Progres Bali Urban Subway Masih Tidak Jelas
Megaproyek Bali Urban Subway atau kereta di Bali hingga kini masih belum ada kejelasan. Padahal, ground breaking dan upacara Ngeruwak sebagai tanda awal dimulainya proyek pembangunan Bali Urban Subway sudah dilaksanakan pada, Rabu 4 September 2024 di Sentral Parkir Kuta, Kabupaten Badung.
Waktu itu, PJ Gubernur Bali menyebutkan pada saat ground breaking, pada bulan April tahun 2025 sebanyak 8 Tunnel Boring Machine (TBM) yang sudah dipesan akan datang untuk melakukan pengeboran terowongan diameter 7,2 meter.
Pantauan Tribun Bali di lokasi ground breaking Bali Urban Subway di kawasan Sentral Parkir Kuta, Senin (9/2) masih tanah berupa kosong. Tampak lahan kosong diberi plang pembatas berwarna kuning dan ditutup seng warna putih bertuliskan PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ). Belum ada tanda-tanda kelanjutannya.
Aktivitas hingga tahun 2026 ini belum terlihat. Belum ada aktivitas, alat berat dan pekerja melaksanakan pengerjaan pembangunan megaproyek. Tidak ada kepastian bagaimana kelanjutan pembangunan proyek kereta tersebut.
Banyak harapan agar proyek ini segera direalisasikan sebagai upaya mengatasi kemacetan di kawasan wisata Bali. Pasalnya megaproyek ini sejatinya dirancang sebagai solusi pamungkas kemacetan kronis Bali, terutama di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Peran Komisi III DPRD Bali
Ketua Komisi III DPRD Bali, Nyoman Suyasa menegaskan proyek Bali Urban Subway sudah direncanakan jauh-jauh hari namun sampai sekarang belum ada progresnya walaupun sudah terdapat alat berat sampai di lokasi ground breaking. Proyek Bali Urban Subway sendiri menggunakan sistem pendanaan dari atau investor luar negeri tanpa APBD.
“Sekarang saya dengar investornya China dan Korea, sampai saat ini belum. Khan rencananya empat fase. Fase satu dari Bandara-Kuta, fase dua Cemagi-Canggu-Mengwi sebenarnya sudah mau tahap pembanguanan karena proses feasibility study (FS) sudah selesai. Yang tahap ketiga dan keempat masih proses FS cuman sampai saat ini kami belum dapat informasi yang valid tentang progres proyek subway,” jelas Suyasa, Senin (9/2).
Proyek kereta di Bali, menurut Suyasa sangat urgent direalisasikan untuk atasi kemacetan di daerah padat seperti Kuta dan Canggu. Suyasa menekankan perlu adanya transportasi massal kereta api di bawah tanah, walaupun pada prosesnya banyak kendala-kendala.
“Mungkin saya akan segera mendiskusikan hal ini sekaligus menanyakan dengan Dinas juga dengan Pak Gubernur bagaimana kelanjutan proyek tersebut. Secepatnya saya akan berkoordinasi terkait kelanjutan proyek Subway. Selesai reses ini saya tanyakan karena ada beberapa teman-teman menanyakan. Kami harus tahu progres kelanjutannya,” kata dia.
Pendanaan dan Rencana Proyek
Megaproyek kereta ini memerlukan anggaran yang super besar dan tidak bisa dalam jangka waktu dekat selesai. Tentunya proyek ini memerlukan perencanaan matang dan pendanaan dari investor.
“Walaupun sudah di ground breaking dua tahun lalu jelang Pilgub, sampai sekarang belum ada progress. Kita lihat saja, kita tanyakan dulu. Nanti kami tanyakan tentang kelanjutan progres proyek tersebut,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, I Kadek Mudarta mengatakan saat ini PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) sedang proses Memorandum of Understanding (MoU) dengan institusi China North Industries Group Corporation Limited (Norinco) untuk melakukan kajian perencanaan dan pembangunan kereta api. “Nanti rencananya dari pemerintah kalau sudah ada pengajuan trase (garis rencana tapak atau sumbu jalur kereta api), di sana Dishub akan melakukan evaluasi trase,” jelasnya, Senin (9/2).
Lebih lanjut, Mudarta mengaku belum melihat ada kelanjutan dari PT Bumi Indah Prima (BIP) dan PT SBDJ. Ia juga mendengar saat ini katanya PT SBDJ sedang mencari mitra baru.
“Saya melihat publik transport di Bali itu sebuah keniscayaan dengan memperhatikan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan menurut saya moda transportasi yang berbasis kereta bawah tanah menjadi alternatif yang dibutuhkan karena membangun transportasi handal berlintasan khusus di permukaan dengan ketersediaan lahan di Bali menjadi tantangan,” jelasnya.
Perspektif Pengamat
Disinggung seberapa urgent transportasi kereta untuk Bali, Mudarta mengatakan pastinya transportasi publik masih dibutuhkan saat ini. Namun, bergantung dari kesediaannya apakah mampu menyediakan di darat atau pada lintasan khusus.
“Kalau public transport pastinya dibutuhkan, sekarang bagaimana kita menyediakan itu. Apakah mampu menyediakan di darat? Di lintasan khusus? Itu menjadi masalah, subway tantangannya biaya, menjadi masalah. Dari sisi kebutuhan kalau memang ada layanan yang handal saya yakin dibutuhkan,” ujar Mudarta.
Evaluasi dan Tantangan
Demi Meretas Kemacetan di Bali
Pengamat politik dan kebijakan publik, Dr. Efatha Filomeno Borromeu Duarte, menilai Bali Subway secara administratif memang telah masuk fase konstruksi. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
“Ini menunjukkan adanya gap serius antara kebijakan dan realisasi teknis. Ground breaking sudah, tapi konstruksi nyata tidak bergerak signifikan,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Tribun Bali.
Menurut Efatha, skema pembiayaan tanpa APBN/APBD membuat proyek ini sepenuhnya bergantung pada soliditas investor. Masalahnya, PT BIP yang ditunjuk PT SBDJ sebagai lead consortium hingga akhir 2025 belum mampu menunjukkan akselerasi pendanaan maupun pekerjaan fisik di koridor utama.
“Ketergantungan pada pendanaan privat selalu membawa risiko keterlambatan jika konsorsium belum benar-benar solid secara operasional,” ujarnya.
Sejak seremoni pengeruwakan dan ground breaking pada September 2024, publik menanti langkah nyata PT SBDJ dan PT BIP di lapangan. Namun hingga awal 2026, tak satu terowongan digali. Kondisi ini memicu kecurigaan bahwa proyek berjalan lebih cepat di ruang presentasi ketimbang di dunia nyata.
Situasi kian membingungkan ketika muncul kabar perubahan moda dari Light Rail Transit (LRT) ke Autonomous Rail Transit (ART). Perubahan konsep ini terjadi bahkan sebelum fondasi pertama dibangun. Bagi banyak pihak, manuver ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan sinyal kuat adanya kegamangan perencanaan dan pembiayaan di tubuh PT SBDJ dan PT BIP.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
