Sikap Anies Baswedan Terhadap Board of Peace dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan pendapatnya terkait posisi Indonesia dalam organisasi internasional Board of Peace (BoP) di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Ia menyarankan agar negara ini mempertimbangkan keluar dari BoP, mengingat kontradiksi yang muncul antara tujuan organisasi tersebut dengan tindakan pemerintahan Amerika Serikat.
Board of Peace merupakan sebuah organisasi internasional yang dibentuk oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan tujuan mempromosikan perdamaian global. Namun, kebijakan militer AS yang melibatkan serangan udara terhadap Iran hingga menewaskan tokoh penting negara tersebut dinilai bertentangan dengan semangat pendirian organisasi tersebut.
Anies menyoroti bahwa partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional seharusnya selaras dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yang menekankan komitmen bangsa terhadap perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa Indonesia lahir dari penolakan terhadap penjajahan dan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
“Sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika dan gerakan non blok, kita mewarisi reputasi sebagai suara dunia ke-3 yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional. Karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk dan dipimpin seumur hidup oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menimbulkan satu pertanyaan mengganggu. Apakah ini benar-benar jalan untuk perdamaian yang adil, atau kita sedang ikut melegitimasi ketidakadilan yang selama ini kita kecam?” ujar Anies.
Ia juga menyatakan kebingungan terhadap konsistensi Board of Peace. Meskipun organisasi ini menyuarakan perdamaian, pendirinya justru melakukan serangan terhadap Iran tanpa mandat PBB dan ancaman nyata. Hal ini menunjukkan ketidaksejajaran antara prinsip dan tindakan organisasi tersebut.
Anies kemudian menjelaskan makna dari politik bebas aktif. Menurutnya, bebas aktif bukan berarti mengikuti semua hal, tetapi memilih meja yang sesuai dengan prinsip bangsa. “Bebas aktif adalah kewajiban memilih meja yang selaras dengan prinsip kita yaitu membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan. Bukan malah memberi karpet merah pada pelakunya.”
Menurut Anies, keluar dari Board of Peace bukanlah tindakan anti-perdamaian. Justru, tindakan ini menunjukkan kesetiaan pada nurani bangsa. “Keluar dari Board of Peace bukan tindakan anti perdamaian, itu adalah cara kita menunjukkan bebas aktif bukan soal mendekat ke pusat-pusat kekuasaan, tapi soal kesetiaan pada nurani bangsa.”
Prabowo Subianto dan Peran Sebagai Juru Damai
Dalam beberapa waktu terakhir, konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi sorotan internasional. Situasi ini turut menarik perhatian masyarakat Indonesia. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah sikap politik Presiden Prabowo Subianto.
Lewat keterangan dari Kementerian Luar Negeri, Prabowo menyatakan siap berperan sebagai pihak penengah atau mediator dialog damai antara Iran dan Amerika Serikat. Bahkan, ia bersedia melakukan kunjungan langsung ke Teheran guna menjalankan peran sebagai juru damai.
Namun, gagasan tersebut tidak sepenuhnya diterima secara bulat oleh seluruh kalangan. Beberapa tokoh dan masyarakat menilai bahwa posisi Indonesia saat ini yang tergabung dalam Board of Peace dapat memengaruhi persepsi Iran terhadap netralitas Indonesia.
Salah satu tokoh yang menyampaikan pandangan adalah Dian Wirengjurit, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran. Ia menilai bahwa Iran kemungkinan tidak akan sepenuhnya menerima Indonesia sebagai mediator dalam konflik tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan Indonesia dalam organisasi yang dipimpin oleh AS, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip perdamaian.
Kesimpulan
Perdebatan tentang posisi Indonesia dalam Board of Peace dan peran diplomatik Prabowo Subianto menunjukkan kompleksitas kebijakan luar negeri negara ini. Anies Baswedan menegaskan bahwa keikutsertaan dalam organisasi yang bertentangan dengan prinsip perdamaian harus ditinjau ulang. Sementara itu, langkah Prabowo sebagai mediator masih menuai pro dan kontra.
