Norwegia Dorong Transparansi Dana Politik di CoSP11 Doha

Norwegia Mendorong Peningkatan Transparansi Pendanaan Partai Politik

Norwegia mengambil inisiatif untuk memperkuat transparansi pendanaan partai politik sebagai langkah penting dalam melindungi demokrasi dari korupsi dan pengaruh kepentingan tersembunyi. Seruan ini disampaikan dalam acara sampingan Sidang ke-11 Conference of the States Parties (CoSP11) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) di Doha, Qatar, pada Senin, 15 Desember 2025.

Sekretaris Negara Norwegia untuk Pembangunan Internasional, Stine Renate Håheim, menekankan bahwa transparansi pendanaan politik menjadi kunci dalam menjaga integritas demokrasi di tengah meningkatnya tekanan terhadap hukum dan sistem demokrasi di banyak negara. Ia menyatakan bahwa Norwegia telah menjadikan penguatan demokrasi sebagai prioritas kebijakan luar negeri selama beberapa dekade.

Dalam forum tersebut, Norwegia berperan sebagai salah satu ko-penyelenggara sekaligus ko-sponsor resolusi UNCAC tentang peningkatan transparansi pendanaan politik bersama Albania, Ghana, dan Mongolia. Stine mengungkapkan bahwa pendanaan politik yang tidak transparan berisiko dikuasai oleh kepentingan tersembunyi, bukan untuk melayani kepentingan publik. Ia menilai bahwa pendanaan politik yang tidak terkendali dapat memicu korupsi, mempolarisasi perdebatan publik, melemahkan demokrasi, dan memperparah ketimpangan.

Keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pendanaan politik menjadi prasyarat utama untuk menjaga integritas pemilu serta mencegah korupsi dan praktik state capture. Meski demikian, Stine mengakui bahwa banyak negara, termasuk sejumlah demokrasi maju, masih belum memiliki perlindungan yang memadai di bidang ini.

Stine menjelaskan pengalaman Norwegia dalam membangun sistem transparansi pendanaan partai politik yang bertumpu pada Undang-Undang Partai Politik 2005 dan diperkuat melalui evaluasi Group of States against Corruption (GRECO) pada 2010. Seluruh enam rekomendasi GRECO telah diimplementasikan, termasuk kewajiban pembukuan penuh bagi seluruh unit partai, perluasan kewenangan lembaga pengawas, penguatan sanksi administratif, serta kewajiban pelaporan sumbangan sebelum pemilu. Sejak perubahan tersebut berlaku pada 2013, tingkat kepatuhan pelaporan tahunan pendanaan partai di Norwegia telah melampaui 97 persen.

Indikator integritas publik OECD dan kajian terbaru International IDEA juga menilai rezim pendanaan partai politik Norwegia secara positif. Pengalaman tersebut mendorong Norwegia mendukung resolusi peningkatan transparansi pendanaan politik di forum UNCAC, dengan harapan negara-negara lain dapat memanfaatkan keahlian global dan praktik terbaik internasional untuk memperkuat sistem masing-masing. “Reformasi pendanaan politik membantu menekan korupsi, mendorong pemilu yang adil, serta membangun kepercayaan publik,” kata dia.

Pendekatan Albania dalam Penguatan Transparansi Pendanaan Politik

Dorongan serupa disampaikan oleh Menteri Negara untuk Administrasi Publik dan Pemberantasan Korupsi Republik Albania, Fotjona Tace. Ia menyatakan bahwa transparansi pendanaan partai politik merupakan fondasi utama integritas demokrasi dan kunci pencegahan korupsi. Cara pendanaan partai dan kampanye pemilu, menurut Fotjona, secara langsung memengaruhi kepercayaan publik, keadilan pemilu, serta ketahanan institusi demokrasi terhadap korupsi dan pengaruh yang tidak semestinya.

Fotjona menilai bahwa meskipun UNCAC telah mengatur pendanaan politik dalam Pasal 7, lanskap politik global telah berubah secara signifikan sejak konvensi tersebut disusun. Berbagai ancaman baru muncul, mulai dari penggalangan dana digital, arus keuangan lintas negara, operasi pengaruh politik asing, iklan politik daring yang tidak transparan, hingga penggunaan jaringan informal untuk membiayai aktivitas politik. “Resolusi ini bukan sekadar pengulangan komitmen lama, tetapi seruan kolektif untuk melindungi integritas proses demokrasi di tengah perubahan yang sangat cepat,” ujar Fotjona.

Albania telah menjalankan reformasi antikorupsi secara menyeluruh dalam beberapa dekade terakhir, mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan transparansi. Di bidang pendanaan politik, Albania melakukan reformasi pemilu, memperketat aturan pendanaan dan pembatasan belanja partai, serta mewajibkan pengungkapan penuh sumber dana bagi partai dan kandidat. Langkah tersebut memperkuat peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Albania dalam mengawasi pendanaan politik, termasuk menelaah laporan penerimaan dan pengeluaran, menetapkan auditor, menyelidiki ketidakteraturan, dan menjatuhkan sanksi bila diperlukan.

Fotjona juga menyoroti peran transformasi digital dalam meningkatkan transparansi. Dengan dukungan Uni Eropa dan Dewan Eropa, Albania mengembangkan platform pelaporan keuangan elektronik yang memungkinkan pelaporan real-time dan akses data terbuka bagi publik, termasuk jurnalis dan peneliti. Saat ini, Albania tengah mempersiapkan peninjauan menyeluruh terhadap kerangka hukum pendanaan partai politik sebagai bagian dari proses aksesi ke Uni Eropa, melalui konsultasi dengan parlemen, lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan mitra internasional.

Peran Organisasi Internasional dan Masyarakat Sipil

Acara sampingan CoSP11 ini turut melibatkan organisasi internasional dan masyarakat sipil, termasuk IFES, International IDEA, dan Transparency International. Mereka mendorong negara-negara anggota UNCAC untuk mendukung resolusi tersebut sebagai langkah awal penguatan kerja sama global dalam meningkatkan standar transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik.

Dorongan penguatan transparansi pendanaan politik ini relevan dengan konteks Indonesia. Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Ardito diduga menerima suap ihwal proyek di Lampung Tengah. KPK menemukan adanya aliran uang hasil korupsi yang digunakan Ardito untuk melunasi biaya kampanye bupati.

KPK saat ini tengah menganalisis tata kelola partai politik. Kajian tersebut berfokus pada tingginya kebutuhan dana partai politik di Indonesia. “Mulai dari pembiayaan pemenangan pemilu, operasional partai politik, hingga pendanaan kegiatan internal seperti kongres dan musyawarah partai,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.