Pemutakhiran Data dan Mekanisme Reaktivasi PBI JK
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar sosialisasi secara daring melalui platform Zoom dengan tema “Tantangan dan Kebijakan PBI-JK: Upaya Pemberian Jaminan Kesehatan Tepat Sasaran”. Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Dinas Sosial serta Operator Data Dinsos se-Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam proses reaktivasi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK).
Dalam arahannya, Kepala Pusdatin Kemensos, Joko Widiarto, menekankan bahwa proses reaktivasi dilakukan secara selektif dan berbasis data terbaru. Dari total 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan pada Februari 2026, sebanyak 106.153 telah direaktivasi otomatis, sedangkan 44.500 melalui reaktivasi reguler. Dari jumlah tersebut, 42.367 kembali aktif sebagai PBI JK, sementara 2.133 beralih ke segmen mandiri atau PBI daerah.
Persyaratan Dokumen dalam Mekanisme Usulan Desa
Terkait mekanisme usulan desa, Joko menjelaskan bahwa dokumen yang wajib diunggah adalah surat keterangan berobat dari fasilitas kesehatan. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa bersifat opsional. Ia menegaskan bahwa surat dari fasilitas kesehatan diperlukan untuk membuktikan bahwa individu membutuhkan layanan kesehatan, bukan hanya untuk kasus penyakit kronis, tetapi juga kondisi darurat seperti persalinan. Selain itu, perlu adanya keterangan dari Dinas Sosial bahwa individu tersebut masih layak menerima bantuan.
Dalam sesi dialog, perwakilan Operator Data Dinas Sosial Konawe Selatan menyampaikan satu kasus warga di wilayahnya. Terdapat seorang warga yang masuk kategori desil 2, dengan seluruh fasilitas dan status PBI yang masih aktif, namun pada sistem tercatat berstatus tidak layak karena keterangan sebagai keluarga ASN/TNI/Polri.
Sementara itu, perwakilan Operator Data Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara menyampaikan bahwa terjadi penurunan signifikan jumlah penerima di wilayahnya, berbeda dengan daerah lain yang justru mengalami penambahan. Masalah perpindahan domisili juga menjadi isu penting, di mana data kepesertaan seringkali masih tercatat di alamat lama meskipun telah diajukan pembaruan.
Pentingnya Pengisian Data Sesuai Kondisi Riil
Joko mengingatkan operator data Dinsos agar memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengisian data sesuai kondisi riil. Ia menegaskan bahwa kesalahan input atau pemakaian identitas untuk kepentingan lain dapat berdampak pada desil dan bantuan sosial yang diterima.
Ia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data berbasis desil terbaru sebagai dasar penentuan bantuan sosial. Data DTSEN yang berasal dari Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), dan basis data lama Kemensos harus terus dimutakhirkan agar peringkat kesejahteraan (ranking desil) akurat.
Integrasi Sistem dan Layanan Reaktivasi 24/7
Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menjajaki integrasi sistem agar pembaruan data dapat langsung tersinkronisasi. Joko menegaskan komitmen layanan reaktivasi PBI JK yang siaga penuh 24/7. Timnya standby 24 jam, tujuh hari kerja. Jika pengajuan sudah lengkap dan jelas, reaktivasi bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Namun jika ada perbedaan NIK atau dokumen tidak jelas, pengajuan akan ditolak hingga diperbaiki.
Joko juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh Dinsos serta permohonan maaf menjelang bulan puasa. Ia berharap sinergi ini membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Proses Reaktivasi PBI JK
Reaktivasi PBI JK adalah proses mengembalikan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) agar menjadi aktif kembali. Reaktivasi dapat dilakukan terhadap individu yang dinonaktifkan karena hal-hal berikut ini:
- Berada pada desil 0 (belum dilakukan pemeringkatan) atau desil 6-10, namun masih membutuhkan layanan kesehatan segera karena mengalami penyakit kronis, katastropik atau kondisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa.
- Tidak terdaftar dalam DTSEN.
- Merupakan bayi dari ibu penerima PBI JK yang terhapus dari kepesertaannya.
Tahapan Mekanisme Reaktivasi
Mekanisme Reaktivasi penerima PBI JK dapat mengikuti tahapan berikut ini:
- Peserta PBI JK yang statusnya non aktif pada saat akan berobat dapat meminta surat keterangan berobat ke Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan di wilayahnya.
- Peserta PBI JK melapor ke Dinas Sosial atau Desa/Kelurahan untuk dilakukan pengaktifan kembali.
- Petugas Dinas Sosial atau Desa/Kelurahan segera melakukan verifikasi terhadap data peserta tersebut.
- Dinas Sosial atau Desa/Kelurahan membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS NG (submenu reaktivasi).
- Petugas Kemensos melakukan verifikasi dokumen permintaan reaktivasi (data reaktivasi dari desa/kelurahan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Verifikator Dinas Sosial).
- Dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui Kemensos selanjutnya disampaikan ke BPJS Kesehatan untuk diverifikasi lebih lanjut.
- Apabila BPJS Kesehatan telah menyetujui permohonan reaktivasi maka BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali kepesertaannya.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
