Kehidupan di Kontrakan Murah Jakarta
Di balik megahnya kota Jakarta, terdapat sisi lain yang sering kali tidak terlihat oleh masyarakat luas. Di beberapa wilayah kota, kontrakan murah menjadi solusi bagi warga berpenghasilan rendah. Biasanya, kontrakan ini terletak di area kumuh seperti pinggir kali, bantaran sungai, atau tepi rel kereta api. Salah satu contohnya adalah kontrakan di pinggir rel kereta api Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Kontrakan tersebut dihuni puluhan keluarga dalam bangunan semi permanen dengan harga sewa antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan. Ukuran kontrakan kecil, sekitar 3 x 3 meter, hanya cukup menampung kasur lantai, lemari, dan kipas angin. Dinding kontrakan terbuat dari kombinasi beton dan triplek yang lusuh, namun tetap menjadi tempat berlindung dari terik matahari dan hujan bagi penghuninya.
Ancaman Binatang dan Kondisi yang Tidak Nyaman
Diah (60), salah satu penghuni kontrakan, menyewa bangunan paling murah, seharga Rp 300.000 per bulan. “Sebulan saya mengontrak Rp 300.000 sama lampu, airnya dari sumur, cuma kalau buat minum, nyuci beras atau apa beli air ledeng Rp 5.000 buat tiga hari,” ujar Diah.
Kontrakan kecil itu dihuni tiga orang, yaitu Diah, suami, dan anaknya. Sementara putrinya yang sudah berkeluarga menyewa kamar di sebelah seharga Rp 350.000 per bulan. Selama enam tahun menempati kontrakan tersebut, Diah mengaku kerap terganggu oleh kehadiran binatang seperti tikus dan ular. “Dukanya itu banyak binatang, suka ada tikus, ular gitu sering masuk ke rumah pas tidur,” ungkap Diah.
Ia menambahkan, ular dari berbagai ukuran, bahkan piton, kerap muncul dari tanah kosong di belakang kontrakan. “Ular apa aja yang kecil, yang gede, bahkan piton di atas gede, yang nangkap warga juga,” sambung Diah.
Meski begitu, Diah merasa lingkungan sekitar cukup nyaman karena tetangganya saling pengertian, tetapi ia tetap khawatir terhadap keselamatan keluarganya.
Keterbatasan Ekonomi dan Kehidupan yang Terpaksa Bertahan
Meski harus tidur bersama binatang, Diah tetap bertahan karena keterbatasan ekonomi. Dulu, keluarga ini tinggal di kontrakan seharga Rp 1 juta di Warakas, Tanjung Priok, namun pendapatan suaminya sebagai tukang parkir tidak mencukupi. “Di sana mahal Rp 1 juta lebih, enggak terjangkau dengan kerjaan bapak, bapak kan cuma tukang parkir doang, jadi, ya, udah di sini aja lah,” jelas Diah.
Ia mengaku, selalu bermimpi agar bisa memiliki tempat tinggal yang lebih layak untuk anak dan cucunya. Mimpi tersebut selalu Diah ucapkan dalam doanya. “Kepingin banget, setiap malam saya suka berdoa kapan ya punya tempat tinggal yang lebih layak buat anak dan cucu,” jelas dia.
Penghuni lain, Nur (25), juga tinggal di kontrakan seharga Rp 350.000 per bulan termasuk listrik. Pendapatan suaminya yang bekerja sebagai juru parkir tidak cukup untuk menyewa rumah yang lebih layak. Sudah tiga tahun lamanya, Nur, suami, dan anaknya yang masih bayi tinggal di kontrakan.
“Penginnya mengontrak yang layak, siapa sih yang enggak mau punya kehidupan enak, tapi kan Tuhan berkehendak lain, nasib juga beda, kalau kita enggak usaha mau gimana lagi, jalanin dan syukuri saja,” ujar Nur.
Masalah Atap yang Bocor dan Suara Kereta yang Mengganggu
Selain gangguan binatang, atap kontrakan yang terbuat dari asbes sering bocor saat hujan. Air hujan membasahi kasur dan lantai semen, sementara tempias masuk melalui jendela kayu yang hanya ditutup bahan bekas. Bocornya atap kontrakan seringkali membuat waktu beristirahat Nur dan keluarga terganggu di malam hari. Jika hujannya besar, tak jarang kasur tipis dan lusuhnya itu ikut basah.
Alhasil, Nur, suami, dan anaknya yang masih bayi terpaksa tak lagi melanjutkan tidurnya dengan kasur, namun hanya beralaskan kain sarung. Selain bocor, bising suara kereta dari depan rumah juga tak kalah menganggu kenyamanan Nur dan keluarganya. “Terus suara kereta tiap menit lewat berisik ganggu,” ungkap dia.
Putrinya yang masih bayi seringkali kaget hingga menangis ketika sedang terlelap tidur karena hentakan ban kereta yang melintas di atas rel depan kontrakannya.
Wajah Paradoks Perkotaan
Sosiolog Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rakhmat Hidayat, menilai kemunculan kontrakan murah di Jakarta Timur, Barat, dan Utara merupakan wajah paradoks perkotaan. Di satu sisi, kota ini dibangun dengan gedung-gedung megah, hotel, perumahan elit, dan apartemen mewah. Di sisi lain, masih ada warga yang bertahan di kontrakan kumuh dengan harga sangat murah.
“Di balik gemerlap kehidupan masyarakat kota, ada orang-orang yang berjuang, bertahan, dalam kondisi kontrakan yang sangat sederhana,” ungkap Rakhmat.
Rakhmat menilai, kota Jakarta memiliki dua sisi. Pertama, pembangunan infrastruktur di kota ini terlihat begitu masif mulai gedung-gedung mercusuar, hotel mewah, perumahan, apartemen, dan komplek perumahan elit untuk kelas menengah atas. “Tapi, di sisi lain, banyak juga lokasi kontrakan dengan harga sangat minim tadi, ini wajah paradoks perkotaan memang begini. Jadi, ibarat dua sisi mata uang tak bisa dipisahkan,” ujar Rakhmat.
Dampak Kesehatan dan Kualitas Hidup
Menurut Rakhmat, kontrakan seharga Rp 300.000 tidak layak dihuni karena kumuh dan minim sirkulasi udara, yang berdampak buruk bagi kesehatan. “Dampaknya secara kesehatan tidak layak karena kita kan hidup butuh udara yang sehat, sirkulasi yang sehat, soal MCK bagaimana, higienitasnya bagaimana,” kata dia.
Selain itu, rumah kecil mengurangi ruang interaksi antaranggota keluarga, sehingga menurunkan kualitas hidup secara sosial. Setiap orang yang tinggal di rumah itu, harus memiliki area untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan mengaktualisasikan dirinya ketika berkumpul bersama keluarga, pasangan, atau buah hati.
Dalam standar global, satu orang membutuhkan sekitar sembilan meter persegi ruang. Jika ada empat orang, rumah idealnya 36 meter persegi. “Karena mereka enggak mampu untuk mengakses housing tersebut sehingga mereka tidak ada interaksinya, tidak sehat secara sosial karena interaksi mereka tidak berlangsung secara lancar, harmonis,” sambung Rakhmat.
Kondisi kontrakan 3 x 3 meter jelas jauh dari standar ini, sehingga anggota keluarga sering berebut ruang dan aktivitas, memicu gesekan.
Pemerintah Diminta Hadir
Rakhmat menekankan pentingnya peran pemerintah menyediakan hunian layak bagi warga miskin perkotaan. “Negara harus mengakselerasi kebijakan itu, misalnya membangun perumahan untuk warga miskin perkotaan, Rusunawa, Rusunawi, itu bagian negara hadir untuk memperjuangkan atau mengkomodir hak asasi manusia dalam housing itu,” ucap Rakhmat.
Pengamat Tata Kota Universitas Indonesia (UI), M. Azis Muslim, menambahkan tiga langkah, yaitu pertama, menertibkan kontrakan yang berada di pinggir rel kereta karena berisiko tinggi bagi keselamatan; kedua, menyediakan hunian pengganti yang layak dan terjangkau; ketiga, meningkatkan infrastruktur dan fasilitas dasar bagi seluruh warga di hunian baru tersebut.
