Permasalahan Air Bersih di Batam dan Kritik terhadap Penanganan oleh Pemimpin
Tokoh masyarakat Kepulauan Riau (Kepri), Sirajudin Nur, menyampaikan perhatiannya terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Tanjung Sengkuang di depan Kantor BP Batam. Aksi tersebut menyoroti krisis air bersih yang terjadi di wilayah tersebut dan memicu ketegangan antara masyarakat dengan pimpinan BP Batam.
Warga mengeluhkan suplai air yang tidak lancar dan merasa tidak mendapatkan respons yang memadai dari pihak berwenang. Situasi sempat memanas saat terjadi perdebatan antara pimpinan BP Batam dan para pengunjuk rasa. Sirajudin menilai bahwa kehadiran warga dalam aksi tersebut seharusnya tidak dimaknai secara keliru atau dikaitkan dengan kepentingan politik.
“Air bukan isu politik. Air adalah kebutuhan paling dasar manusia,” ujar Sirajudin. Ia menekankan bahwa yang paling dibutuhkan oleh warga adalah sikap empati dan kesediaan untuk mendengarkan dari seorang pemimpin, bukan justru kecurigaan atau hardikan.
Sirajudin menyebutkan bahwa ia melihat video yang menunjukkan seorang pemimpin mengatakan “Bapak titipan dari mana?” kepada warga. Menurutnya, hal tersebut sangat disayangkan karena seorang pemimpin seharusnya hadir untuk mendengarkan dengan hormat, bukan menghardik rakyatnya sendiri.
“Dalam negara yang beradab, suara warga tidak boleh diperlakukan sebagai ‘titipan’, karena hak hidup tidak pernah dititipkan oleh siapa pun,” ujarnya. Sirajudin juga menekankan bahwa setiap lembaga negara dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan melukai perasaan rakyat.
Ia menilai bahwa cara merespons aspirasi publik sering kali lebih penting daripada jawaban kebijakan itu sendiri. Di situlah martabat negara diuji. Sirajudin menilai krisis air bersih di Batam harus ditangani secara serius dan cepat. Namun di saat yang sama, pemimpin wajib menjaga bahasa, sikap, dan empati agar jarak antara pengelola kekuasaan dan warga tidak semakin melebar.
“Membangun Batam bukan hanya soal infrastruktur dan angka, tetapi juga tentang menghormati manusia yang hidup di dalamnya,” katanya.
Tanggung Jawab BP Batam dan Kritik terhadap Penanganan Krisis Air
Sirajudin juga menyoroti posisi BP Batam secara kelembagaan. Meski secara legal standing Kepala BP Batam ditunjuk oleh pemerintah pusat dan tidak memiliki legitimasi politik langsung dari rakyat, tanggung jawab sosial terhadap publik tetap melekat.
“BP Batam mengurus hajat hidup orang banyak. Karena itu, tanggung jawab sosialnya juga kepada publik,” kata Sirajudin. Ia melanjutkan bahwa menjadi pemimpin adalah pilihan sadar, dan ketika tanggung jawab publik diemban, kritik serta keluhan masyarakat adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
“Rakyat menilai hasil, bukan dalih. Kepemimpinan tidak cukup hanya dengan kecerdasan, tetapi juga menuntut kematangan mental. Di situlah pembeda antara pemimpin dan yang dipimpin,” tuturnya.
Aksi Warga Tanjung Sengkuang dan Reaksi Pemimpin
Sebelumnya, usai menyuarakan aspirasinya di depan Kantor Wali Kota Batam dan DPRD Batam, ratusan warga Tanjung Sengkuang melanjutkan aksi ke Kantor BP Batam. Mereka membawa tiga tuntutan utama terkait krisis air bersih yang hingga kini belum teratasi.
Tuntutan tersebut didengarkan langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Penyampaian aspirasi berlangsung di atas mobil komando dari balik gerbang utama Kantor BP Batam.
Aparat kepolisian terlihat mengawal ketat jalannya aksi, dipimpin langsung Kapolresta Barelang. Situasi di lapangan sempat memanas setelah dialog antara warga dan pimpinan BP Batam berlangsung cukup alot.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan bahwa persoalan air bersih masuk dalam program prioritas pemerintah. Ia meminta warga tidak meragukan komitmen pemerintah dan meminta waktu agar persoalan dapat diselesaikan sesuai mekanisme.
“Kami punya 15 program prioritas, yang salah satunya juga soal air bersih. Bapak/ibu jangan ragukan komitmen itu. Kami minta waktu bapak ibu,” ujarnya. Ia juga menegaskan tidak ada upaya mengulur tanggung jawab dalam penanganan krisis air bersih di Batam.
Menurut Amsakar, proses penyediaan air bersih tidak bisa dilakukan secara instan, karena harus mengikuti aturan yang berlaku. “Proses tender itu pak proses yang diatur, tidak bisa langsung ditunjuk-tunjuk,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat respons keras dari Ketua Aksi, Syamsudin. Ia menilai apa yang disampaikan tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. “Bapak Kepala BP Batam yang hari ini hanya bisa mengeluarkan argumen. Kenyataannya pak di lapangan, kami tak ada air,” kata Syamsudin.
Ketegangan meningkat saat Amsakar turun dari mobil komando dan mendekati massa aksi. Ia terlihat menunjuk ke arah Syamsudin dan meminta agar dialog tidak mengarah ke serangan pribadi. “Bapak jangan menyerang personal,” kata Amsakar.
Di tengah suasana tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, ikut menyela dan mempertanyakan posisi Ketua Aksi. “Pak Syamsudin!! Pak Syamsudin!! Bapak titipan dari mana?,” kata Li Claudia.
Pernyataan itu langsung dibantah Syamsudin di hadapan massa. “Tidak ada kami titipan dari mana-mana. Kami dari warga Tanjung Sengkuang, ini masalah air sudah lama,” tuturnya dari pengeras suara.
Warga menegaskan, aksi yang mereka lakukan murni bentuk kekecewaan atas krisis air bersih yang telah berlangsung berbulan-bulan tanpa solusi nyata.
