Komisi XI DPR RI dan Ekonom Minta Pemerintah Siapkan Langkah Antisipatif
Komisi XI DPR RI bersama para ekonom menyarankan pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif terhadap potensi dampak dari eskalasi konflik geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Hal ini termasuk dalam penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Konflik yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta pemerintah segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter menyusul serangan militer AS dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, konflik ini bisa menekan ekonomi nasional dan berdampak pada nilai tukar rupiah serta subsidi energi dalam APBN. Selain itu, kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri juga menjadi ancaman, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa,” ujar Misbakhun dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia menilai Kementerian Keuangan perlu menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi. Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja dinilai penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Di sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Menurut dia, gejolak global kerap memicu arus keluar modal dan tekanan terhadap rupiah sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” ujarnya.
Selain itu, Misbakhun juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Jika harga minyak melonjak signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Idulfitri,” kata Misbakhun.
Komisi XI DPR akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Pandangan Ekonom tentang Rencana Kontingensi
Senada dengan pandangan Komisi XI DPR RI, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menilai pemerintah perlu menyiapkan rencana kontingensi karena ada kekhawatiran konflik berlangsung lebih lama dari perkiraan.
“Tahun lalu kan cuma 12 hari, ini bisa saja lebih. Menurut Trump bisa sampai lima minggu,” ujar David kepada media, Selasa (3/3/2026).
Menurut dia, durasi konflik yang lebih panjang berpotensi membuat sejumlah asumsi makro dalam APBN 2026 berubah dari perkiraan awal, terutama terkait harga minyak, nilai tukar rupiah, dan suku bunga. Ia mencontohkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 diperkirakan sekitar US$ 70 per barel, sementara saat ini sudah berada di atas US$ 80 per barel.
“Jadi perlu dipersiapkan juga rencana kontingensi. Belum lagi asumsi yang lain seperti rupiah dan suku bunga. Itu kan penting juga,” kata David.
David menilai perubahan APBN dimungkinkan jika terjadi perubahan kondisi yang drastis. Biasanya, penyesuaian dapat dilakukan sekitar April apabila asumsi dasar mengalami perubahan signifikan. Menurutnya, perubahan asumsi makro berpotensi memengaruhi target defisit anggaran. Jika skenario terburuk terjadi dan asumsi ekonomi memburuk, maka pemerintah perlu menyesuaikan asumsi tersebut agar belanja negara tidak mendorong pelebaran defisit.
“Kalau asumsi berubah ke arah skenario yang lebih buruk, berarti asumsinya harus disesuaikan. Kalau tidak, belanjanya tetap tinggi dan itu bisa memengaruhi defisit anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan dalam kondisi saat ini potensi pelebaran defisit memang ada, meskipun perkembangan situasi geopolitik masih perlu terus dipantau dari waktu ke waktu.
Untuk mengantisipasi dampak dari dalam negeri, David juga menilai pemerintah perlu mempercepat reformasi dan realisasi berbagai proyek untuk menjaga laju ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu menyesuaikan kebijakan belanja apabila diperlukan karena kondisi global saat ini berbeda dengan asumsi awal.
David juga memperingatkan bahwa konflik yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi, terutama jika harga minyak dunia tetap tinggi dalam waktu lama.
“Kalau harga minyak masih tinggi tentu inflasi bisa lebih tinggi. Apalagi kalau perang berlangsung lebih lama,” katanya.
Menurut dia, inflasi yang tinggi sangat bergantung pada durasi konflik. Jika konflik berlangsung kurang dari satu bulan, inflasi kemungkinan masih terkendali. Namun jika berlangsung lebih lama, gangguan pasokan minyak global bisa semakin besar.
Ia menjelaskan sekitar 30% minyak global melewati Selat Hormuz dengan volume sekitar 20 juta barel per hari. Gangguan di jalur tersebut dapat memicu tekanan pada pasokan energi dunia dan berdampak pada harga minyak global.
