleh Trump bukanlah BoP sebagaimana dimandatkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
“Piagam BoP tidak menjadikan Resolusi 2803 sebagai dasar. Dalam BoP di Davos, tidak ada satu pun kata Palestina, berbeda dengan Resolusi 2803 yang mengkhususkan penyelesaian masalah Palestina. Selain itu, kendali dan laporan kegiatan BoP di Davos ditujukan kepada Donald Trump sebagai ketua, sementara dalam Resolusi 2803, kendali dan laporan BoP ditujukan pada Dewan Keamanan PBB,” jelasnya.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza
Selain itu, Wira juga mengkritik keterlibatan Indonesia dalam BoP dan rencana pengiriman pasukan TNI ke Gaza. Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran secara terang-terangan menunjukkan watak sebagai boneka imperialis AS. Ia juga mendesak agar pemerintah dan DPR membatalkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan AS.
“Presiden Prabowo dengan senang hati tunduk pada tuntutan Trump untuk menetapkan tarif dan negosiasi-negosiasi yang merugikan bangsa Indonesia. Tindakan menjijikan Prabowo-Gibran berpuncak pada penandatanganan ART dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dengan mengirimkan ribuan Pasukan TNI untuk menjadi International Stabilization Force,” tambahnya.
Daftar LSM dan Individu yang Terlibat dalam Aksi
Aksi ini diinisiasi oleh 98 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan 66 individu yang berasal dari guru besar, akademisi, dan aktivis. Beberapa LSM yang tergabung dalam gerakan ini antara lain:
- Imparsial
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
- Amnesty International Indonesia
- Human Right Working Group (HRWG)
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
- Centra Initiative
- Indonesia Corruption Watch (ICW)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
- SETARA Institute
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Pos Malang
- Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP)
- Public Virtue
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta
- Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN)
- Democratic Judicial Reform (DE JURE)
- Raksha Initiatives
- Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Asosiasi LBH APIK Indonesia)
- Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan
- Indonesia RISK Centre
- Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Nasional
- Koordinasi Purna Pekerja Migran Indonesia (KOPPMI)
- Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI)
- Beranda Migran
- Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR)
- Yayasan Studi Migran Indonesia (YASMIN)
- Yayasan Suar Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN)
- Ohana Law Center (OLC)
- Pegiat Kesehatan Masyarakat (SAFETY)
- Persatuan Buruh Migran
- Terranusa Indonesia
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
- Greenpeace Indonesia
- Solidaritas Perempuan (SP)
- Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
- Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI)
- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia
- Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI)
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Yayasan Tifa
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA)
- Serikat Pekerja Kampus (SPK)
- Enter Nusantara
- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Pusat (LHKP PP) Muhammadiyah
- CALS (Constitutional and Administrative Law Society)
- Indonesia Climate Justice Literacy
- Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
- Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY)
- Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia
- Bright Institute
- Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
- Konfederasi KASBI
- LBH Perempuan dan Anak RI
- Forum Akar Rumput Indonesia (FARI)
- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Brawijaya
- Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Brawijaya
- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Social Justice Institute Kalimantan
- Borneo Melawan
- Institute for National and Democracy Studies (INDIES)
- LK3 Banjarmasin
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar
- Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya
- Satya Bumi
- Komite Indonesia Bebas Mafia (KIBMA)
Sementara itu, individu yang turut bergabung dalam aksi ini antara lain:
- Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Guru Besar FH UGM)
- Prof. Dr. Muchamad Ali Safa’at, S.H., M.H. (Guru Besar FH UB)
- Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. (Duta Besar Indonesia untuk Norwegia 2018-2023)
- Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. (Guru Besar FH UNAS)
- Prof. Dr. Ani Sucipto (Guru Besar FISIP UI)
- Prof. Dr. Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. (Akademisi FH UB)
- Prof. Heru Susetyo, S.H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar FH UI)
- Prof. Dr. Ikrar Nusa Bakti (Pengamat Politik)
- Dr. Rimawan Pradiptyo (Akademisi FEB UGM)
- Dr. Yanuar Rizki, S.E., M.Si. (Ekonom)
- Sukidi, Ph.D. (Pegiat Kebhinekaan)
- Dr. Herlambang Wiratraman, S.H., M.A. (Akademisi FH UGM)
- Dr. Al Araf, S.H., M.D.M. (Akademisi FH Unibraw)
- Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. (Ketua PP Muhammadiyah)
- Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A. (Akademisi FH UGM)
- Dr. Milda Istiqomah (Akademisi FH UB)
- Dr. Andrey Sudjatmoko, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Dr. Jun Justinar, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Dr. Diny Luthfah, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Dr. Dhia Al Uyun, S.H., M.H. (Akademisi FH Universitas Brawijaya)
- Dr. Ikaningtyas (Akademisi FH UB)
- Amalia Zuhra, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Maya Indrasti Notoprayitno, S.H., M.Si., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH Universitas Trisakti)
- Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. (Akademisi FH UNAIR)
- Dr. Franky Butar Butar, S.H., M.S. (Akademisi FH UNAIR)
- Dr.rer.nat. Nurhadi, M.Hum. (Akademisi UNS)
- Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. (Akademisi FH Universitas Andalas)
- Bivitri Susanti, S.H., LL.M. (Pakar Hukum Tata Negara)
- Fauzin, S.H., LL.M. (Akademisi FH Universitas Trunojoyo Madura)
- Marzuki Darusman, S.H. (Jaksa Agung RI 1999-2001)
- Usman Hamid, S.H., M.Phil. (Aktivis HAM)
- Erros Djarot (Budayawan)
- Ray Rangkuti (Pengamat & Pegiat Demokrasi)
- Hendardi (Aktivis HAM)
- Nursyahbani Katjasungkana (Aktivis HAM)
- Dimas Bagus Arya Saputra (Aktivis HAM)
- Adnan Topan Husodo (Aktivis Anti Korupsi)
- Wanda Hamidah (Aktivis)
- Arif R. Haryono (Aktivis Kemanusiaan)
- Gina Sabrina, S.H., M.H. (Aktivis HAM)
- Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Aktivis Lingkungan Hidup)
- Titi Anggraini (Anggota Dewan Pembina PERLUDEM)
- Herdiansyah Hamzah (Akademisi HTN Universitas Mulawarman)
- Netty Sandra Devi (Aktivis Perempuan)
- Firdaus Cahyadi (Aktivis Lingkungan)
- Feliks Erasmus Arga (Rohaniawan)
- Dipo Satria Ramli (Ekonom)
- M. Ishlah (Aktivis HAM)
- Roy Murtadho (Ketua Partai Hijau Indonesia)
- John Muhammad (Aktivis ’98)
- Julius Ibrani (Ketua Umum PBHI 2020-2025)
- Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK 2019-2024)
- Mahmuddin Muslim (Aktivis Anti Korupsi)
- Rizki Nauli Siregar (Akademisi FEB UI)
- Elan Satriawan (Akademisi FEB UGM)
- Vivi Alatas (Ekonom)
- Titik Anas (Akademisi FE UNPAD)
- Wijayanto Samirin (Akademisi Univ Paramadina)
- Mervin Goklas Hamonangan, MSc (Akademisi FEB UI)
- Milda Irhamni, PhD (Akademisi FEB UI)
- Jahen F. Rezki, PhD (Akademisi FEB UI)
- Talitha Chairunnisa, PhD (Ekonom)
- Lili Yang Ing, PhD (Ekonom)
- Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., MCL., PhD (Akademisi, Sekjen Sepaham Indonesia)
- Halida N. Hatta (Pegiat Demokrasi)
Massa aksi di Gedung DPR menuntut pemerintah untuk segera keluar dari BoP dan membatalkan ART dengan AS. Legislator PKB juga memberikan dukungan terhadap upaya evaluasi keanggotaan Indonesia di BoP.
