Program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan: Kolaborasi untuk Kepemilikan Rumah Layak Huni
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Salah satu inisiatif yang diluncurkan adalah program “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan”. Peluncuran program ini dilakukan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Banyumas, pada Sabtu (14/2/2026).
Program ini mengusung filosofi mendalam, yaitu “Ngopeni Omah”, yang dimaknai sebagai upaya merawat rumah sebagai simbol pelayanan publik. Sementara “Nglakoni Sesarengan” menekankan pada kerja kolaboratif antar berbagai pihak. Menurut Taj Yasin, program ini merupakan pendekatan kolaboratif untuk menjawab beragam persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat.
Berbagai Bentuk Bantuan Perumahan
Program ini mencakup berbagai bentuk bantuan, mulai dari perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah. “Kita memberikan bantuan-bantuan seperti perbaikan RTLH, lalu masyarakat yang tidak memiliki rumah, muncul program rumah subsidi untuk penanganan backlog yang dianggarkan oleh pemerintah pusat maupun di Jawa Tengah,” jelas Taj Yasin.
Keberhasilan Jawa Tengah dalam menekan angka kekurangan rumah merupakan hasil dari sinergi lintas sektor. Dukungan tersebut datang dari Baznas, Bank Jateng, serta kolaborasi anggaran dengan pemerintah kabupaten dan kota. “Penanganan backlog yang ada di Jawa Tengah ini semakin baik. Kita juga mendapatkan apresiasi oleh pemerintah pusat sebagai provinsi terbanyak mengatasi backlog,” tambahnya.
Meski demikian, Taj Yasin mengakui bahwa tantangan penyediaan rumah di Jawa Tengah masih cukup besar. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk tetap konsisten dalam bekerja sama demi masyarakat yang belum memiliki hunian tetap. “Ini juga enggak mungkin dari Pemprov saja. Kita kolaborasi bersama dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten kota. Kita bareng-bareng,” imbuhnya.
Penghargaan Nasional
Komitmen Pemprov Jateng dalam penyediaan perumahan juga mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sebagai provinsi peringkat I terbaik dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.
Penghargaan ini bukan isapan jempol belaka. Sepanjang tahun 2025, Pemprov Jateng berhasil merealisasikan penyediaan rumah layak huni sebanyak 17.513 unit dengan total anggaran Rp357,6 miliar atau mencapai 100 persen dari target. Rinciannya meliputi peningkatan kualitas rumah 17.150 unit, pembangunan Rumah Sederhana Sehat 240 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah 120 unit, serta pembangunan rumah apung CSR Bank Jateng sebanyak 3 unit.
Pada tahun 2026, Pemprov Jateng menargetkan program penyediaan rumah mencakup 10.231 unit dengan nilai anggaran Rp210 miliar. Program tersebut terdiri atas peningkatan kualitas rumah 10.074 unit, pembangunan rumah sederhana sehat 100 unit, pembangunan rumah korban bencana dan relokasi 40 unit, serta pembangunan rumah apung sebanyak 17 unit.
Penyerahan Bantuan dan Dukungan Energi Terbarukan
Dalam rangkaian acara Gubernur Menyapa bertema “Perempuan Berdaya Indonesia Berdaya”, Wagub juga menyerahkan bantuan pemasangan sambungan listrik bagi 100 unit rumah di Banyumas dan Cilacap senilai Rp119,7 juta. Selain itu, dukungan energi terbarukan berupa PLTS rooftop senilai Rp74,7 juta turut diberikan kepada UMKM Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mandiri Sejahtera di Desa Pejerukan, Kecamatan Kalibagor, Banyumas guna mendorong kemandirian ekonomi warga.
Solusi Komprehensif untuk Masalah Perumahan
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah Boedyo Dharmawan, program Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan dirancang sebagai solusi komprehensif atas berbagai permasalahan sektor perumahan. Lebih dari itu, program tersebut sebagai wujud komitmen kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dalam Ngopeni Nglakoni Jawa Tengah di sektor perumahan.
Bagi MBR yang memiliki penghasilan namun belum memiliki rumah, pemerintah menyediakan solusi melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, serta Bank Jateng, termasuk dukungan pembebasan BPHTB dan BPPT.
Untuk MBR yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah, pemerintah bekerja sama dengan BKK BPR melalui program Omah Lestari. Ini menjadi solusi nyata agar masyarakat bisa memiliki rumah layak.
Selain itu, bagi masyarakat yang telah memiliki rumah namun kondisinya rusak dan tidak mampu melakukan perbaikan, pemerintah menyediakan bantuan melalui program RTLH. Pemerintah juga menyiapkan solusi relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tidak sesuai ketentuan, serta bantuan perumahan bagi warga terdampak bencana.
Harapan dan Ajakan untuk Masyarakat
Boedyo berharap program ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat Jawa Tengah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut menyosialisasikan program tersebut serta tidak ragu berkonsultasi apabila menghadapi permasalahan perumahan.
“Ini adalah program solusi. Monggo masyarakat ikut menyebarluaskan dan segera berkonsultasi jika memiliki persoalan perumahan,” pungkasnya.
