JAKARTA — Proses pencarian sosok yang berpotensi menjadi pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah dimulai oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel). Beberapa nama sempat muncul dalam bursa, seperti Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Namun, hal ini segera dibantah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menyatakan bahwa hingga saat ini sudah banyak orang yang mulai mendaftar sebagai calon anggota Dewan Komisioner OJK. Ia mengatakan, “Saya tidak tahu [nama Suahasil dan Misbakhun], saya belum melihatnya. Sudah banyak yang masuk, tetapi saya belum melihat semuanya.”
Terkait dengan Suahasil, Purbaya menilai bahwa ia seharusnya tidak bisa mendaftarkan diri untuk ikut seleksi DK OJK karena ia juga merupakan anggota Pansel bersama dengan Purbaya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta unsur pemerintah maupun masyarakat lainnya. Meski demikian, menurut Purbaya, Suahasil tidak harus mengikuti seleksi DK OJK lantaran bisa saja masuk sebagai anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Seperti diketahui, jabatan ex-officio DK OJK diisi dari Kemenkeu dan BI. “Kan dia bisa jadi ex-officio di situ kalau mau,” ujarnya.
Selain itu, dalam sesi dialog yang dihadiri sebelumnya, Purbaya juga merespons isu tentang politisi yang bisa mengikuti seleksi DK OJK. Ia menegaskan bahwa rumor yang beredar terkait dengan politisi DPR yang masuk bursa DK OJK itu salah. “Komisi XI? Enggak, itu kan politik. Enggak seperti itu, jadi rumor itu mungkin salah,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah merespons ihwal rumor yang beredar bahwa dirinya masuk ke dalam bursa DK OJK. Namun, ia memastikan belum ada penugasan yang diterima olehnya dari Partai Golkar mengenai hal tersebut. Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa ketua umum partainya, Bahlil Lahadalia, hanya memberikan tugasnya untuk mengisi jabatan Ketua Komisi Keuangan DPR. “Tugas dari partai saya, dari ketua umum partai saya, Pak Bahlil, saya sebagai Ketua Komisi XI. Belum ada perintah selain perintah itu dan saya tidak mau berandai-andai,” ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (10/2/2026).
Usulan Luhut ke Prabowo
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar pucuk pimpinan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan otoritas Bursa Efek Indonesia diisi oleh kalangan profesional muda yang independen. Usulan tersebut akan disampaikan imbas gonjang-ganjing pasar modal Indonesia, menyusul keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) merubah bobot saham Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari lalu.
Luhut menegaskan bahwa langkah reformasi di pasar keuangan sangat krusial untuk mengembalikan kredibilitas makroekonomi Indonesia di mata investor global. Saat ini, DEN tengah mematangkan rancangan usulan kebijakan, yang mana sebagian anggotanya tengah melakukan studi banding terkait model pengelolaan bursa efek di negara-negara Asean.
“Saya malah berpikir, usulan saya mungkin nanti saya akan lapor Bapak Presiden, cari saja anak muda. Kenapa mesti orang-orang terkenal? Cari anak muda yang punya pengalaman, kredibilitas, untuk menjadi [pemimpin] misalnya di OJK, pasar modal, yang tidak bisa diintervensi siapa-siapa,” tegas Luhut kepada wartawan di Kantor DEN, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).
Kendati demikian, dia menekankan bahwa sosok muda tersebut harus disetujui oleh restu Prabowo sehingga memiliki akses pelaporan langsung setiap saat. Menurutnya, itu merupakan prasyarat utama untuk memulihkan muruah dan tingkat kepercayaan pasar, terutama di hadapan penyedia indeks global sekelas MSCI.
Dari kacamata kebijakan makroekonomi dan arus modal, Luhut berkaca pada kesuksesan reformasi pasar di India. Dia mencatat, ketika otoritas di India berhasil membangun kredibilitas dan transparansi tata kelola, arus modal asing yang masuk melonjak tajam hingga sembilan kali lipat dibandingkan dana yang keluar. Purnawirawan jenderal TNI ini meyakini kesuksesan serupa juga bisa direplikasi di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan perwakilan MSCI baru-baru ini, Luhut mengungkapkan bahwa investor global pada dasarnya sangat berminat menempatkan dananya di pasar domestik, asalkan pemerintah mampu menjamin independensi dan transparansi bursa.
“Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah commit [berkomitmen] seperti itu, melakukan independensi lebih bagus, transparansi lebih bagus, itu saya kira juga tidak terlalu sulit buat Indonesia, karena orang ingin di Indonesia ini,” klaimnya.
