Penanganan Bencana Sumatra, Profesor NTU: Prabowo Lebih dari Sekadar Tongkat Nabi Musa

Presiden Prabowo dan Penanganan Bencana di Sumatra

Presiden Joko Widodo, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Prabowo Subianto, menyatakan bahwa penanganan banjir di Pulau Sumatra tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Ia mengatakan hal tersebut karena ia tidak memiliki “tongkat Nabi Musa”, sebuah metafora untuk menggambarkan kemampuan instan dalam menangani masalah besar.

Namun, pendapat ini dibantah oleh Profesor Sulfikar Amir, seorang ahli sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura. Menurutnya, Prabowo sebenarnya memiliki kekuasaan yang jauh lebih besar daripada sekadar “tongkat Nabi Musa”.

Kekuasaan yang Dimiliki Presiden

Menurut Sulfikar, Presiden Indonesia memiliki wewenang tertinggi sebagai kepala negara. Ia memegang kendali penuh terhadap birokrasi pemerintahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam pernyataannya, Sulfikar menjelaskan bahwa:

• Presiden memiliki otoritas penuh atas kebijakan pemerintahan.
• Ia juga berwenang untuk mengendalikan kepolisian dan TNI.
• APBN yang mencapai Rp3.600 triliun menjadi salah satu alat utama dalam menghadapi krisis.

Dengan demikian, Sulfikar menilai bahwa Presiden memiliki “tongkat” yang jauh lebih kuat dari metafora yang disampaikannya.

Empati dan Kompetensi dalam Penanganan Bencana

Sulfikar menilai bahwa empati dan kompetensi Presiden dalam menangani krisis adalah faktor penting. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini masih menunggu respons cepat dari pemerintah pusat.

Namun, ia juga menyoroti keputusan pemerintah yang menolak bantuan asing. Menurutnya, keputusan ini merupakan kesalahan etika dan tidak tepat secara moral. Ia bahkan menyebutnya sebagai kebijakan yang tidak rasional.

Faktor Bahaya dan Kerentanan

Dalam penanganan bencana di Sumatra, Sulfikar menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi dampak bencana, yaitu bahaya dan kerentanan.

• Bahaya: Adanya Siklon Tropis Senyar menjadi penyebab utama banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
• Kerentanan: Masyarakat mengalami kerentanan akibat deforestasi selama lebih dari 20 tahun. Deforestasi terjadi karena alih fungsi lahan menjadi nonhutan, seperti pertanian, perkebunan sawit, dan pertambangan.

Selain itu, pemerintah juga mengalami kerentanan akibat pemotongan anggaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalami pengurangan anggaran hingga 43 persen. Sementara itu, anggaran pemerintah daerah juga dipangkas sebesar 30-40 persen.

Pentingnya Bantuan Luar Negeri

Sulfikar menegaskan bahwa bantuan dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan wilayah terdampak. Ia menilai bahwa bantuan dari Amerika Serikat, Singapura, maupun Timor Leste dapat memberikan kontribusi signifikan.

Ia juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo yang menegaskan kemampuannya dalam menangani bencana. Namun, menurut Sulfikar, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menjangkau daerah-daerah yang terisolir.

Data Korban Bencana di Sumatra

Hingga Jumat (19/12/2025) petang, jumlah korban jiwa akibat bencana di Sumatra mencapai 1.071 orang. Sebanyak 185 orang masih hilang, sedangkan 526.868 jiwa mengungsi.

Sebanyak 27 kabupaten/kota masih berada pada status tanggap darurat. Rinciannya adalah 12 kabupaten di Aceh, 8 daerah di Sumatra Utara, dan 9 kabupaten di Sumatra Barat.