JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut akan segera mengumumkan nama Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk masa bakti 2026—2031. Nama yang akan diumumkan ini akan menggantikan Ali Ghufron Mukti, yang telah menjabat sebagai Dirut BPJS Kesehatan sejak tahun 2021 lalu. Jabatannya akan berakhir pada bulan ini, Februari 2026.
Menurut informasi yang dikumpulkan, sebelum pengumuman resmi oleh presiden, Panitia Seleksi (Pansel) BPJS Kesehatan telah mengumpulkan beberapa nama dalam bursa calon Dirut BPJS Kesehatan. Salah satu kandidat yang dipertimbangkan adalah purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang juga Ketua Pansel BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, tidak membantah maupun membenarkan informasi tersebut. Ia hanya meminta publik untuk menunggu pengumuman langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Masih menunggu pengumuman dari presiden ya,” ujar Kunta dalam pesan singkatnya.
Pansel Direksi BPJS Kesehatan dibentuk sejak Oktober 2025 lalu. Pansel ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, mewakili unsur pemerintah. Dia didampingi oleh Adang Bachtiar sebagai Wakil Ketua dari unsur tokoh masyarakat. Anggota pansel lainnya mencakup Luky Alfirman, Wahyu Sulistiadi, Mohamad Subuh, Dedi Supratman, dan Hermanto Achmad.
Dalam catatan media, Pansel Direksi BPJS Kesehatan sempat menuai kontroversi. Tiga orang tercatat telah menggugat pansel ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Januari 2026 lalu. Mereka meminta hakim PTUN memerintahkan pansel untuk menunda proses seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2026—2031. Mereka juga mendesak agar seleksi diulang kembali dengan memperbaiki kesalahan proses seleksi hingga putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Meskipun masih dalam proses gugatan, pansel masih melanjutkan proses seleksi sampai saat ini. Posisi Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan sudah disahkan secara resmi oleh DPR dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. Sementara itu, struktur direksi BPJS akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Saya tidak tahu kalau direksi, karena yang masuk ke DPR hanya posisi Dewan Pengawas,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh.
Dewan Pengawas BPJS Kesehatan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah resmi menetapkan lima Anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan pada hari ini, Selasa (10/2/2026). Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna (Rapur) yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
“Apakah laporan Komisi IX DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat tersebut dapat disetujui?” ucap Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, yang dijawab dengan persetujuan para anggota dewan.
Lima anggota Dewas BPJS Kesehatan periode 2026—2031 terdiri dari dua unsur pekerja, dua unsur pemberi kerja, dan satu tokoh masyarakat. Penetapan ini dilakukan setelah kelima anggota tersebut menjalani uji penetapan dan kelayakan atau fit and proper test di Komisi IX DPR RI pada Senin (2/2/2026) dan Selasa (3/2/2026).
Berikut lima anggota Dewas BPJS Kesehatan periode 2026—2031:
- Afif Johan (Pekerja)
- Stevanus Adrianto Passat (Pekerja)
- Paulus Agung Pambudhi (Pemberi Kerja)
- Sunarto (Pemberi Kerja)
- Lula Kamal (Tokoh Masyarakat)
Tantangan Pengelolaan BPJS Kesehatan
Isu kepesertaan menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh siapa pun yang akan terpilih dalam direksi BPJS Kesehatan. Kementerian Kesehatan menilai capaian cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 terbilang positif. Namun, masih banyak peserta yang tidak aktif di BPJS Kesehatan.
Hingga Februari 2026, terdapat 284,5 juta jiwa peserta BPJS Kesehatan. Dari total itu, 221,1 juta jiwa merupakan peserta aktif dan 63,4 juta jiwa peserta non aktif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa jumlah peserta non aktif mengalami kenaikan yang tinggi. Kenaikan ini terlihat dari data per 2025 yang menunjukkan 49,2 juta jiwa peserta non aktif. Sementara, Februari 2026 mencapai 63,4 juta jiwa.
“Ini juga berkaitan dengan wacana adanya penghapusan [tunggakan iuran]. Ini sama kalau di perbankan kalau kita begitu ada wacana penghapusan, orang yang tadinya aktif malah jadi nonaktif karena dia berharap itu nanti dihapus,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI.
Lebih lanjut, Budi merincikan bahwa skema bantuan iuran JKN baik PBI maupun PBPU telah mencapai 156,8 juta jiwa. Ini setara dengan 55% populasi penduduk Indonesia yang sudah disubsidi pemerintah.
Budi menjelaskan, pada periode tersebut pemerintah memberikan subsidi kepada 96,5 juta jiwa yang terkategorikan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang disubsidi oleh APBN. Kemudian, 47,4 juta jiwa masyarakat disubsidi oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Selanjutnya, ada 12,9 juta jiwa yang disubsidi sebagian atau PBPU Mandiri kelas 3.
“Kalau yang 96,5 juta disubsidi penuh oleh pemerintah pusat [sebesar] Rp42.000, yang 47,4 juta disubsidi penuh oleh pemerintah daerah [sebesar] Rp42.000, yang 12,9 disubsidi sebagian Rp7.000, oleh pemerintah pusatnya Rp4.000-an gitu, oleh pemerintah daerahnya Rp2.000-an,” jelasnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan ini membuktikan bahwa lebih dari 50% penduduk Indonesia sudah menerima subsidi dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. “Dengan komposisi sumber yang berbeda, ada yang anggarannya masuk lewat pemerintah pusat, ada anggarannya masuk pemerintah daerah dan juga ada yang penuh 100%, ada yang sebagian yang hanya 7.000. Jadi 35.000 tetap dia bayar sendiri,” pungkasnya.
