Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Materi Stand Up
Pandji Pragiwaksono, seorang komika ternama di Indonesia, dilaporkan ke pihak berwajib karena dianggap melakukan fitnah dalam materi stand up-nya. Pelaporan ini dilakukan oleh Rizki Abdul Rahman Wahid, yang mengaku sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU). Ia menyatakan bahwa pernyataan Pandji dalam acara special show Mens Rea menimbulkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi organisasi NU.
Rizki resmi melaporkan Pandji ke Polda Metro Jaya pada Rabu (7/1/2026). Dalam laporan tersebut, ia memperkarakan Pandji atas dugaan menyebarkan fitnah dan menciptakan kegaduhan di media sosial. Menurut Rizki, Pandji disebut menyatakan bahwa NU terlibat dalam politik praktis dengan imbalan tambang, hal yang dinilai tidak benar dan merusak citra organisasi tersebut.
Pandji Pragiwaksono, yang juga aktor, rapper, presenter, dan sutradara, saat ini fokus pada dunia stand up. Ia bahkan membawa keluarganya ke New York untuk mengembangkan karier sebagai komika. Pada tahun 2025, Pandji menggelar tur stand up bertajuk Mens Rea, yang berlangsung di 10 kota besar di Indonesia. Jakarta menjadi kota penutup rangkaian tur tersebut.
Setelah tur selesai, Mens Rea resmi ditayangkan di Netflix mulai 27 Desember 2025. Acara ini ditayangkan tanpa sensor atau pemotongan, sehingga publik bisa menontonnya secara utuh. Hal ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Rizki Abdul Rahman Wahid, yang merasa bahwa pernyataan Pandji dalam Mens Rea tidak tepat dan merusak reputasi NU.
Rizki mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Pandji dalam wawancara YouTube KOMPAS TV, Sabtu (10/1/2026). Ia menjelaskan bahwa pernyataan itu dianggap merugikan para aktivis muda NU. “Saya kemarin sempat melaporkan saudara Pandji karena memang kami atau saya sebagai aktivis muda Nahdlatul Ulama merasa dirugikan dengan statement beliau yang menyampaikan bahwa NU terlibat dalam politik praktis kemudian mendapat imbalan dalam bentuk tambang,” ujarnya.
Arie Kriting Mempertanyakan Tindakan Rizki
Dalam program KOMPAS Petang, Rizki Abdul Rahman Wahid diwawancarai dan ditemani oleh Arie Kriting, rekan sekaligus sesama komika Pandji Pragiwaksono. Debat panas terjadi antara keduanya, terkait tindakan Rizki melaporkan Pandji ke polisi.
Arie mempertanyakan apakah perlu mengambil langkah hukum terhadap Pandji. Ia menegaskan bahwa dalam sejarah, banyak tokoh seperti Gus Dur yang menyampaikan kritik tajam, namun tidak sampai diproses hukum. “Apakah perlu untuk melakukan hal yang seperti ini mas? Karena dulu ketika Gus Dur mengatakan DPR kelakuannya kayak anak TK itu saya ketawa-ketawa aja,” kata Arie.
Rizki menjawab bahwa situasi saat ini berbeda. “Kalau dulu mungkin enggak perlu, kalau sekarang kayaknya perlu soalnya media sosial sekarang satu device aja bisa mempengaruhi seribu orang,” ujarnya.
Arie kembali bertanya: “Perlu banget ya mas untuk memperkarakan karya seni?” Rizki menjelaskan bahwa ia tidak mempersoalkan isi materi, tetapi menilai pentingnya batasan dalam menyampaikan informasi di ruang umum. “Oke kalau itu masih dalam pikiran itu enggak jadi soal, tapi ketika itu sudah disampaikan di khalayak umum (maka dipersoalkan),” jelas Rizki.
Arie terus mempertanyakan alasan Rizki mengambil langkah hukum. “Pertanyaan saya perlu enggak sih sampai mengambil langkah hukum?” tanya Arie. Rizki menjawab, “Oh saya sudah melakukan itu berarti menurut saya sudah sangat perlu.”
Pandangan Arie Kriting
Menurut Arie, hukum bukanlah satu-satunya cara untuk merespons gagasan orang lain. “Keperluannya itu apa?” tanya Arie. Rizki menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda agar tidak mudah terpengaruh oleh pernyataan seperti yang disampaikan Pandji.
Namun Arie berpendapat bahwa gagasan harus diterima dalam ranah demokrasi. “Menurut saya enggak perlu (polisi merespons laporan Rizki), ini cuma gagasan, ini cuma sebuah komedi, sebuah pertunjukan, enggak perlu sampai sejauh itu. Ini bisa menjadi buruk malahan, kita setiap ada karya seni, setiap ada kritik kepada pemerintah, arahnya selalu ditempuh ke jalur hukum.”
