Penjelasan Mengenai Dana yang Diberikan Uni Emirat Arab untuk Dewan Perdamaian
Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan telah menawarkan dana lebih dari 1 miliar dolar AS untuk pendanaan proyek-proyek yang dijalankan oleh “Dewan Perdamaian” atau Board of Peace (BoP), sebuah badan internasional yang didirikan oleh Presiden AS Donald Trump. Ini membuat UEA menjadi negara kedua yang menyatakan komitmen untuk mendukung dewan tersebut, setelah Amerika Serikat.
Laporan ini berasal dari dua pejabat AS yang memberikan penjelasan mengenai upaya penggalangan dana yang dilakukan oleh BoP. Menurut mereka, AS juga telah memberikan komitmen sebesar 1 miliar dolar AS untuk proyek-proyek di Gaza. Meskipun jumlah total dana yang tersedia masih jauh dari kebutuhan yang dibutuhkan untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, tindakan UEA menunjukkan bahwa negara tersebut tertarik untuk mendukung inisiatif internasional baru ini.
UEA telah menjadi salah satu donor terbesar dalam bantuan kemanusiaan ke Gaza sejak dimulainya konflik antara pasukan Israel dan pejuang Palestina pada 7 Oktober 2023. Selama beberapa bulan terakhir, UEA juga membangun perumahan sementara bagi warga Palestina di kota Rafah, yang hancur akibat perang. Rencana ini diketahui oleh empat orang yang melihat detailnya, meskipun mereka tidak menyebutkan nama secara terbuka.
Belum ada negara lain yang secara terbuka memberikan dana untuk BoP. Pengumuman resmi kemungkinan akan disampaikan pada pertemuan perdana kelompok tersebut pada 19 Februari di Washington.
Warga Palestina memeriksa bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Kota Gaza, Sabtu (31/1/2026). Setidaknya 12 orang syahid dalam serangan udara Israel di Gaza. – (Rizek Abdeljawad/Xinhua)
Tujuan UEA dalam Mendukung Dewan Perdamaian
Dengan menjadi salah satu negara pertama yang menjanjikan dana sebesar itu, UEA mungkin sedang mencari posisi penting di dalam BoP. Piagam pendiri BoP menyatakan bahwa negara-negara anggota yang menyumbangkan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam tahun pertama akan diberikan keanggotaan permanen.
Menurut dua pejabat AS, sebagian besar dana yang disumbangkan akan dialokasikan untuk proyek kemanusiaan dan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. Mereka juga menyebut bahwa Kuwait sedang berdiskusi dengan BoP mengenai kontribusinya. Seorang pejabat di Kedutaan Besar Kuwait di Washington mengatakan bahwa negaranya belum mengambil keputusan.
Kementerian Luar Negeri Emirat Arab menyatakan bahwa negaranya tetap berkomitmen untuk meningkatkan upaya kemanusiaannya demi mendukung warga Palestina di Gaza dan memajukan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.
Presiden Prabowo Subianto (ketiga kanan) menyaksikan Presiden AS Donald Trump (C) memegang piagam pendirian Dewan Perdamaian saat World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). – (EPA/GIAN EHRENZELLER)
Proyek Perumahan Sementara di Rafah
Perumahan sementara yang dibangun di Rafah dapat menampung sekitar 20.000 orang, menurut empat orang yang telah melihat rencana proyek tersebut. Lahan yang diperuntukkan bagi proyek tersebut diperkirakan akan dibersihkan dari puing-puing dan bahan peledak dalam beberapa minggu mendatang, kata dua orang dari sumber tersebut.
Masih belum jelas apakah Israel akan mengizinkan pembangunan kembali besar-besaran dilakukan di Gaza sebelum Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya setuju untuk memulai proses demiliterisasi. Hamas belum secara terbuka berkomitmen untuk meletakkan senjatanya.
Kebutuhan Dana untuk Pemulihan Gaza
Sebuah laporan bersama yang diterbitkan pada Februari 2025 oleh Bank Dunia, Uni Eropa, dan PBB menyatakan bahwa diperlukan lebih dari 50 miliar dolar AS untuk “pemulihan dan rekonstruksi total” di Gaza. Artinya, bila semua anggota BoP menyumbangkan senilai 1 miliar dolar AS, totalnya masih jauh dari kebutuhan.
Sementara Indonesia sejauh ini belum berkomitmen membayarkan dana setara Rp 17 triliun itu. Pihak Istana Negara menyatakan Indonesia tak menyasar posisi sebagai anggota tetap agar bisa keluar dari BoP bila bertentangan dengan kepentingan Palestina.
Tantangan dan Kritik terhadap Dewan Perdamaian
Dewan Perdamaian “akan menetapkan kerangka kerja dan menangani pendanaan untuk pembangunan kembali Gaza,” sesuai dengan 20 poin rencana Trump, yang diumumkan pada bulan September dan membuka jalan bagi gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Lebih dari 20 negara telah bergabung dalam dewan tersebut, dan Trump akan menjabat sebagai ketuanya.
Board of Peace Saingi PBB? – ()
Piagam kelompok tersebut, yang ditandatangani bulan lalu, telah memecah belah sekutu AS. Beberapa analis mengatakan Trump sedang mencoba untuk membentuk saingan bagi PBB, dimana dialah yang memimpin. Sejumlah negara Eropa telah menyatakan keberatan atas mandat yang diberikan, karena mandat ini juga mencakup konflik di luar Gaza. Pada hari Rabu, Polandia dan Italia mengatakan mereka tidak akan bergabung dengan organisasi tersebut saat ini. Tidak ada jaminan bahwa janji tersebut akan terwujud.
Pada 2014, setelah serangan Israel juga memorak-porandakan Hamas, banyak negara berjanji memberikan bantuan dana pada konferensi rekonstruksi Gaza, namun para pejabat Palestina kemudian mengatakan bahwa beberapa negara gagal menepati janji mereka.
Seorang pejabat Gedung Putih, yang berbicara tanpa menyebut nama untuk membahas rincian sensitif, mengatakan bahwa semua janji awal akan diarahkan pada bantuan kemanusiaan dan upaya lain untuk menstabilkan wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintahan Trump tengah menanti komitmen dari negara lain, tanpa memberikan rinciannya siapa saja negara tersebut.
Penilaian PBB yang diterbitkan pada bulan Oktober menemukan bahwa lebih dari 80 persen bangunan di Gaza telah rusak atau hancur setelah dua tahun perang. Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bulan lalu, rincian rencana rekonstruksi disampaikan oleh Jared Kushner, menantu Trump dan pejabat senior di dewan tersebut.
Rencananya termasuk pembentukan kota baru di dekat Rafah. Dennis Ross, mantan utusan AS untuk Timur Tengah, mengatakan janji tersebut menandakan “tingkat kredibilitas dan keseriusan yang dapat diambil oleh dewan tersebut,” dan mengatakan bahwa dewan tersebut hanya dapat “berhasil jika mereka memiliki sumber daya.”
