JAKARTA,
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan. Isu ini memicu berbagai perdebatan, baik dari kalangan ahli hubungan internasional maupun dari anggota parlemen. Kini, suara dari DPR RI turut memberikan penjelasan dan penegasan terkait arah kebijakan pemerintah.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mengatakan bahwa kegelisahan publik terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian adalah hal yang wajar. Menurutnya, pertanyaan tentang apakah keikutsertaan tersebut dilakukan karena tekanan Amerika Serikat atau demi kepentingan strategis nasional juga menjadi kekhawatiran yang luas di kalangan masyarakat.
“Ini sebenarnya kegelisahan kita semua. Apakah kita ikut karena takut kepada Donald Trump dan Amerika Serikat, atau memang karena kepentingan strategis nasional?” ujar Syamsu Rizal dalam program Kompas Petang, Jumat (23/1/2026).
Namun, ia menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu Israel-Palestina tidak pernah berubah. Tujuannya tetap satu, yaitu kemerdekaan Palestina. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk Dewan Perdamaian, dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, bukan sebagai perubahan sikap politik.
Dalam dinamika geopolitik global, Syamsu Rizal menjelaskan bahwa tidak semua tujuan dapat dicapai secara ideal. Oleh karena itu, pendekatan win-win solution menjadi bagian dari proses diplomasi yang ditempuh. Salah satu bentuknya adalah penerimaan terhadap konsep two-state solution sebagai jalan negosiasi yang dinilai paling realistis saat ini.
“Kalau Palestina merdeka harus melalui perang, kasarnya ya kalau kita bilang ayo ikut perang. Tapi kalau harus melalui perdamaian lebih bagus lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap keberadaan negara lain dalam kerangka solusi dua negara tidak serta-merta menghilangkan komitmen Indonesia terhadap Palestina. Dalam pandangannya, pengakuan tersebut merupakan bagian dari proses menuju jaminan kemerdekaan Palestina, bukan bentuk pengingkaran terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Terkait Dewan Perdamaian, Syamsu Rizal tidak menampik bahwa forum tersebut merupakan bentukan Presiden Trump. Ia bahkan menilai, secara pribadi, Trump sering memposisikan diri seolah sebagai “polisi dunia” dalam berbagai isu global. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Dewan Perdamaian bukan lembaga resmi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun disebut-sebut berada dalam koordinasi dengan PBB.
Karena itu, ia menekankan pentingnya garis merah Indonesia dalam forum tersebut. Apa pun langkah yang diambil Jakarta, solusi yang diperjuangkan harus tetap mengarah pada kemerdekaan Palestina. Forum internasional, menurutnya, hanyalah alat diplomasi, sementara tujuan strategis tidak boleh bergeser.
“Sehingga penting untuk kita menegaskan posisi kita bahwa apapun yang kita lakukan di Board of Peace ini solusinya adalah Palestina merdeka,” tegasnya.
Mengenai kritik soal transparansi dan proses pengambilan keputusan, Syamsu Rizal mengakui bahwa tidak ada pembahasan yang secara spesifik membahas Dewan Perdamaian di DPR sebelum Indonesia menyatakan bergabung. Namun, ia menegaskan bahwa parlemen memberikan kepercayaan politik kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam diplomasi luar negeri.
Kepercayaan tersebut, kata dia, tetap disertai fungsi pengawasan. DPR akan menilai sejauh mana langkah diplomasi itu benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan utama, yakni kemerdekaan Palestina, serta tidak mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.
Syamsu Rizal menilai pendekatan yang kini ditempuh Indonesia mencerminkan diplomasi yang lebih progresif dan realistis. Jika dalam proses menuju Palestina merdeka diperlukan kompromi tertentu sebagai bagian dari solusi konkret, hal itu dinilai dapat diterima selama jaminan kemerdekaan Palestina tetap menjadi hasil akhir.
“Tapi win-win solution itu adalah ada jaminan bahwa Palestina merdeka. Sehingga kalaupun kemudian Israel juga diakui sebagai sebuah negara merdeka enggak masalah,” kata Rizal.
“Nah, konteksnya itu adalah salah satu langkah progresif kita di Indonesia ini yang sebelumnya itu gak ada toleransi Palestina merdeka tanpa embel-embel. Tapi kalau kemudian mesti ada diikuti dengan embel-embel yang lain, tidak masalah karena itu adalah bagian dari solusi konkrit,” ujarnya.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
