Tiga Bupati di Aceh Mengakui Ketidaksanggupan Menangani Bencana Banjir dan Longsor
Tiga bupati di Provinsi Aceh, yaitu Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah mereka. Hal ini disampaikan melalui surat pernyataan ketidaksanggupan kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Mereka mengungkapkan bahwa kondisi yang terjadi membuat mereka kesulitan untuk melakukan penanganan mandiri.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sikap para bupati tersebut adalah wajar. Ia menjelaskan bahwa akses jalan yang tertutup akibat bencana membuat kemampuan daerah untuk melakukan mobilisasi alat berat dan memperbaiki infrastruktur menjadi sangat terbatas. “Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat untuk memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah, memperbaiki yang longsor? Karena dia sendiri tertutup,” ujar Tito dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Ia juga menegaskan bahwa kebutuhan logistik seperti pangan tidak bisa dipenuhi sendiri oleh daerah karena akses transportasi terputus. “Dia perlu dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat, dia enggak punya pesawat,” tambahnya.
Kondisi Wilayah Terdampak yang Sangat Parah
Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh pada akhir November 2025 telah menyebabkan kerusakan parah di sejumlah kabupaten. Jembatan utama putus, akses jalan terbelah, dan suplai logistik terhenti. Salah satu contohnya adalah jembatan nasional dari Bireuen menuju Pidie Jaya yang terputus, sehingga daerah itu menjadi terisolasi.
Tito menekankan bahwa pemerintah pusat sudah langsung mengambil alih operasi penanganan bencana sejak hari pertama. Pengiriman logistik dilakukan melalui udara dari Jakarta dan Medan, serta jalur darat dan laut di titik yang masih memungkinkan. “Mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan menyerah enggak mampu, pasti tetap akan bekerja membantu dan itu sudah sejak hari pertama,” tegasnya.
Wilayah-wilayah yang terdampak berat antara lain Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, dan Aceh Tengah. Banyak jembatan utama rusak, sehingga pengiriman logistik tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan pusat.
Korban Jiwa dan Dampak Bencana
Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh telah menelan korban jiwa yang terus bertambah. Hingga Senin (1/12/2025), pukul 14.50 WIB, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh melaporkan 156 orang ditemukan meninggal dunia dan 181 lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga berdampak pada 18 kabupaten/kota di Aceh, mencakup 224 kecamatan dan 1.652 gampong.
Tim gabungan masih terus melakukan evakuasi, distribusi bantuan, serta pencarian korban hilang di lapangan. Sampai saat ini, jumlah warga terdampak terdata sebanyak 204.940 kepala keluarga (KK) atau 1.374.361 jiwa. Selain korban meninggal dan hilang, terdapat 1.435 orang mengalami luka ringan dan 403 lainnya luka berat.
Situasi Pengungsian
Sementara itu, jumlah pengungsi saat ini tercatat ada 828 titik pengungsian dengan total 110.962 kepala keluarga atau 478.847 jiwa yang harus meninggalkan rumah mereka. Pemerintah dan lembaga kemanusiaan terus berupaya memberikan bantuan logistik dan layanan kesehatan kepada para pengungsi.
Tito meminta publik memahami konteks di lapangan dan tidak hanya menilai dari surat permohonan ketidaksanggupan yang dikirim kepala daerah. “Tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat jangan hanya melihat suratnya saja, lihat kondisinya. Kondisinya enggak akan mungkin mampu,” tutupnya.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
