JAKARTA — Konflik yang berlangsung lama di Gaza telah meninggalkan dampak yang mendalam bagi tentara Israel, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak dari mereka mengalami gangguan jiwa yang signifikan, terutama Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). Gejala yang sering dilaporkan termasuk kilas balik traumatis, mimpi buruk berulang, hiperkewaspadaan, serta penghindaran terhadap situasi yang mengingatkan pada pertempuran. Selain itu, banyak prajurit juga mengalami gangguan kecemasan umum, depresi berat, dan gangguan penyesuaian akibat kesulitan berintegrasi kembali ke kehidupan sipil. Beberapa bahkan menunjukkan gejala gangguan penyalahgunaan zat sebagai cara untuk melarikan diri dari tekanan psikis.
Penyebab Gangguan Jiwa pada Tentara Israel
Penyebab gangguan-gangguan ini bersifat multifaktorial. Paparan trauma langsung dalam intensitas tinggi dan berulang, seperti menyaksikan kematian rekan sejawat, terlibat dalam pertempuran jarak dekat, atau menghadapi serangan tak terduga, menjadi pemicu utama. Ditambah dengan durasi pertempuran yang panjang tanpa kemenangan jelas, menciptakan perasaan frustrasi dan ketidakberdayaan. Faktor lain termasuk beban moral akibat operasi di lingkungan sipil padat penduduk, kurangnya dukungan sosial pasca-penugasan, serta stigma internal di lingkungan militer yang kerap menganggap masalah kejiwaan sebagai tanda kelemahan.
Kerugian Tentara Israel dalam Perang Melawan Hamas
Kerugian tentara Israel tidak hanya dihitung dari angka korban jiwa, tetapi juga dari kerusakan material dan strategis yang signifikan. Secara fisik, ribuan tentara menderita luka berat, seperti kehilangan anggota badan, cedera otak traumatis, dan luka bakar, yang membutuhkan perawatan seumur hidup. Selain itu, keausan peralatan militer seperti kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, dan persenjataan individu telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, mengurangi kesiapan tempur keseluruhan.
Di sisi non-fisik, militer Israel kehilangan aset tak berwujud yang tak kalah vital: moral pasukan yang merosot, kepercayaan diri yang terkikis akibat ketidakmampuan menetralisir Hamas secara tuntas, dan kredibilitas deterensi di mata kawasan. Kegagalan mencapai tujuan perang yang jelas setelah pengorbanan besar telah memicu krisis legitimasi internal, di mana banyak prajurit mulai mempertanyakan makna pengabdian mereka.
Upaya Pemerintah Israel dalam Menangani Masalah Kesehatan Mental
Pemerintah Israel, melalui Kementerian Pertahanan dan IDF, telah mengembangkan sistem layanan kesehatan mental khusus untuk prajurit. Program ini mencakup unit intervensi krisis lapangan yang dikerahkan dekat zona konflik, memberikan konseling segera pasca-trauma. Untuk jangka panjang, dibentuk pusat rehabilitasi psikiatri militer yang menangani terapi individu, terapi kelompok, serta terapi keluarga untuk memulihkan kondisi psikologis prajurit.
Selain layanan klinis, pemerintah memperkuat jaringan dukungan teman sebaya di dalam unit militer, melatih prajurit untuk mengenali tanda-tanda gangguan jiwa pada rekan mereka. Kampanye anti-stigma juga digencarkan untuk mendorong prajurit mencari bantuan tanpa rasa malu. Secara teknologi, dikembangkan aplikasi digital untuk pemantauan kesehatan mental dan terapi daring, memudahkan akses bagi prajurit yang bertugas di lokasi terpencil.
Di tingkat legislatif, Knesset mengalokasikan anggaran khusus untuk penelitian dan penanganan PTSD, termasuk meningkatkan tunjangan disabilitas bagi veteran yang mengalami gangguan jiwa. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, seperti “Thank Israeli Soldiers” dan “Brothers in Arms”, juga diperluas untuk memberikan dukungan sosial dan bantuan hukum.
Tantangan dalam Sistem Layanan Kesehatan Mental
Meski demikian, upaya-upaya ini menghadapi tantangan serius. Lonjakan kasus yang terlalu cepat sering kali membebani kapasitas layanan, menyebabkan antrean panjang untuk perawatan. Keterbatasan sumber daya manusia profesional di bidang psikiatri militer memperparah keadaan. Di akar rumput, budaya militer yang masih memprioritaskan ketangguhan fisik sering kali mengabaikan gejala gangguan jiwa hingga mencapai tahap kritis.
Masalah Sistemik yang Menekan Militer Israel
Militer Israel menghadapi krisis kepercayaan internal yang mendalam, terutama akibat politikisasi IDF oleh pemerintah. Banyak prajurit merasa bahwa misi mereka dikompromikan untuk kepentingan agenda politik tertentu, seperti operasi yang diarahkan untuk membela posisi koalisi pemerintah alih-alih tujuan keamanan nasional yang murni. Keterlibatan tokoh politik yang minim pengalaman militer dalam pengambilan keputusan strategis semakin memperlebar jarak antara kepemimpinan dan lapangan.
Beban operasi yang tidak proporsional juga menjadi tekanan berat. IDF dirancang untuk perang cepat dan menentukan, namun terjebak dalam konflik asimetris berkepanjangan yang menguras sumber daya fisik dan mental. Kurangnya definisi kemenangan yang jelas menciptakan kelelahan tempur kronis, di mana prajurit berjuang tanpa visi akhir yang meyakinkan.
Di tingkat sosial, kesenjangan antara militer dan masyarakat sipil semakin melebar. Banyak warga Israel yang tidak merasakan langsung dampak perang, sementara beban pertempuran hanya dipikul oleh segmen populasi tertentu, terutama pemukim religius dan keluarga kelas menengah-bawah. Minimnya solidaritas nasional ini mengurangi motivasi prajurit yang merasa perjuangan mereka tidak sepenuhnya didukung oleh bangsa sendiri.
Dilema Moral dan Tekanan Sosial
Keterbatasan sumber daya turut memperburuk kondisi. Anggaran pertahanan yang terbatas harus dialokasikan untuk berbagai ancaman simultan (Hamas, Hezbollah, Iran), sehingga perlengkapan prajurit di garis depan sering kali tidak memadai. Laporan tentang kurangnya alat pelindung, kendaraan yang tidak cukup terlindungi, dan sistem intelijen yang gagal mendeteksi serangan telah menurunkan kepercayaan prajurit pada komando mereka.
Masalah kepemimpinan muncul di berbagai tingkatan. Banyak perwira muda yang dipromosikan berdasarkan loyalitas politik ketimbang kompetensi, menyebabkan kesenjangan kemampuan taktis. Sementara itu, perwira senior sering kali terjebak dalam birokrasi dan ambisi karir, sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Budaya “tutup mulut” dalam tubuh militer juga mencegah banyak masalah struktural untuk dibahas secara terbuka.
Terakhir, dilema moral operasi di wilayah penduduk sipil menciptakan trauma kolektif. Banyak prajurit mengalami konflik batin antara kewajiban melindungi Israel dan kenyataan menyebabkan penderitaan warga Gaza tak bersalah. Minimnya pemulihan psikologis pasca-tugas dan tekanan untuk segera kembali bertugas setelah mengalami trauma semakin memperdalam luka jiwa yang suatu hari dapat menggerogoti kesiapan tempur nasional Israel secara keseluruhan.
Waspada Amerika dan Israel
Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan bahwa Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) gagasan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak dapat menjadi solusi akhir untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina. Pasalnya, Dino melihat sikap Donald Trump yang sulit diprediksi serta rezim Zionis Israel yang menolak kemerdekaan Palestina, dapat menjadi batu sandungan atas usaha Dewan Perdamaian mencapai tujuan organisasi itu sesuai amanat DK PBB.
Karena itu, melalui pernyataannya di media sosial X yang dipantau Sabtu, Dino mendesak Indonesia, sebagai perwakilan negara mayoritas Muslim di BoP, untuk memainkan perannya secara tegas di organisasi tersebut. “Karena RI sudah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel untuk membungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP,” kata Dino dalam pernyataan tertulis untuk mengklarifikasi posisinya terhadap badan bentukan Trump itu.
Menurut mantan wakil menteri luar negeri RI itu, Dewan Perdamaian dan Rencana 20 Poin Donald Trump adalah satu-satunya kesepakatan yang berhasil tercapai di tingkat internasional untuk mewujudkan gencatan senjata dan pemulihan di Jalur Gaza, sehingga keikutsertaan RI di badan itu dapat dimaklumi. Ia memandang keputusan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia ke Dewan Perdamaian merupakan pendekatan yang “realistis”, mengingat RI secara strategis harus berbaris dengan 7 negara Muslim lain yang turut bergabung ke Dewan Perdamaian, meski belum ada jaminan bahwa inisiatif tersebut akan sukses.
Terlebih, organisasi tersebut telah mendapat dukungan DK PBB dan negara-negara Arab, serta tidak tersedia alternatif yang diajukan pihak lain, misalnya dari Uni Eropa, Rusia, China, ataupun negara-negara Arab sendiri, kata dia. “Ini tidak berarti BoP adalah solusi terbaik, dan tidak juga solusi permanen – hanya berarti pada saat ini merupakan satu-satunya upaya gencatan senjata yang ada,” kata dia, sembari mengungkapkan keraguannya terhadap organisasi bentukan Trump itu.
Namun demikian, Dino mengakui bahwa butir kedua Resolusi DK PBB 2803 – yang menjadi landasan hukum Dewan Perdamaian – memberi “secuil peluang yang membawa hembusan angin untuk Palestina merdeka” dengan kepastian jaminan hak rakyat Palestina menentukan nasibnya sendiri. Ia pun mengingatkan pemerintah Indonesia agar selalu menggelorakan perjuangan Palestina, baik di dalam Dewan Perdamaian maupun di wahana-wahana lain, demi mengalahkan langkah Israel yang hendak menentang terbentuknya negara Palestina merdeka.
Sebelumnya pada 23 Januari, Dino juga sempat mengungkapkan kekhawatirannya bahwa Dewan Perdamaian Gaza hanya menjadi “kedok” Trump membangun “proyek real estate” di Jalur Gaza. Ia mendesak Indonesia untuk menegaskan sikapnya supaya kepentingan Palestina tetap terlindungi di badan itu.
