JAKARTA,
Pemerintah sedang berupaya keras untuk memulihkan kondisi tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terkena dampak bencana banjir dan tanah longsor. Untuk mempercepat proses pemulihan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengadakan rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Aceh, pada Selasa (30/12/2025).
Dalam rapat tersebut, para kepala daerah seperti Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat, wakil gubernur, serta para bupati dan wakil bupati dari daerah terdampak bencana menyampaikan keluhan mereka kepada menteri dan pejabat negara. Para menteri dan pejabat yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Wakil Kepala BNPB, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Kasatgas Darurat Jembatan, serta Utusan Khusus Presiden Bidang Kepemudaan, Direktur Utama PT Telkomsel dan Direktur Utama PLN.
Berikut beberapa upaya percepatan pemerintah dalam pemulihan tiga provinsi yang terdampak bencana:
Pembentukan Satgas
DPR membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang akan berkantor di Aceh guna memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.
“Kita harapkan nanti mungkin ada perwakilan dari kementerian dan lembaga masing-masing satu untuk ikut berkantor di sini,” kata Dasco.
Ia menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan agar seluruh langkah pemulihan pascabencana yang diupayakan pemerintah dan DPR dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus.
Pastikan Dana Aman
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin kesiapan dana pemerintah untuk membayar utang pembangunan jembatan darurat serta membangun hunian bagi korban bencana di Sumatera.
Total dana darurat yang telah dicairkan mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota terdampak. Purbaya menjelaskan bahwa dana tersebut dialokasikan sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana tanggap darurat melalui mekanisme satu pintu yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pembangunan Huntara dan Huntap
Anggaran yang diajukan oleh BNPB siap dicairkan selama pengajuan dilakukan sebelum akhir tahun anggaran agar tidak hangus. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pembangunan hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) bagi korban bencana, selama proses pembangunan telah berjalan dan diajukan melalui BNPB.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah juga menyiapkan anggaran jangka menengah melalui APBN 2026 untuk pembangunan kembali wilayah terdampak bencana, dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp51 triliun hingga hampir Rp60 triliun.
Penambahan Perangkat Starlink
Dalam kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah menambah 280 unit perangkat Starlink untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi pascabencana Sumatera.
Selain itu, pemerintah juga mengerahkan segala daya upaya untuk memulihkan keadaan di tiga provinsi terdampak, termasuk dalam pengadaan listrik. Pengiriman genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus ditambahkan dan diperluas pengoperasiannya.
Tenda untuk Sekolah
Jelang tahun ajaran baru, 54 sekolah yang rusak parah akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera bakal melaksanakan proses belajar di tenda.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa para siswa dari 54 sekolah tersebut akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar sementara di tenda yang telah disiapkan.
“Mereka harus belajar di tenda dan sudah kami siapkan 54 tenda, 14 di Aceh, 21 di Sumatera Barat, dan 19 di Sumatera Utara,” ujar Mu’ti.
Mu’ti memastikan anak-anak di wilayah terdampak bencana mendapatkan pendidikan pada tahun ajaran baru yang direncanakan dimulai pada 5 Januari 2026.
Meskipun kondisi berbeda-beda, pemerintah memberikan kelonggaran. Siswa yang belajar di tenda pengungsian tidak diharuskan mengenakan seragam ataupun sepatu. Kurikulumnya juga dirancang secara khusus.
