JAKARTA — Angka kejadian obesitas di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dr. Tan Shot Yen, seorang ahli gizi masyarakat, menyatakan bahwa masalah ini tidak hanya bisa diatasi dengan anjuran diet untuk setiap individu, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir terhadap makanan secara keseluruhan.
Menurutnya, salah satu pendekatan yang efektif adalah mengembalikan pola makan berbasis karakter masyarakat. Setiap daerah memiliki cara dan preferensi makanan yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi lokal. Oleh karena itu, penerapan pola makan tersebut dapat dimulai dari lingkungan terdekat, khususnya keluarga, dengan menciptakan kebiasaan makan yang lebih sehat.
Di tingkat kebijakan, pendekatan serupa juga perlu diintegrasikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dr. Tan, MBG memiliki potensi besar sebagai model yang menarik dalam menerapkan pola makan yang lebih sehat. Namun, ia menyoroti bahwa banyak orang yang masih mengira bahwa anak-anak tidak suka makanan bergizi lokal karena rasanya tidak enak. Padahal, masalah utamanya sering kali terletak pada pendekatan yang kurang tepat.
Dalam acara CISDI bertajuk “World Obesity Day 2026: Finding Healthy Food: Misi Keluar dari Lingkungan Pangan Tidak Sehat” di Sarinah, Jakarta, Sabtu (7/3/2026), Dr. Tan menjelaskan bahwa peran ahli gizi jauh lebih luas daripada sekadar mengatur menu di dapur. Ahli gizi seharusnya berada di tengah masyarakat, memahami kebiasaan makan, serta berinteraksi langsung dengan kelompok target program gizi.
Contohnya, ketika seorang ahli gizi bekerja di fasilitas penyedia makanan seperti SPPG, ia tidak seharusnya hanya berada di dapur atau tempat produksi makanan. Ia perlu keluar, berinteraksi dengan masyarakat, bahkan melakukan diskusi kelompok atau focus group discussion untuk mengetahui makanan apa yang disukai anak-anak di suatu daerah.
“Jika diketahui anak-anak di suatu daerah senang makan pentol, maka itu bisa menjadi pintu masuk,” ujarnya. Dari situ, ahli gizi dapat mengembangkan alternatif yang lebih sehat, misalnya membuat bakso ikan yang teksturnya mirip dengan pentol. Saat diuji coba dalam menu, anak-anak bisa diajak mencicipi makanan tersebut. Jika mereka merasa rasanya enak, maka ketika makanan seperti bakso ikan dibagikan di kemudian hari, mereka tidak akan membuangnya.
Dr. Tan menekankan bahwa berbicara tentang makanan bergizi bukanlah hal yang terlalu rumit. Makanan selalu berkaitan erat dengan karakter masyarakat dan budaya setempat. Karena itu, memahami konteks budaya sangat penting dalam upaya memperbaiki pola makan.
“Contoh lainnya, budaya orang Tionghoa punya mi, lalu konsep itu diadaptasi oleh orang Italia menjadi pasta. Kalau kita bisa pakai pendekatan ini, menarik,” katanya. Jika anak-anak di Indonesia memang suka mi, maka bukan berarti harus menyajikan mi yang minim gizi. Anak-anak sebenarnya suka bentuknya yang panjang. Oleh karena itu, makanan lain bisa dimodifikasi agar menyerupai bentuk tersebut.
Sebagai contoh, nasi uduk dapat disajikan dengan telur dadar yang diiris panjang menyerupai mi. Dengan cara ini, anak tetap mendapatkan makanan yang lebih sehat tetapi dengan tampilan yang menarik bagi mereka. “Jadi sebenarnya ini hanya soal variasi bentuk, variasi rasa, dan variasi tampilan,” kata Tan.
Sementara itu, Nida Adzilah Auliani, Project Lead for Food Policy CISDI, menyatakan bahwa narasi obesitas sebagai akibat dari perilaku individu memang keliru. Sebab, obesitas merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi lingkungan pangan dan kebijakan terkait pemasaran produk tidak sehat.
Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pangan tidak sehat akan tetap menjadi pilihan yang paling mudah dan terjangkau. Absennya perubahan sistematis yang membatasi pangan tidak sehat juga berpotensi meningkatkan prevalensi obesitas pada masyarakat.
“Jika hanya mengandalkan edukasi tanpa memperbaiki sistem pangan, kita akan selalu kalah cepat dengan strategi industri. Karenanya, kebijakan seperti cukai minuman berpemanis, label peringatan depan kemasan, dan pembatasan pemasaran perlu berjalan bersamaan,” ujar Nida.
Pihaknya mendorong percepatan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dengan kenaikan harga minimal 20 persen, yang telah terbukti mampu menurunkan konsumsi di lebih dari 100 negara. Selain itu, penerapan label peringatan di bagian depan kemasan pada produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) dinilai penting agar konsumen mendapatkan informasi gizi yang lebih jelas.
Dia juga mendorong pembatasan pemasaran produk tinggi GGL, termasuk iklan dan promosi yang menyasar anak-anak dan remaja. Di sisi lain, penguatan regulasi Kantin Sehat juga perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi anak usia sekolah maupun kelompok dewasa produktif.
