Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja Memanas Kembali
Pada hari Senin, 8 Desember 2025, Thailand meluncurkan serangan udara di sepanjang perbatasan yang disengketakan dengan Kamboja. Serangan ini terjadi setelah kedua belah pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata yang telah menghentikan pertempuran awal tahun ini.
Setidaknya lima orang dilaporkan tewas dalam insiden ini—empat warga sipil Kamboja dan satu tentara Thailand. Gencatan senjata yang sebelumnya berlaku sempat memburuk awal bulan lalu setelah pasukan Thailand terluka akibat ranjau darat. Hal ini menyebabkan Thailand menangguhkan implementasi perjanjian tersebut tanpa batas waktu.
Pertempuran kembali meletus, mendorong evakuasi warga di sepanjang perbatasan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari konflik ini:
Tindakan Militer Thailand
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul memberikan pernyataan kepada wartawan di Gedung Pemerintahan Thailand di Bangkok. Ia menyatakan bahwa respons militer negaranya terhadap bentrokan di perbatasan adalah untuk menunjukkan kepada Kamboja bahwa “mereka tidak lagi melanggar kedaulatan Thailand. Oleh karena itu, tidak ada lagi negosiasi.”
Anutin juga menegaskan bahwa jika Kamboja ingin menghentikan pertempuran, maka mereka harus mematuhi poin-poin yang telah disepakati. Ia merujuk pada deklarasi bersama yang ditandatangani oleh para pemimpin kedua negara pada bulan Oktober.
Isu Ranjau Darat
Selain perselisihan tentang lokasi pasti perbatasan sepanjang kurang lebih 800 kilometer, isu ranjau darat juga menjadi sumber konflik baru-baru ini antara Thailand dan Kamboja. Tujuh ledakan ranjau darat telah melukai tentara Thailand tahun ini, dengan satu ledakan pada 23 Juli mendorong pemerintah Thailand untuk menarik duta besarnya dari Kamboja dan bentrokan bersenjata meletus keesokan harinya.
Deklarasi Bersama Kuala Lumpur, yang secara resmi disebut sebagai gencatan senjata, mencakup pasal untuk mengoordinasikan “penjinakan ranjau kemanusiaan”. Namun, menyusul ledakan ranjau darat lainnya pada 7 November yang melukai empat tentara Thailand, pemerintah Thailand memutuskan untuk menangguhkan implementasi perjanjian tersebut dan menuntut Phnom Penh untuk bertanggung jawab.
Evakuasi Warga Sipil
Pertempuran perbatasan yang kembali terjadi pada Ahad menyebabkan ribuan warga sipil di kedua belah pihak mengungsi dari rumah mereka. Petani Pannarat Woratham, yang tinggal hanya beberapa kilometer dari perbatasan di Provinsi Surin, Thailand, dievakuasi pada Ahad sore ke sebuah kuil untuk menampung para pengungsi.
“Kepala desa memerintahkan kami untuk mengungsi, dan mengingat apa yang terjadi pada Juli, saya langsung menurutinya,” kata Pannarat. Ini adalah kedua kalinya ia mengungsi sejak akhir Juli ketika pertempuran terbuka dilancarkan oleh jet tempur, serangan rudal, dan pasukan darat, yang menewaskan warga sipil dan tentara.
Di seberang perbatasan di Kamboja, politisi oposisi Meach Sovannara mengatakan warga sipil juga menjauh dari pertempuran di sepanjang perbatasan. Lebih dari 1.100 keluarga di Oddar Meanchey telah dievakuasi, kata pihak berwenang di sana.
Situasi di Lapangan
Menurut militer Thailand, sekitar 50.000 warga sipil di empat provinsi perbatasan di Thailand telah dievakuasi ke lebih dari 300 tempat penampungan sementara. Di desa-desa sekitar perbatasan, banyak warga tinggal di bunker untuk menghindari bahaya serangan.
Kepala Desa Moo 18, Kecamatan Dom Pradit, Distrik Nam Yuen, Provinsi Ubon Ratchathani, mengatakan bahwa ia mendengar suara tembakan M16 sepanjang malam. “Sekitar pukul 6 pagi, kami mulai mendengar tembakan artileri. Setelah itu, sekitar pukul 7 pagi, rentetan tembakan artileri semakin intensif dan kami mendengar jet tempur terbang di atas kepala dua kali,” ujar Sikhanet Samila.
Proses evakuasi berlangsung selama tiga hingga empat jam, dengan sekitar 200 orang dievakuasi. Di desa, hanya beberapa pria dan satuan keamanan desa yang tersisa, semuanya tinggal bersama di dalam bunker.
Kesimpulan
Konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja kembali memanas, dengan serangan udara dan evakuasi warga sipil yang terus berlangsung. Masalah ranjau darat menjadi salah satu faktor utama yang memicu ketegangan antara kedua negara. Dengan situasi yang terus berkembang, diperlukan upaya diplomasi dan koordinasi internasional untuk menyelesaikan konflik ini.
