Tingkat Kepuasan Publik Gubernur Jawa Barat Melampaui Presiden
Survei terbaru yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi lebih tinggi dibandingkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei ini menjadi bukti bahwa kinerja Dedi Mulyadi dalam memimpin Jawa Barat sangat diapresiasi oleh masyarakat.
Dedi Mulyadi, yang dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, baru saja menjalani masa jabatan selama satu tahun. Sementara itu, Prabowo Subianto, sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia, telah menjabat sejak 20 Oktober 2024 lalu, yaitu sekitar satu tahun tiga bulan.
Survei yang dilaksanakan antara 30 Januari hingga 8 Februari 2026 menggunakan metode simple random sampling dengan jumlah sampel sebanyak 800 responden yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Barat. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, toleransi kesalahan (margin of error) sebesar 3,5 persen diperhitungkan.
Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 95,5 persen warga Jawa Barat menyatakan puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi. Responden yang menyatakan sangat puas mencapai 35,8 persen, sedangkan yang cukup puas mencapai 59,7 persen. Hanya 4,0 persen responden yang menyatakan kurang puas, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak puas sama sekali. Sementara itu, 0,6 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Burhanuddin, perwakilan dari Indikator Politik Indonesia, mengungkapkan bahwa approval rating Dedi Mulyadi sangat tinggi. Ia menekankan bahwa tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak puas. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih, dan untuk memastikan kualitas data, 20 persen dari total sampel diuji ulang secara acak oleh supervisor. Tidak ditemukan kesalahan signifikan dalam proses tersebut.
Masalah Ekonomi dan Kejahatan
Meski memiliki tingkat kepuasan yang tinggi, Dedi Mulyadi tetap mengkritik maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayahnya. Menurutnya, keberadaan kejahatan kelas teri ini menjadi indikator bahwa masalah ekonomi masyarakat belum sepenuhnya terselesaikan.
Dedi mengungkapkan bahwa para pelaku pencurian roda dua sering kali mengambil risiko besar demi mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Bahkan, nyawa mereka bisa menjadi taruhan akibat ancaman amuk massa.
“Para pencuri roda dua hari ini berisiko tinggi. Kenapa? Maling motornya dijual paling mahal sejuta tapi malah mati digebugan,” ujar Dedi saat memberikan sambutan dalam sebuah kegiatan di Mapolda Jabar.
Bagi Dedi, maraknya aksi pencurian untuk memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di tingkat bawah belum pulih. Ia bahkan secara blak-blak-an menyebut fenomena ini sebagai rapor merah bagi seorang pemimpin daerah.
“Bagi saya kalau masih ada kejahatan kelas teri, gubernurnya masih gagal. Kenapa? Masih ada rakyat yang mencuri untuk kebutuhan konsumsi. Artinya ekonomi belum baik. Bagi saya itu,” kata Dedi.
Bantuan kepada Keluarga Pelaku Curanmor
Dedi juga menceritakan pengalamannya membantu keluarga pelaku curanmor agar tidak semakin terpuruk secara sosial. Ia sempat meminta sebuah perusahaan untuk mempekerjakan kembali istri seorang pelaku yang dipecat akibat perbuatan suaminya.
“Yang satu, orang Kuningan, istrinya kerja ternyata istrinya habis itu dipecat oleh perusahaan. Saya minta perusahaannya pekerjakan kembali, saya bilang kenapa kalau dipecat nanti tambah parah keluarganya,” tutur Dedi.
Pengembalian Kendaraan untuk Pemulihan Ekonomi
Dedi berharap kendaraan hasil pengungkapan kasus oleh Polda Jabar dapat segera dikembalikan kepada pemilik sahnya. Hal ini penting agar para korban bisa kembali bekerja dan menghidupi keluarga mereka.
“Ini menjadi fokus dan mudah-mudahan segera ini bisa diambil oleh mereka yang berhak, ya paranti ngojek, paranti suluh, nganterkan budak ke sakola, dagang nguriling, kemudian ke pasar,” ucap Dedi.
Senada dengan Dedi, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menegaskan bahwa hilangnya kendaraan bukan sekadar kehilangan alat transportasi, melainkan terputusnya mata rantai ekonomi keluarga. “Banyak orang bergantung pada kendaraan tersebut untuk mencari nafkah. Alangkah sedihnya ketika kendaraan itu dicuri atau hilang. Putuslah nafkah yang mereka jalankan, timbul kemiskinan, dan konflik sosial lainnya,” ujar Rudi.
Polda Jabar pun mengusung filosofi kearifan lokal ‘Jaga Lembur’ sebagai ajakan untuk menjaga keamanan Jawa Barat secara bersama-sama antara aparat dan masyarakat. “Menjaganya tidak bisa sendirian, harus rame-rame,” kata Rudi.
